Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Selasa, 19 Nopember 2019 17:29
Sekretariat PWI Bengkalis Diresmikan, Puluhan Anggota PWI Riau akan Ikuti UKW

Selasa, 19 Nopember 2019 16:50
Beredar Video ABK Armada Bengkalis-Melaka Buang Sampah ke Laut

Selasa, 19 Nopember 2019 15:40
Pemkab Rohul Terima Penghargaan Swasti Saba Padapa 2019 dari Mendagri dan Menkes

Selasa, 19 Nopember 2019 15:30
Ditemukan, Gajah Sumatera Mati di HTI PT Arara Abadi

Selasa, 19 Nopember 2019 15:29
Sekdes Pelaku Pungli Pengurusan Sertifikat Prona di Gunung Sahilan, Kampar Dituntut 6 Tahun Penjara

Selasa, 19 Nopember 2019 15:20
Pemprov Anggarkan 40 Unit Pemadam Karhutla Portable

Selasa, 19 Nopember 2019 14:38
Lima Kali Digauli di Lapangan Bola, Siswi SMA di Rohul Hamil dan Kekasihnya Ditangkap Polisi

Selasa, 19 Nopember 2019 14:13
Terbengkalai di Tangan Kontraktor, Renovasi Kantor DPRD Pelalawan Dilanjutkan Tahun Depan

Selasa, 19 Nopember 2019 13:56
Wagubri dan Ketua DPRD "Geleng-geleng" Melihat Kapasitas Lapas Bengkalis

Selasa, 19 Nopember 2019 12:25
Dorong UMKM Naik Kelas, BRI Pangkalan Kerinci Berikan Pelatihan Bagi 111 UMKM

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 8 Nopember 2019 11:29
Penjaringan Balon Bupati, Bawaslu Bengkalis Ingatkan Parpol Tak Lakukan Pungutan Uang

Bawaslu mengingatkan parpol, agar menghindari praktek pungutan uang dan sejenisnya. Sebagai upaya mencegah sedini mungkin bagi terjadinya pelanggaran di dalamnya.

Riauterkini-BENGKALIS- Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengingatkan, bahwa dalam proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Pilkada Bengkalis 2020 yang saat ini sedang dilakukan oleh sejumlah partai politik (parpol), agar menghindari praktek pungutan uang dan sejenisnya. Imbauan ini disampaikan sebagai upaya mencegah sedini mungkin bagi terjadinya pelanggaran di dalamnya.

Demikian disampaikan Anggota Bawaslu Bengkalis, Usman, Jumat (8/11/19) pagi, terkait proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati yang sedang dilakukan sejumlah parpol di Bengkalis saat ini.

Lebih lanjut dikatakan Usman yang juga menjabat Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bengkalis ini, pihaknya berharap agar partai-partai politik yang tengah melakukan proses penjaringan bakal calon kepala daerah, sedapat mungkin memperhatikan larangan dan sanksinya sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang.

"Selain kami imbau agar dalam proses penjaringan bakal calon kepala daerah di Bengkalis ini bersih dari praktik politik uang, seperti terdapat pungutan di dalamnya, kami juga akan mencoba melakukan koordinasi dengan parpol yang tengah melakukan penjaringan bakal calon tersebut," kata Usman lagi.

Di bagian lain Usman menambahkan, jika di dalam undang-undang parpol juga mengharuskan dalam hal penjaringan kepala daerah dilakukan secara demokratis dan terbuka dengan memperhatikan AD/ART dan peraturan perundangan-undangan.

"Kami di Bawaslu Bengkalis akan tetap mengambil langkah tegas apabila terdapat pelanggaran dalam proses penjaringan sebagaimana diatur pada Pasal 187 B Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016. Apabila ada parpol yang melanggar ketentuan tersebut, maka sanksinya tegas bahwa partai tersebut tidak dapat mencalonkan kandidat pada periode berikutnya pada daerah yang sama, termasuk dikenai denda 10 kali lipat dari imbalan yang di terima," katanya lagi.

Selain sanksi tersebut diberikan kepada lembaga dan setiap orang lanjut Usman, perbuatan itu juga dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 187 B, bahwa angota partai politik atau gabungan partai politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan kepala daerah dan waki kepala daerah, pada Pasal 47 ayat 1 dapat dipindana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sendikit Rp300 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

"Oleh karena itu, kita berharap agar partai-partai politik yang sedang melakukan penjaringan bakal calon, agar selalu intens berkordinasi dengan kita, termasuk dengan KPU. Hal ini tentunya agar proses pada tahapan persiapan ini berjalan secara demokratis sesuai peraturan perundang-undangan. Termasuk pula nantinya sebagai upaya bagi menghasilkan pemimpin yang bersih, transparan dan akuntabel, serta bebas dari praktik-praktik korupsi," pungkasnya.***(dik/rls)



Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Sekretariat PWI Bengkalis Diresmikan, Puluhan Anggota PWI Riau akan Ikuti UKW
- Beredar Video ABK Armada Bengkalis-Melaka Buang Sampah ke Laut
- Pemprov Anggarkan 40 Unit Pemadam Karhutla Portable
- Terbengkalai di Tangan Kontraktor, Renovasi Kantor DPRD Pelalawan Dilanjutkan Tahun Depan
- Wagubri dan Ketua DPRD "Geleng-geleng" Melihat Kapasitas Lapas Bengkalis
- Inovasi Pelayanan, Setahun Lapas Bengkalis Terima 5 Penghargaan
- Sebanyak 46.620 Unit Kendaraan di Riau Manfaatkan Penghapusan Denda PajakĀ 
- Hanya Empat Calon Dirut BRK Lulus Tes Administrasi
- Petani Sawit Swadaya Riau Kembali Berhasil Raih Sertifikasi RSPO
- Bangun Masjid Baru, Kepala Kejati Riau Letakan Batu Pertama
- 4 Hari Dibuka, 207 Pelamar Daftar Seleksi CPNS Bengkalis
- Ikut Ekspo di Bali dan Jakarta, Riau Raih Juara I
- Bupati Kuansing Buka Dialog Kerukunan Agama
- Buka Rakorda BazNas Riau, Bupati Kuansing Ajak Umat Optimalkan Zakat
- Jalan Poros Kota Duri Rusak, Pemkab Bengkalis Terkesan Tutup Mata
- Bupati Kuansing Serahkan Bantuan Boat Penangkap Ikan Kepada Nelayan
- Bupati Tetapkan Festival.Danau Sungai Soriak Masuk COE Kuansing
- Wabup Kuansing Serahkan Bantuan Ambulance untuk Masyarakat Beringin Jaya
- Bupati Kuansing Sambut Baik KPK Tinjau RAD - PPK Triwulan III
- BPS Riau Gelar FGD Satu Data Kependudukan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com