Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 4 Juni 2020 17:51
Covid-19 di Riau, Pasien Baru Terus Nihil dan Pasien Sembuh Bertambah

Kamis, 4 Juni 2020 17:08
Smartfren Hadirkan Kartu Perdana 1ON+ Dengan Bonus Kuota Melimpah

Kamis, 4 Juni 2020 16:35
Pemkab Kuansing Optimis Pertahankan WTP

Kamis, 4 Juni 2020 16:17
Rapat Mendagri-KPU-DPR-RI, Riau Petakan Jumlah TPS

Kamis, 4 Juni 2020 14:45
Sebanyak 17.214 Orang Sudah di Rapid Test, 237 Reaktif

Kamis, 4 Juni 2020 13:53
Balita Dianggap Rewel di Pekanbaru Dibunuh Ayah Tiri

Kamis, 4 Juni 2020 13:47
Sampai Juni 2020, Polda Riau Terima 50 LP dengan 57 Tersangka Karhutla

Kamis, 4 Juni 2020 13:43
Warga Diterkam Harimau, BBKSDA Turunkan Tim ke Bengkalis

Kamis, 4 Juni 2020 13:37
Kabupaten Inhu Siap Menyongsong New Normal

Kamis, 4 Juni 2020 13:16
Kejari Bengkalis Musnahkan 13,481 Kg Sabu dan 562 Ponsel Ilegal



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 8 Nopember 2019 11:29
Penjaringan Balon Bupati, Bawaslu Bengkalis Ingatkan Parpol Tak Lakukan Pungutan Uang

Bawaslu mengingatkan parpol, agar menghindari praktek pungutan uang dan sejenisnya. Sebagai upaya mencegah sedini mungkin bagi terjadinya pelanggaran di dalamnya.

Riauterkini-BENGKALIS- Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengingatkan, bahwa dalam proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Pilkada Bengkalis 2020 yang saat ini sedang dilakukan oleh sejumlah partai politik (parpol), agar menghindari praktek pungutan uang dan sejenisnya. Imbauan ini disampaikan sebagai upaya mencegah sedini mungkin bagi terjadinya pelanggaran di dalamnya.

Demikian disampaikan Anggota Bawaslu Bengkalis, Usman, Jumat (8/11/19) pagi, terkait proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati yang sedang dilakukan sejumlah parpol di Bengkalis saat ini.

Lebih lanjut dikatakan Usman yang juga menjabat Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bengkalis ini, pihaknya berharap agar partai-partai politik yang tengah melakukan proses penjaringan bakal calon kepala daerah, sedapat mungkin memperhatikan larangan dan sanksinya sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang.

"Selain kami imbau agar dalam proses penjaringan bakal calon kepala daerah di Bengkalis ini bersih dari praktik politik uang, seperti terdapat pungutan di dalamnya, kami juga akan mencoba melakukan koordinasi dengan parpol yang tengah melakukan penjaringan bakal calon tersebut," kata Usman lagi.

Di bagian lain Usman menambahkan, jika di dalam undang-undang parpol juga mengharuskan dalam hal penjaringan kepala daerah dilakukan secara demokratis dan terbuka dengan memperhatikan AD/ART dan peraturan perundangan-undangan.

"Kami di Bawaslu Bengkalis akan tetap mengambil langkah tegas apabila terdapat pelanggaran dalam proses penjaringan sebagaimana diatur pada Pasal 187 B Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016. Apabila ada parpol yang melanggar ketentuan tersebut, maka sanksinya tegas bahwa partai tersebut tidak dapat mencalonkan kandidat pada periode berikutnya pada daerah yang sama, termasuk dikenai denda 10 kali lipat dari imbalan yang di terima," katanya lagi.

Selain sanksi tersebut diberikan kepada lembaga dan setiap orang lanjut Usman, perbuatan itu juga dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 187 B, bahwa angota partai politik atau gabungan partai politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan kepala daerah dan waki kepala daerah, pada Pasal 47 ayat 1 dapat dipindana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sendikit Rp300 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

"Oleh karena itu, kita berharap agar partai-partai politik yang sedang melakukan penjaringan bakal calon, agar selalu intens berkordinasi dengan kita, termasuk dengan KPU. Hal ini tentunya agar proses pada tahapan persiapan ini berjalan secara demokratis sesuai peraturan perundang-undangan. Termasuk pula nantinya sebagai upaya bagi menghasilkan pemimpin yang bersih, transparan dan akuntabel, serta bebas dari praktik-praktik korupsi," pungkasnya.***(dik/rls)



Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Covid-19 di Riau, Pasien Baru Terus Nihil dan Pasien Sembuh Bertambah
- Pemkab Kuansing Optimis Pertahankan WTP
- Rapat Mendagri-KPU-DPR-RI, Riau Petakan Jumlah TPS
- Sebanyak 17.214 Orang Sudah di Rapid Test, 237 Reaktif
- Warga Sepahat, Bengkalis Diserang Harimau
- "Protes" Tak Terima BLTDD, Sejumlah Ibu-ibu Janda Datangi Kantor Desa Kelapapati, Bengkalis
- Mahasiswi Kukerta UNRI Bantu Penyaluran Sembako di Lubuk Ogung, Pelalawan
- Kekhwatiran Ledakan Kasus Covid-19 Pasca Idul Fitri Tidak Terjadi
- Batal ke Tanah Suci, 150 CJH Pelalawan Memahami Keputusan Pemerintah
- Terapkan New Normal, Rupbasan Bengkalis Mengikuti Sosialisasi Vicon
- Persiapan PPDB, Guru Sudah Diperbolehkan Masuk Sekolah
- Persiapan New Normal Forkopimda Kuansing Bahas 12 BidangĀ 
- Bantu Tangani Covid 19, Kadin Riau Serahkan 100 APD ke RSUD Arifien Achmad
- Tawuran Pemuda di Pantai Budung, Bantan Air, Bengkalis Berujung Damai
- Komitmen Bangun Lingkungan, Lurah Duri Timur dan Perangkatnya Ngeteh Telur Bareng
- Sebelum Masuk Mal Ska, Petugas Cek Suhu Badan Wagubri
- Sekwan Pelalawan Pensiun, Bupati Tunjuk Pelaksana Tugas
- Bupati Kuansing Sampaikan Pidato Pengantar LKPJ 2019 di Sidang Paripurna
- Batal Berangkat, Muhibbah Travel Imbau Jamaah Tetap Bersabar
- Dikunjungi Babinsa Koramil 02 Rambah, Penderita Kanker Rahang di Rohul Butuh Uluran Tangan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com