Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 3 Juni 2020 00:12
Komitmen Bangun Lingkungan, Lurah Duri Timur dan Perangkatnya Ngeteh Telur Bareng

Selasa, 2 Juni 2020 19:42
Sidang Gugatan Perdata Warga Tingkok Vs PT Hutahaean, ini Kata Penasehat Hukum Penggugat

Selasa, 2 Juni 2020 18:45
Geger, ABG Pingsan di Taman BSL Bengkalis

Selasa, 2 Juni 2020 17:30
Sebelum Masuk Mal Ska, Petugas Cek Suhu Badan Wagubri

Selasa, 2 Juni 2020 16:13
Tangkap Tangan Kanan, BNNP Riau Buru Ws Pemilik Satu Kilogram Sabu di Wilayah Rohil

Selasa, 2 Juni 2020 16:09
Sekwan Pelalawan Pensiun, Bupati Tunjuk Pelaksana Tugas

Selasa, 2 Juni 2020 16:06
Bupati Kuansing Sampaikan Pidato Pengantar LKPJ 2019 di Sidang Paripurna

Selasa, 2 Juni 2020 16:05
Tersangka Cuci Uang Rp700-an Juta Hasil Jual Beli Narkoba di Bengkalis Dilimpahkan ke Jaksa

Selasa, 2 Juni 2020 15:27
Kompol John Firdaus Resmi Menjabat Kabag Ops Polres Rohul

Selasa, 2 Juni 2020 14:58
Batal Berangkat, Muhibbah Travel Imbau Jamaah Tetap Bersabar



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 6 Nopember 2019 19:33
LAMR Sayangkan Tanggapan Miring Mantan Gubri dan Mendagri Soal Pengelolaan Blok Rokan

Pernyataan mantan Gubri dan Mendagri terkait pengelolaan Blok Rokan yang bakal melibatkan LAMR. Pernyataan yang dianggap miring itu pun dipandang karena tak mengerti dinamika kekinian.

PEKANBARU - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menyesalkan tanggapan sejumlah orang yang miring terhadap keinginan lembaga itu ikut mengelola Blok Rokan. Selain tidak mengerti dinamika kekinian, mereka meremehkan berbagai pihak termasuk meremehkan Pertamina.

Demikian disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (Ketum DPH) LAMR, Datuk Seri Syahril Abubakar, kepada media hari Rabu (6/11), menyikapi tanggapan sejumlah orang terhadap keinginan lembaga itu ikut mengelola Blok Rokan. Di antara mereka adalah mantan Gubernur Riau Wan Abubakar, menyusul mantan Mendagri Syarwan Hamid.

Baik Wan maupun Syarwan pada intinya mengatakan bahwa LAMR adalah lembaga kebudayaan, sehingga tidak tepat mengelola bisnis semacam pengelolaan ladang minyak. Keterlibatan bisnis menyebutkan LAMR kehilangan fokus. Belum lagi berkaitan dengan dana yang tidak dipunyai LAMR.

Datuk Seri Syahril mengatakan, LAMR memang tidak bisa berbisnis, tetapi bisa membentuk badan usaha milik adat (BUMA). Sama halnya dengan pemerintah baik pusat maupun daerah, tidak bisa berbisnis, sehingga harus membentuk badan usaha milik negara atau daerah. "Lantas, apakah dengan demikian, perhatian pemerintah kepada kerja kemasyarakatan terbengkalai?" ujar Datuk Seri Syahril.

Menyangkut finansial dan teknologi termasuk sumber daya manusia, BUMA sudah memilikinya. " Semua sudah siap, baru kami melangkah," kata Datuk Seri Syahril.

Tanggapan kedua tokoh tersebut dapat bermakna melecehkan Pertamina karena menganggap BUMN itu akan telan mentah-mentah keinginan BUMA mengelola Blok Rokan. "Semuanya harus melalui prosedur dan BUMA punya tawaran untuk itu yang harus dibuktikan. Bukan belum apa-apa sudah mau dijegal," kata Datuk Seri Syahril.

Dia mengatakan, sudah berkali-kali LAMR menerangkan soal semacam itu, tetapi seperti ditanggapi angin lalu. Pada gilirannya, LAMR mencurigai, ada sesuatu di balik pernyataan dua tokoh tersebut. Mungkin juga mereka membawa badan tertentu untuk Blok Rokan, sehingga pakai strategi belah bambu yaitu satu pihak diangkat, sedangkan pihak lain diinjak.

"LAMR tidak pernah menghalang Pemorov mendapatkan participant interet (PI) 10 persen. LAMR tak berniat bersaing dengan Pemprov kerena itu ntuk Riau juga. Yang kita kejar adalah peluang bisnis to bisnisnya dalam rentang 39 persen. Silakan hidupkan lampu Tuan-tuan, tapi jangan matikan lampu orang lain. Jika benar-benar tokoh Melayu, dukung orang Melayu ini maju, silakan bawa perusahaan Tuan-tuan, kita siap bersaing secara fair," kata Datuk Seri Syahril.

Sebagai lembaga adat, LAMR tidak bisa hanya berkutat pada tepuk tepung tawar, pernikahan, dan gelar. Tapi adat berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Makanya ada hak adat, hukum adat, hutan-tanah adat. "Keinginan mengelola Blok Rokan itu merupakan wujud LAMR membela hak adat," kata Datuk Seri Syahril.

Jangan terulang lagi, ia mencontohkan, sebagian besar lokasi Blok Rokan berhubungan dengan hutan-tanah adat. Selama ini, status tersebut tidak diperhatikan, sehingga pengelolaan Blok Rokan sebelumnya kurang membawa dampak positif bagi masyarakat adat. "LAMR tak mau hal itu terulang lagi, sehingga LAMR harus memperjuangkannya dengan segala daya termasuk perundingan di jalan," katanya.

Datuk Seri Syahril menjelaskan, pada periode pertama, Presiden Joko Widodo, memisahkan antara tanah negara dengan tanah adat. Ini antara lain yang menyebabkan LAMR memberi gelar kepadanya sebagai Datuk Seri Setia Amanah Negara.

Berkaitan dengan Blok Rokan, LAMR telah memperjuangkannya sejak Agustus 2018. Wakil Menteri ESDM, Arcanda Tahar, menyambut baik keinginan LAMR itu dalam pertemuan 14 Agustus 2018. Ini ditegaskan pula oleh Presiden Joko Widodo saat menerima gelar LAMR, 15 Desember 2018. Terbaru dalam rapat dengan Kemenko Maritim, 3 Oktober 2019, LAMR dinilai wajar menginginkan pengelolaan Blok Rokan. SKK Migas malah menilai biasa kalau perusahaan bermitra untuk ini.

"Jadi, penyelenggara negara di Jakarta, tak ada masalah dengan keinginan LAMR itu. Tapi ngapo lak sejumlah orang di Riau mengade-ngade," tandas Datuk Seri Syahril dalam dialek Riau pesisir.***(rls/mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Komitmen Bangun Lingkungan, Lurah Duri Timur dan Perangkatnya Ngeteh Telur Bareng
- Sebelum Masuk Mal Ska, Petugas Cek Suhu Badan Wagubri
- Sekwan Pelalawan Pensiun, Bupati Tunjuk Pelaksana Tugas
- Bupati Kuansing Sampaikan Pidato Pengantar LKPJ 2019 di Sidang Paripurna
- Batal Berangkat, Muhibbah Travel Imbau Jamaah Tetap Bersabar
- Dikunjungi Babinsa Koramil 02 Rambah, Penderita Kanker Rahang di Rohul Butuh Uluran Tangan
- Akses Belum Dibuka, Jemaah Haji Batal Berangkat Tahun Ini
- Pimpinan Penyemprotan Disinfektan, Gubri Sebut Rohil dan Kuansing Zona Hijau, Pekanbaru Masih Zona Kuning
- Sembilan Luka-luka, Pemuda Teluk Ondan dan Bantan Air, Bengkalis Terlibat Tawuran
- Resmi Jadi Konstituen Dewan Pers, AMSI Riau Siap Susun Sejumalh Program
- Ringankan Beban Juru Parkir Wanita, Srikandi Masuri Berbagi Sembako 
- Jabat Kapolres Bengkalis, AKBP Hendra Gunawan SIK, MT Kunjungi Tomas Mandau
- Bupati Inhil Resmikan Tim Terpadu Penegakan Disiplin Masyarakat Produktif Aman Covid-19
- Gubri Diminta Bijak Menunjuk Kadis LHK
- Pengerjaan Pemeliharan Ruas Jalan Kuala Keritang Segera Dilaksanakan
- Hari Ini Riau Nihil Kasus Positif Covid-19
- 16.596 KK di 136 Desa di Bengkalis Terima BLTDD Tahap Pertama
- Seminar Virtual, Mendesak Pengakuan Terhadap Wilayah Adat di Riau
- Forkopimda Riau Cek Perbatasan Riau – Sumut di Rohil
- Terapkan Tatanan Baru, PKB Meminta Pemkab Bengkalis Perhatikan Ponpes


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com