Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Senin, 18 Nopember 2019 22:02
Inovasi Pelayanan, Setahun Lapas Bengkalis Terima 5 Penghargaan

Senin, 18 Nopember 2019 19:18
Sebanyak 46.620 Unit Kendaraan di Riau Manfaatkan Penghapusan Denda Pajak 

Senin, 18 Nopember 2019 18:51
Serius Maju Pilkada Kuansing, Ukup Ajukan Surat Pengunduran Diri dari Direktur RSUD

Senin, 18 Nopember 2019 18:03
Hanya Empat Calon Dirut BRK Lulus Tes Administrasi

Senin, 18 Nopember 2019 17:42
Pemprov Sambut Baik, Nono Patria Akhirnya Diumumkan Jadi Calon Waka DPRD Rohul

Senin, 18 Nopember 2019 17:09
Gandeng Jendral, Khairizal Optimis Menangkan Pilkada Inhu 2020

Senin, 18 Nopember 2019 17:00
Petani Sawit Swadaya Riau Kembali Berhasil Raih Sertifikasi RSPO

Senin, 18 Nopember 2019 16:55
Razia Warnet dan Warung Kelontong, 33 Pelajar Diamankan Satpol PP Pekanbaru

Senin, 18 Nopember 2019 15:18
Bangun Masjid Baru, Kepala Kejati Riau Letakan Batu Pertama

Senin, 18 Nopember 2019 15:04
4 Hari Dibuka, 207 Pelamar Daftar Seleksi CPNS Bengkalis

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 6 Nopember 2019 19:33
LAMR Sayangkan Tanggapan Miring Mantan Gubri dan Mendagri Soal Pengelolaan Blok Rokan

Pernyataan mantan Gubri dan Mendagri terkait pengelolaan Blok Rokan yang bakal melibatkan LAMR. Pernyataan yang dianggap miring itu pun dipandang karena tak mengerti dinamika kekinian.

PEKANBARU - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menyesalkan tanggapan sejumlah orang yang miring terhadap keinginan lembaga itu ikut mengelola Blok Rokan. Selain tidak mengerti dinamika kekinian, mereka meremehkan berbagai pihak termasuk meremehkan Pertamina.

Demikian disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (Ketum DPH) LAMR, Datuk Seri Syahril Abubakar, kepada media hari Rabu (6/11), menyikapi tanggapan sejumlah orang terhadap keinginan lembaga itu ikut mengelola Blok Rokan. Di antara mereka adalah mantan Gubernur Riau Wan Abubakar, menyusul mantan Mendagri Syarwan Hamid.

Baik Wan maupun Syarwan pada intinya mengatakan bahwa LAMR adalah lembaga kebudayaan, sehingga tidak tepat mengelola bisnis semacam pengelolaan ladang minyak. Keterlibatan bisnis menyebutkan LAMR kehilangan fokus. Belum lagi berkaitan dengan dana yang tidak dipunyai LAMR.

Datuk Seri Syahril mengatakan, LAMR memang tidak bisa berbisnis, tetapi bisa membentuk badan usaha milik adat (BUMA). Sama halnya dengan pemerintah baik pusat maupun daerah, tidak bisa berbisnis, sehingga harus membentuk badan usaha milik negara atau daerah. "Lantas, apakah dengan demikian, perhatian pemerintah kepada kerja kemasyarakatan terbengkalai?" ujar Datuk Seri Syahril.

Menyangkut finansial dan teknologi termasuk sumber daya manusia, BUMA sudah memilikinya. " Semua sudah siap, baru kami melangkah," kata Datuk Seri Syahril.

Tanggapan kedua tokoh tersebut dapat bermakna melecehkan Pertamina karena menganggap BUMN itu akan telan mentah-mentah keinginan BUMA mengelola Blok Rokan. "Semuanya harus melalui prosedur dan BUMA punya tawaran untuk itu yang harus dibuktikan. Bukan belum apa-apa sudah mau dijegal," kata Datuk Seri Syahril.

Dia mengatakan, sudah berkali-kali LAMR menerangkan soal semacam itu, tetapi seperti ditanggapi angin lalu. Pada gilirannya, LAMR mencurigai, ada sesuatu di balik pernyataan dua tokoh tersebut. Mungkin juga mereka membawa badan tertentu untuk Blok Rokan, sehingga pakai strategi belah bambu yaitu satu pihak diangkat, sedangkan pihak lain diinjak.

"LAMR tidak pernah menghalang Pemorov mendapatkan participant interet (PI) 10 persen. LAMR tak berniat bersaing dengan Pemprov kerena itu ntuk Riau juga. Yang kita kejar adalah peluang bisnis to bisnisnya dalam rentang 39 persen. Silakan hidupkan lampu Tuan-tuan, tapi jangan matikan lampu orang lain. Jika benar-benar tokoh Melayu, dukung orang Melayu ini maju, silakan bawa perusahaan Tuan-tuan, kita siap bersaing secara fair," kata Datuk Seri Syahril.

Sebagai lembaga adat, LAMR tidak bisa hanya berkutat pada tepuk tepung tawar, pernikahan, dan gelar. Tapi adat berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Makanya ada hak adat, hukum adat, hutan-tanah adat. "Keinginan mengelola Blok Rokan itu merupakan wujud LAMR membela hak adat," kata Datuk Seri Syahril.

Jangan terulang lagi, ia mencontohkan, sebagian besar lokasi Blok Rokan berhubungan dengan hutan-tanah adat. Selama ini, status tersebut tidak diperhatikan, sehingga pengelolaan Blok Rokan sebelumnya kurang membawa dampak positif bagi masyarakat adat. "LAMR tak mau hal itu terulang lagi, sehingga LAMR harus memperjuangkannya dengan segala daya termasuk perundingan di jalan," katanya.

Datuk Seri Syahril menjelaskan, pada periode pertama, Presiden Joko Widodo, memisahkan antara tanah negara dengan tanah adat. Ini antara lain yang menyebabkan LAMR memberi gelar kepadanya sebagai Datuk Seri Setia Amanah Negara.

Berkaitan dengan Blok Rokan, LAMR telah memperjuangkannya sejak Agustus 2018. Wakil Menteri ESDM, Arcanda Tahar, menyambut baik keinginan LAMR itu dalam pertemuan 14 Agustus 2018. Ini ditegaskan pula oleh Presiden Joko Widodo saat menerima gelar LAMR, 15 Desember 2018. Terbaru dalam rapat dengan Kemenko Maritim, 3 Oktober 2019, LAMR dinilai wajar menginginkan pengelolaan Blok Rokan. SKK Migas malah menilai biasa kalau perusahaan bermitra untuk ini.

"Jadi, penyelenggara negara di Jakarta, tak ada masalah dengan keinginan LAMR itu. Tapi ngapo lak sejumlah orang di Riau mengade-ngade," tandas Datuk Seri Syahril dalam dialek Riau pesisir.***(rls/mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Inovasi Pelayanan, Setahun Lapas Bengkalis Terima 5 Penghargaan
- Sebanyak 46.620 Unit Kendaraan di Riau Manfaatkan Penghapusan Denda Pajak 
- Hanya Empat Calon Dirut BRK Lulus Tes Administrasi
- Petani Sawit Swadaya Riau Kembali Berhasil Raih Sertifikasi RSPO
- Bangun Masjid Baru, Kepala Kejati Riau Letakan Batu Pertama
- 4 Hari Dibuka, 207 Pelamar Daftar Seleksi CPNS Bengkalis
- Ikut Ekspo di Bali dan Jakarta, Riau Raih Juara I
- Bupati Kuansing Buka Dialog Kerukunan Agama
- Buka Rakorda BazNas Riau, Bupati Kuansing Ajak Umat Optimalkan Zakat
- Jalan Poros Kota Duri Rusak, Pemkab Bengkalis Terkesan Tutup Mata
- Bupati Kuansing Serahkan Bantuan Boat Penangkap Ikan Kepada Nelayan
- Bupati Tetapkan Festival.Danau Sungai Soriak Masuk COE Kuansing
- Wabup Kuansing Serahkan Bantuan Ambulance untuk Masyarakat Beringin Jaya
- Bupati Kuansing Sambut Baik KPK Tinjau RAD - PPK Triwulan III
- BPS Riau Gelar FGD Satu Data Kependudukan
- Lurah Duri Timur Boyong Perangkatnya Antar Jenazah Siswa SMP di Mandau ke Pemakaman
- "Nganggur" 5 Tahun, Los Ikan Pasar Terubuk Bengkalis akan Difungsikan 2020
- BRK Pangkalankerinci Jelaskan  Salah Input Penyaluran Gaji Guru di Pelalawan
- Bupati Kuansing Sampaikan Amanat Menkes Dalam Peringatan HKSN
- Turun Dibanding Sebelumnya, Gubri Terima Dipa dari Presiden Jokowi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com