Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 20 Nopember 2019 14:37
572 Penderita TB, Bengkalis Dinilai Berhasil Lakukan Pengobatan Tertinggi di Riau 2018

Rabu, 20 Nopember 2019 10:45
Gubri Isyaratkan Pelantikan Jumat, Sekdaprov antara Yan Prana dan Said Syarifuddin

Rabu, 20 Nopember 2019 10:11
DPC PKB Kuansing Buka Penjaringan Bacalon Bupati 24 November

Rabu, 20 Nopember 2019 09:51
DPRD Terus Gesa Pembahasan RAPBD 2020

Rabu, 20 Nopember 2019 09:13
Bawaslu Rohul Tingkatkan SDM Lebih Profesional dan Hebat Menyongsong Pilkada 2020

Rabu, 20 Nopember 2019 08:54
Gubri Pastikan Jumat Ini Pelantikan Sekdaprov Definitif

Selasa, 19 Nopember 2019 23:06
Pemkab Buka Seleksi Calon Dirut dan Dewan Pengawas BPR Rohul, Berikut Persyaratannya

Selasa, 19 Nopember 2019 21:02
PKB dan PAN Bisa Jadi Koalisi,
Hafith Syukri dan Erizal Bersamaan Ambil Formulir Sebagai Balon Bupati di DPD PAN Rohul


Selasa, 19 Nopember 2019 20:32
Bangkai Gajah di HTI PT Arara Abadi Tanpa Gading

Selasa, 19 Nopember 2019 19:25
Fokus Pencegahan, RAPP Bantu Masyarakat Buka Lahan Tanpa Bakar Lahan

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 8 Nopember 2019 11:29
Penjaringan Balon Bupati, Bawaslu Bengkalis Ingatkan Parpol Tak Lakukan Pungutan Uang

Bawaslu mengingatkan parpol, agar menghindari praktek pungutan uang dan sejenisnya. Sebagai upaya mencegah sedini mungkin bagi terjadinya pelanggaran di dalamnya.

Riauterkini-BENGKALIS- Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengingatkan, bahwa dalam proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Pilkada Bengkalis 2020 yang saat ini sedang dilakukan oleh sejumlah partai politik (parpol), agar menghindari praktek pungutan uang dan sejenisnya. Imbauan ini disampaikan sebagai upaya mencegah sedini mungkin bagi terjadinya pelanggaran di dalamnya.

Demikian disampaikan Anggota Bawaslu Bengkalis, Usman, Jumat (8/11/19) pagi, terkait proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati yang sedang dilakukan sejumlah parpol di Bengkalis saat ini.

Lebih lanjut dikatakan Usman yang juga menjabat Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bengkalis ini, pihaknya berharap agar partai-partai politik yang tengah melakukan proses penjaringan bakal calon kepala daerah, sedapat mungkin memperhatikan larangan dan sanksinya sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang.

"Selain kami imbau agar dalam proses penjaringan bakal calon kepala daerah di Bengkalis ini bersih dari praktik politik uang, seperti terdapat pungutan di dalamnya, kami juga akan mencoba melakukan koordinasi dengan parpol yang tengah melakukan penjaringan bakal calon tersebut," kata Usman lagi.

Di bagian lain Usman menambahkan, jika di dalam undang-undang parpol juga mengharuskan dalam hal penjaringan kepala daerah dilakukan secara demokratis dan terbuka dengan memperhatikan AD/ART dan peraturan perundangan-undangan.

"Kami di Bawaslu Bengkalis akan tetap mengambil langkah tegas apabila terdapat pelanggaran dalam proses penjaringan sebagaimana diatur pada Pasal 187 B Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016. Apabila ada parpol yang melanggar ketentuan tersebut, maka sanksinya tegas bahwa partai tersebut tidak dapat mencalonkan kandidat pada periode berikutnya pada daerah yang sama, termasuk dikenai denda 10 kali lipat dari imbalan yang di terima," katanya lagi.

Selain sanksi tersebut diberikan kepada lembaga dan setiap orang lanjut Usman, perbuatan itu juga dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 187 B, bahwa angota partai politik atau gabungan partai politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan kepala daerah dan waki kepala daerah, pada Pasal 47 ayat 1 dapat dipindana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sendikit Rp300 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

"Oleh karena itu, kita berharap agar partai-partai politik yang sedang melakukan penjaringan bakal calon, agar selalu intens berkordinasi dengan kita, termasuk dengan KPU. Hal ini tentunya agar proses pada tahapan persiapan ini berjalan secara demokratis sesuai peraturan perundang-undangan. Termasuk pula nantinya sebagai upaya bagi menghasilkan pemimpin yang bersih, transparan dan akuntabel, serta bebas dari praktik-praktik korupsi," pungkasnya.***(dik/rls)



Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- 572 Penderita TB, Bengkalis Dinilai Berhasil Lakukan Pengobatan Tertinggi di Riau 2018
- Gubri Isyaratkan Pelantikan Jumat, Sekdaprov antara Yan Prana dan Said Syarifuddin
- DPRD Terus Gesa Pembahasan RAPBD 2020
- Gubri Pastikan Jumat Ini Pelantikan Sekdaprov Definitif
- Fokus Pencegahan, RAPP Bantu Masyarakat Buka Lahan Tanpa Bakar Lahan
- Sekretariat PWI Bengkalis Diresmikan, Puluhan Anggota PWI Riau akan Ikuti UKW
- Beredar Video ABK Armada Bengkalis-Melaka Buang Sampah ke Laut
- Pemprov Anggarkan 40 Unit Pemadam Karhutla Portable
- Terbengkalai di Tangan Kontraktor, Renovasi Kantor DPRD Pelalawan Dilanjutkan Tahun Depan
- Wagubri dan Ketua DPRD "Geleng-geleng" Melihat Kapasitas Lapas Bengkalis
- Inovasi Pelayanan, Setahun Lapas Bengkalis Terima 5 Penghargaan
- Sebanyak 46.620 Unit Kendaraan di Riau Manfaatkan Penghapusan Denda PajakĀ 
- Hanya Empat Calon Dirut BRK Lulus Tes Administrasi
- Petani Sawit Swadaya Riau Kembali Berhasil Raih Sertifikasi RSPO
- Bangun Masjid Baru, Kepala Kejati Riau Letakan Batu Pertama
- 4 Hari Dibuka, 207 Pelamar Daftar Seleksi CPNS Bengkalis
- Ikut Ekspo di Bali dan Jakarta, Riau Raih Juara I
- Bupati Kuansing Buka Dialog Kerukunan Agama
- Buka Rakorda BazNas Riau, Bupati Kuansing Ajak Umat Optimalkan Zakat
- Jalan Poros Kota Duri Rusak, Pemkab Bengkalis Terkesan Tutup Mata


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com