Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 13 Desember 2019 15:58
Menangi DSSC 2019 di Jakarta, Gubri Terima Tim Hang Tuah SMKN I Pekanbaru

Jum’at, 13 Desember 2019 14:31
Rumah Warga Rupat, Bengkalis Ludes Terbakar

Jum’at, 13 Desember 2019 14:22
Mantan Kadis Pariwisata Riau Dikabarkan Meninggal Dunia

Jum’at, 13 Desember 2019 11:46
BI Gelar Pertemuan Tahunan

Jum’at, 13 Desember 2019 10:04
Terbentuk di Meranti, HNSI Berkomitmen Perjuangkan Aspirasi Nelayan

Jum’at, 13 Desember 2019 10:00
Resmikan Kantor Baru, Target RFB 2019 On The Track

Kamis, 12 Desember 2019 21:32
14 Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Bengkalis Ikuti Tes Kompetensi

Kamis, 12 Desember 2019 21:29
Empat Warga Medan Diduga Korban Perdagangan Manusia Dipulangkan

Kamis, 12 Desember 2019 21:27
PUPR, TP4D dan Inspektorat Tinjau Hasil Pekerjaan Proyek di Pulau Bengkalis

Kamis, 12 Desember 2019 21:20
10 Ekor Sapi Warga Pelalawan Digasak Kawanan Maling Bersenpi



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 6 Nopember 2019 19:33
LAMR Sayangkan Tanggapan Miring Mantan Gubri dan Mendagri Soal Pengelolaan Blok Rokan

Pernyataan mantan Gubri dan Mendagri terkait pengelolaan Blok Rokan yang bakal melibatkan LAMR. Pernyataan yang dianggap miring itu pun dipandang karena tak mengerti dinamika kekinian.

PEKANBARU - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menyesalkan tanggapan sejumlah orang yang miring terhadap keinginan lembaga itu ikut mengelola Blok Rokan. Selain tidak mengerti dinamika kekinian, mereka meremehkan berbagai pihak termasuk meremehkan Pertamina.

Demikian disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (Ketum DPH) LAMR, Datuk Seri Syahril Abubakar, kepada media hari Rabu (6/11), menyikapi tanggapan sejumlah orang terhadap keinginan lembaga itu ikut mengelola Blok Rokan. Di antara mereka adalah mantan Gubernur Riau Wan Abubakar, menyusul mantan Mendagri Syarwan Hamid.

Baik Wan maupun Syarwan pada intinya mengatakan bahwa LAMR adalah lembaga kebudayaan, sehingga tidak tepat mengelola bisnis semacam pengelolaan ladang minyak. Keterlibatan bisnis menyebutkan LAMR kehilangan fokus. Belum lagi berkaitan dengan dana yang tidak dipunyai LAMR.

Datuk Seri Syahril mengatakan, LAMR memang tidak bisa berbisnis, tetapi bisa membentuk badan usaha milik adat (BUMA). Sama halnya dengan pemerintah baik pusat maupun daerah, tidak bisa berbisnis, sehingga harus membentuk badan usaha milik negara atau daerah. "Lantas, apakah dengan demikian, perhatian pemerintah kepada kerja kemasyarakatan terbengkalai?" ujar Datuk Seri Syahril.

Menyangkut finansial dan teknologi termasuk sumber daya manusia, BUMA sudah memilikinya. " Semua sudah siap, baru kami melangkah," kata Datuk Seri Syahril.

Tanggapan kedua tokoh tersebut dapat bermakna melecehkan Pertamina karena menganggap BUMN itu akan telan mentah-mentah keinginan BUMA mengelola Blok Rokan. "Semuanya harus melalui prosedur dan BUMA punya tawaran untuk itu yang harus dibuktikan. Bukan belum apa-apa sudah mau dijegal," kata Datuk Seri Syahril.

Dia mengatakan, sudah berkali-kali LAMR menerangkan soal semacam itu, tetapi seperti ditanggapi angin lalu. Pada gilirannya, LAMR mencurigai, ada sesuatu di balik pernyataan dua tokoh tersebut. Mungkin juga mereka membawa badan tertentu untuk Blok Rokan, sehingga pakai strategi belah bambu yaitu satu pihak diangkat, sedangkan pihak lain diinjak.

"LAMR tidak pernah menghalang Pemorov mendapatkan participant interet (PI) 10 persen. LAMR tak berniat bersaing dengan Pemprov kerena itu ntuk Riau juga. Yang kita kejar adalah peluang bisnis to bisnisnya dalam rentang 39 persen. Silakan hidupkan lampu Tuan-tuan, tapi jangan matikan lampu orang lain. Jika benar-benar tokoh Melayu, dukung orang Melayu ini maju, silakan bawa perusahaan Tuan-tuan, kita siap bersaing secara fair," kata Datuk Seri Syahril.

Sebagai lembaga adat, LAMR tidak bisa hanya berkutat pada tepuk tepung tawar, pernikahan, dan gelar. Tapi adat berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Makanya ada hak adat, hukum adat, hutan-tanah adat. "Keinginan mengelola Blok Rokan itu merupakan wujud LAMR membela hak adat," kata Datuk Seri Syahril.

Jangan terulang lagi, ia mencontohkan, sebagian besar lokasi Blok Rokan berhubungan dengan hutan-tanah adat. Selama ini, status tersebut tidak diperhatikan, sehingga pengelolaan Blok Rokan sebelumnya kurang membawa dampak positif bagi masyarakat adat. "LAMR tak mau hal itu terulang lagi, sehingga LAMR harus memperjuangkannya dengan segala daya termasuk perundingan di jalan," katanya.

Datuk Seri Syahril menjelaskan, pada periode pertama, Presiden Joko Widodo, memisahkan antara tanah negara dengan tanah adat. Ini antara lain yang menyebabkan LAMR memberi gelar kepadanya sebagai Datuk Seri Setia Amanah Negara.

Berkaitan dengan Blok Rokan, LAMR telah memperjuangkannya sejak Agustus 2018. Wakil Menteri ESDM, Arcanda Tahar, menyambut baik keinginan LAMR itu dalam pertemuan 14 Agustus 2018. Ini ditegaskan pula oleh Presiden Joko Widodo saat menerima gelar LAMR, 15 Desember 2018. Terbaru dalam rapat dengan Kemenko Maritim, 3 Oktober 2019, LAMR dinilai wajar menginginkan pengelolaan Blok Rokan. SKK Migas malah menilai biasa kalau perusahaan bermitra untuk ini.

"Jadi, penyelenggara negara di Jakarta, tak ada masalah dengan keinginan LAMR itu. Tapi ngapo lak sejumlah orang di Riau mengade-ngade," tandas Datuk Seri Syahril dalam dialek Riau pesisir.***(rls/mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Menangi DSSC 2019 di Jakarta, Gubri Terima Tim Hang Tuah SMKN I Pekanbaru
- Rumah Warga Rupat, Bengkalis Ludes Terbakar
- Mantan Kadis Pariwisata Riau Dikabarkan Meninggal Dunia
- Terbentuk di Meranti, HNSI Berkomitmen Perjuangkan Aspirasi Nelayan
- Resmikan Kantor Baru, Target RFB 2019 On The Track
- PUPR, TP4D dan Inspektorat Tinjau Hasil Pekerjaan Proyek di Pulau Bengkalis
- Ketua DPRD Kuansing Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Kenegerian Siberakun dan Benai
- Lantik Kades Terpilih, Bupati Kuansing Berpesan Agar Menjaga Kepercayaan Masyarakat
- Bupati Kuansing Serahkan Bantuan Banjir Untuk Kecamatan Kuantan Tengah
- RDP Komisi I DPRD Pelalawan Hanya Dihadiri Dua Anggota
- Bupati Kuansing Serahkan Bantuan Untuk Korban Banjir Pangean
- Kuansing, Daerah di Riau yang Sudah Menyalurkan 10 Persen Dana untuk Desa
- Tindak Lanjut LHP, Pemprov Riau Termasuk Rendah, Bangkalis Paling Bawah
- Gubri tak Puas Dengan Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Riau
- Rakor Bersama Gubri, Hanya Dihadiri Bupati Siak
- Chevron Geology Fieldtrip (2), Sejarah Terbentuknya Danau Singkarak
- Ratusan Anak Dhuafa di Bengkalis Akan Ikuti Sunatan Massal
- Progres Taman Perkantoran Walikota Sudah 100 persen
- Jawab Keluhan Masyarakat, Dewan dan PUPR Survei Jalan Rusak di Bantan Tengah, Bengkalis
- Undang ke Riau, Gubri dan Rektor UIN Suska Temui Wapres,


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com