Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 3 Juni 2020 21:23
Mahasiswi Kukerta UNRI Bantu Penyaluran Sembako di Lubuk Ogung, Pelalawan

Rabu, 3 Juni 2020 17:52
Kekhwatiran Ledakan Kasus Covid-19 Pasca Idul Fitri Tidak Terjadi

Rabu, 3 Juni 2020 16:58
Kabur, Dua Napi Lapas Bengkalis Kembali Berhasil Diringkus

Rabu, 3 Juni 2020 16:23
Mei, Riau Inflasi 0,54 Persen

Rabu, 3 Juni 2020 16:14
Batal ke Tanah Suci, 150 CJH Pelalawan Memahami Keputusan Pemerintah

Rabu, 3 Juni 2020 15:59
Ibu Pencuri 3 Tandan Sawit di PTPN V Sei Rokan Dijatuhi Hukuman Percobaan

Rabu, 3 Juni 2020 15:12
Terapkan New Normal, Rupbasan Bengkalis Mengikuti Sosialisasi Vicon

Rabu, 3 Juni 2020 12:44
Lagi, Bandar Narkoba Dibekuk Tim Opsnal Polres Pelalawan

Rabu, 3 Juni 2020 11:49
Persiapan PPDB, Guru Sudah Diperbolehkan Masuk Sekolah

Rabu, 3 Juni 2020 10:33
Persiapan New Normal Forkopimda Kuansing Bahas 12 Bidang 



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 8 Nopember 2019 11:29
Penjaringan Balon Bupati, Bawaslu Bengkalis Ingatkan Parpol Tak Lakukan Pungutan Uang

Bawaslu mengingatkan parpol, agar menghindari praktek pungutan uang dan sejenisnya. Sebagai upaya mencegah sedini mungkin bagi terjadinya pelanggaran di dalamnya.

Riauterkini-BENGKALIS- Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengingatkan, bahwa dalam proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Pilkada Bengkalis 2020 yang saat ini sedang dilakukan oleh sejumlah partai politik (parpol), agar menghindari praktek pungutan uang dan sejenisnya. Imbauan ini disampaikan sebagai upaya mencegah sedini mungkin bagi terjadinya pelanggaran di dalamnya.

Demikian disampaikan Anggota Bawaslu Bengkalis, Usman, Jumat (8/11/19) pagi, terkait proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati yang sedang dilakukan sejumlah parpol di Bengkalis saat ini.

Lebih lanjut dikatakan Usman yang juga menjabat Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bengkalis ini, pihaknya berharap agar partai-partai politik yang tengah melakukan proses penjaringan bakal calon kepala daerah, sedapat mungkin memperhatikan larangan dan sanksinya sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang.

"Selain kami imbau agar dalam proses penjaringan bakal calon kepala daerah di Bengkalis ini bersih dari praktik politik uang, seperti terdapat pungutan di dalamnya, kami juga akan mencoba melakukan koordinasi dengan parpol yang tengah melakukan penjaringan bakal calon tersebut," kata Usman lagi.

Di bagian lain Usman menambahkan, jika di dalam undang-undang parpol juga mengharuskan dalam hal penjaringan kepala daerah dilakukan secara demokratis dan terbuka dengan memperhatikan AD/ART dan peraturan perundangan-undangan.

"Kami di Bawaslu Bengkalis akan tetap mengambil langkah tegas apabila terdapat pelanggaran dalam proses penjaringan sebagaimana diatur pada Pasal 187 B Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016. Apabila ada parpol yang melanggar ketentuan tersebut, maka sanksinya tegas bahwa partai tersebut tidak dapat mencalonkan kandidat pada periode berikutnya pada daerah yang sama, termasuk dikenai denda 10 kali lipat dari imbalan yang di terima," katanya lagi.

Selain sanksi tersebut diberikan kepada lembaga dan setiap orang lanjut Usman, perbuatan itu juga dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 187 B, bahwa angota partai politik atau gabungan partai politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan kepala daerah dan waki kepala daerah, pada Pasal 47 ayat 1 dapat dipindana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sendikit Rp300 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

"Oleh karena itu, kita berharap agar partai-partai politik yang sedang melakukan penjaringan bakal calon, agar selalu intens berkordinasi dengan kita, termasuk dengan KPU. Hal ini tentunya agar proses pada tahapan persiapan ini berjalan secara demokratis sesuai peraturan perundang-undangan. Termasuk pula nantinya sebagai upaya bagi menghasilkan pemimpin yang bersih, transparan dan akuntabel, serta bebas dari praktik-praktik korupsi," pungkasnya.***(dik/rls)



Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Mahasiswi Kukerta UNRI Bantu Penyaluran Sembako di Lubuk Ogung, Pelalawan
- Kekhwatiran Ledakan Kasus Covid-19 Pasca Idul Fitri Tidak Terjadi
- Batal ke Tanah Suci, 150 CJH Pelalawan Memahami Keputusan Pemerintah
- Terapkan New Normal, Rupbasan Bengkalis Mengikuti Sosialisasi Vicon
- Persiapan PPDB, Guru Sudah Diperbolehkan Masuk Sekolah
- Persiapan New Normal Forkopimda Kuansing Bahas 12 Bidang 
- Bantu Tangani Covid 19, Kadin Riau Serahkan 100 APD ke RSUD Arifien Achmad
- Tawuran Pemuda di Pantai Budung, Bantan Air, Bengkalis Berujung Damai
- Komitmen Bangun Lingkungan, Lurah Duri Timur dan Perangkatnya Ngeteh Telur Bareng
- Sebelum Masuk Mal Ska, Petugas Cek Suhu Badan Wagubri
- Sekwan Pelalawan Pensiun, Bupati Tunjuk Pelaksana Tugas
- Bupati Kuansing Sampaikan Pidato Pengantar LKPJ 2019 di Sidang Paripurna
- Batal Berangkat, Muhibbah Travel Imbau Jamaah Tetap Bersabar
- Dikunjungi Babinsa Koramil 02 Rambah, Penderita Kanker Rahang di Rohul Butuh Uluran Tangan
- Akses Belum Dibuka, Jemaah Haji Batal Berangkat Tahun Ini
- Pimpinan Penyemprotan Disinfektan, Gubri Sebut Rohil dan Kuansing Zona Hijau, Pekanbaru Masih Zona Kuning
- Sembilan Luka-luka, Pemuda Teluk Ondan dan Bantan Air, Bengkalis Terlibat Tawuran
- Resmi Jadi Konstituen Dewan Pers, AMSI Riau Siap Susun Sejumalh Program
- Ringankan Beban Juru Parkir Wanita, Srikandi Masuri Berbagi Sembako 
- Jabat Kapolres Bengkalis, AKBP Hendra Gunawan SIK, MT Kunjungi Tomas Mandau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com