Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 9 Juli 2020 20:24
Pasca Pencopotan Direksi, Pemprov Panggil Plt Direktur PT PER

Kamis, 9 Juli 2020 20:09
Hindari Tabrakan, Sebuah Mobil Pick Up Terjun Bebas ke Parit

Kamis, 9 Juli 2020 18:06
Polda Riau Sita 15,8 Kilogram Sabu di Pelabuhan Roro Dumai

Kamis, 9 Juli 2020 16:56
Jadi Saksi, Ketua DPRD Riau Diingatkan Hakim Ancaman Pidana Keterangan Palsu

Kamis, 9 Juli 2020 16:53
Ambil Swab Syarat Kerja ke Maluku, Warga Bengkalis Positif Covid-19

Kamis, 9 Juli 2020 16:46
Bupati Kuansing Tetapkan Desa Suka Maju Sebagai Desa Tangguh Covid - 19

Kamis, 9 Juli 2020 16:23
Rumah Tahfiz Darul Ulum Bandar Petalangan Siap Lahirkan Generasi Qur'ani

Kamis, 9 Juli 2020 15:39
Agustus-September Kemarau, BBTP Sudah Siapkan Pesawat TMC di Riau

Kamis, 9 Juli 2020 15:19
Tanam Ribuan Bibit Nanas, Polres Bengkalis Luncurkan Program Jaga Kampung

Kamis, 9 Juli 2020 14:02
DPP PPP Keluarkan SK Usung Zukri- Nasar di Pilkada Pelalawan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 6 Nopember 2019 19:33
LAMR Sayangkan Tanggapan Miring Mantan Gubri dan Mendagri Soal Pengelolaan Blok Rokan

Pernyataan mantan Gubri dan Mendagri terkait pengelolaan Blok Rokan yang bakal melibatkan LAMR. Pernyataan yang dianggap miring itu pun dipandang karena tak mengerti dinamika kekinian.

PEKANBARU - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menyesalkan tanggapan sejumlah orang yang miring terhadap keinginan lembaga itu ikut mengelola Blok Rokan. Selain tidak mengerti dinamika kekinian, mereka meremehkan berbagai pihak termasuk meremehkan Pertamina.

Demikian disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (Ketum DPH) LAMR, Datuk Seri Syahril Abubakar, kepada media hari Rabu (6/11), menyikapi tanggapan sejumlah orang terhadap keinginan lembaga itu ikut mengelola Blok Rokan. Di antara mereka adalah mantan Gubernur Riau Wan Abubakar, menyusul mantan Mendagri Syarwan Hamid.

Baik Wan maupun Syarwan pada intinya mengatakan bahwa LAMR adalah lembaga kebudayaan, sehingga tidak tepat mengelola bisnis semacam pengelolaan ladang minyak. Keterlibatan bisnis menyebutkan LAMR kehilangan fokus. Belum lagi berkaitan dengan dana yang tidak dipunyai LAMR.

Datuk Seri Syahril mengatakan, LAMR memang tidak bisa berbisnis, tetapi bisa membentuk badan usaha milik adat (BUMA). Sama halnya dengan pemerintah baik pusat maupun daerah, tidak bisa berbisnis, sehingga harus membentuk badan usaha milik negara atau daerah. "Lantas, apakah dengan demikian, perhatian pemerintah kepada kerja kemasyarakatan terbengkalai?" ujar Datuk Seri Syahril.

Menyangkut finansial dan teknologi termasuk sumber daya manusia, BUMA sudah memilikinya. " Semua sudah siap, baru kami melangkah," kata Datuk Seri Syahril.

Tanggapan kedua tokoh tersebut dapat bermakna melecehkan Pertamina karena menganggap BUMN itu akan telan mentah-mentah keinginan BUMA mengelola Blok Rokan. "Semuanya harus melalui prosedur dan BUMA punya tawaran untuk itu yang harus dibuktikan. Bukan belum apa-apa sudah mau dijegal," kata Datuk Seri Syahril.

Dia mengatakan, sudah berkali-kali LAMR menerangkan soal semacam itu, tetapi seperti ditanggapi angin lalu. Pada gilirannya, LAMR mencurigai, ada sesuatu di balik pernyataan dua tokoh tersebut. Mungkin juga mereka membawa badan tertentu untuk Blok Rokan, sehingga pakai strategi belah bambu yaitu satu pihak diangkat, sedangkan pihak lain diinjak.

"LAMR tidak pernah menghalang Pemorov mendapatkan participant interet (PI) 10 persen. LAMR tak berniat bersaing dengan Pemprov kerena itu ntuk Riau juga. Yang kita kejar adalah peluang bisnis to bisnisnya dalam rentang 39 persen. Silakan hidupkan lampu Tuan-tuan, tapi jangan matikan lampu orang lain. Jika benar-benar tokoh Melayu, dukung orang Melayu ini maju, silakan bawa perusahaan Tuan-tuan, kita siap bersaing secara fair," kata Datuk Seri Syahril.

Sebagai lembaga adat, LAMR tidak bisa hanya berkutat pada tepuk tepung tawar, pernikahan, dan gelar. Tapi adat berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Makanya ada hak adat, hukum adat, hutan-tanah adat. "Keinginan mengelola Blok Rokan itu merupakan wujud LAMR membela hak adat," kata Datuk Seri Syahril.

Jangan terulang lagi, ia mencontohkan, sebagian besar lokasi Blok Rokan berhubungan dengan hutan-tanah adat. Selama ini, status tersebut tidak diperhatikan, sehingga pengelolaan Blok Rokan sebelumnya kurang membawa dampak positif bagi masyarakat adat. "LAMR tak mau hal itu terulang lagi, sehingga LAMR harus memperjuangkannya dengan segala daya termasuk perundingan di jalan," katanya.

Datuk Seri Syahril menjelaskan, pada periode pertama, Presiden Joko Widodo, memisahkan antara tanah negara dengan tanah adat. Ini antara lain yang menyebabkan LAMR memberi gelar kepadanya sebagai Datuk Seri Setia Amanah Negara.

Berkaitan dengan Blok Rokan, LAMR telah memperjuangkannya sejak Agustus 2018. Wakil Menteri ESDM, Arcanda Tahar, menyambut baik keinginan LAMR itu dalam pertemuan 14 Agustus 2018. Ini ditegaskan pula oleh Presiden Joko Widodo saat menerima gelar LAMR, 15 Desember 2018. Terbaru dalam rapat dengan Kemenko Maritim, 3 Oktober 2019, LAMR dinilai wajar menginginkan pengelolaan Blok Rokan. SKK Migas malah menilai biasa kalau perusahaan bermitra untuk ini.

"Jadi, penyelenggara negara di Jakarta, tak ada masalah dengan keinginan LAMR itu. Tapi ngapo lak sejumlah orang di Riau mengade-ngade," tandas Datuk Seri Syahril dalam dialek Riau pesisir.***(rls/mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Pasca Pencopotan Direksi, Pemprov Panggil Plt Direktur PT PER
- Ambil Swab Syarat Kerja ke Maluku, Warga Bengkalis Positif Covid-19
- Bupati Bersama Kapolres Inhil Resmikan Kampung Tangguh Nusantara
- Bupati Kuansing Tetapkan Desa Suka Maju Sebagai Desa Tangguh Covid - 19
- Rumah Tahfiz Darul Ulum Bandar Petalangan Siap Lahirkan Generasi Qur'ani
- Agustus-September Kemarau, BBTP Sudah Siapkan Pesawat TMC di Riau
- Tanam Ribuan Bibit Nanas, Polres Bengkalis Luncurkan Program Jaga Kampung
- Bupati Kuansing Ingin Bentuk 4 OPD untuk Dukung Sejumlah Program
- PT PCR, Bagikan Puluhan Paket Sembako ke Warga Duri
- Pemkab Pelalawan Serahkan BLT untuk Dua Desa
- Hubungi Kimia Farma, Nama Kadiskes Riau Dicatut
- Pemprov Riau Optimis Menangkan Gugatan SK PAW Mantan Anggota DPRD Kampar
- Pertahankan WTP, Gubri Juga Ingatkan OPD Jangan Ada Lagi Temuan
- Lantik Kepala Inspektorat, Gubri Ingin Institusi Pengawasan Harus Kuat
- Hasil Trakcing Kontak NY. SA, Bocah 8 Tahun di Kuansing Terpapar Corona
- Sebanyak 4.107 Pekerja Migran Asal Bengkalis Terima Bantuan Rp600 Ribu
- Dijual Melampaui HET, PMII Desak Disdagperin Bengkalis Panggil Pangkalan Gas Melon
- 25 Penumpang Lion Air Segera Diswab
- Lolosnya Pasien Covid-19, Besok Pemprov Riau Panggil Kimia Farma dan Angkasa Pura
- Remaja di Kuansing Positif Covid-19


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com