Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 16 Nopember 2019 07:42
Bupati Kuansing Sambut Baik KPK Tinjau RAD - PPK Triwulan III

Jum’at, 15 Nopember 2019 21:10
Polres Bengkalis Ringkus Pengedar Barang Haram Sabu, Pil "Kerang" dan Ganja

Jum’at, 15 Nopember 2019 19:12
IJN Buka Perwakilan di Riau

Jum’at, 15 Nopember 2019 18:19
Begini Cara Disdikpora Rohul Meriahkan Sumpah Pemuda 2019

Jum’at, 15 Nopember 2019 17:01
BPS Riau Gelar FGD Satu Data Kependudukan

Jum’at, 15 Nopember 2019 16:09
Lurah Duri Timur Boyong Perangkatnya Antar Jenazah Siswa SMP di Mandau ke Pemakaman

Jum’at, 15 Nopember 2019 16:04
Mandi di Waduk PT Kojo, Siswa SMA di Mandau Tewas Tenggelam

Jum’at, 15 Nopember 2019 14:47
"Nganggur" 5 Tahun, Los Ikan Pasar Terubuk Bengkalis akan Difungsikan 2020

Jum’at, 15 Nopember 2019 13:10
BRK Pangkalankerinci Jelaskan  Salah Input Penyaluran Gaji Guru di Pelalawan

Jum’at, 15 Nopember 2019 10:48
Bupati Kuansing Sampaikan Amanat Menkes Dalam Peringatan HKSN

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 9 Nopember 2019 10:22
Pemasangan Tapping Box di Hotel dan Restoran,
Inovasi Bapenda Bengkalis Tingkatkan PAD


Pemkab Bengkalis terus berupaya meningkatkan PAD. Bapenda lakukan sejumlah inovasi. Sejalan dengan imbauan pemerintah pusat dan KPK, disarankan penggunaan tapping box ke usaha perhotelan dan restoran.

Riauterkini-BENGKALIS-Kabupaten Bengkalis yang selama ini mengandalkan sektor minyak dan gas (migas), memang harus berfikir untuk mencari pendapatan lain, seiring tidak menentunya harga migas di pasaran dunia dan jumlah produksi yang terus menurun. Terhitung sejak tahun 2015, realisasi pendapatan Kabupaten Bengkalis hanya 87,95 persen atau sebesar Rp3,9 triliun dari target sebesar Rp4,5 triliun

Kemudian di tahun 2016 hanya terealisasi 79,42 persen dari target pendapatan sebesar Rp4,2 triliun, juga di tahun 2017 hanya terealisasi 79,12 persen atau sebesar Rp3,1 triliun dari target pendapatan sebesar Rp3,9 triliun.

Terus menurunnya pendapatan daerah, Pemkab Bengkalis tidak berdiam diri. Berbagai strategi dan langkah-langkah telah dipersiapkan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna mempercepat pembangunan di daerah berjuluk Negeri Junjungan ini. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis selaku leading sector atau pintu utama yang bertanggung jawab terhadap pundi-pundi pemasukan daerah, yang masih banyak sumber-sumber pemasukan belum tergarap dengan maksimal.

Menurut Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, PAD masih memungkinkan untuk ditingkatkan, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah yang selama ini masih belum tergarap dengan baik. Salah satu faktornya karena pendataan terhadap wajib pajak dan retribusi belum optimal.

“Berbagai inovasi terus dilakukan, melalui Badan Bapenda untuk meningkatkan PAD maupun kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak daerah. Salah satunya upaya adalah menjalin kerja sama dengan perbankan, seperti MoU dengan Bank Riau Kepri baru-baru ini,” ungkap Amril Mukminin.

"Kita sedang dan terus memaksimalkan PAD melalui pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi, seperti pembayaran pajak dengan sistem dalam jaringan (daring) atau online untuk memudahkan wajib pajak dan lainnya," katanya.

Cara Tingkatkan PAD Saran Mendagri dan KPK

  Terkait dengan adanya instruksi Mendagri dan imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pemasangan alat rekam data itu, Kepala Bapenda, Imam Hakim menyebutkan, bahwa jauh sebelum adanya usulan tersebut pihaknya sudah melakukan langkah-langkah terkait upaya optimalisasi PAD. Seperti melakukan kerjasama dengan BPN Bengkalis, Kanwil Pajak Provinsi Riau serta KPP Pratama Bengkalis.

"Kita sudah melangkah ke arah itu. Melakukan berbagai upaya antara lain kerja sama dengan perbankan, lalu dengan instansi yang berkaitan dengan perpajakan daerah seperti BPN, Kanwil Pajak dan KPP Pajak, kita juga sudah tandatangani MoU,” terang Imam didampingi Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran, Syahruddin, Senin (4/11/19) pekan lalu.

Khusus dengan Bank Riau Kepri, Pemkab Bengkalis juga sudah menandatangani MoU kerjasama terkait layanan perbankan terhadap pajak daerah. Selain soal layanan, juga ada MoU terkait penggunaan tapping box atau cash register atau alat perekam data.

Alat perekam data ini bertujuan, agar transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak termonitor dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi. Aplikasi yang sama kita sudah. Jadi penggunaan perekam data (tapping box) ini dipasang di mesin hitung wajib pajak, fungsinya semacam terminal data yang terkoneksi dengan Bapenda. Jadi otomatis, ada yang makan atau nginap di hotel lalu, ketika bertransaksi (bayar) langsung bisa diketahui

"Tujuannya juga dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak," imbuh ASN yang juga pernah menjabat Sekretaris Bappeda Bengkalis ini lagi.

Terkait dengan penarikan pajak itu sendiri, kata Imam dalam perpajakan ada dua istilah, yakni official assessment dan self assessment. official assessment adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak.

Dalam sistem ini kata Imam, wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan. Sistem pemungutan pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Sedangkan self assessment, adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri.

Wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak.

"Kriteria hotel atau restoran yang bakal dipasang alat perekam data itu, belum ditentukan. Masih akan dibahas lebih lanjut seiring dengan persiapan regulasi semacam peraturan bupati atau peraturan daerah," sebutnya.

Namun pada tahap awal ini, hanya hotel dan restoran yang ada di Duri dan Bengkalis saja yang dipasang alatnya. Kemudian hotel dan restoran yang dimaksud, manajemen transaksinya yang sudah menerapkan aplikasi berbasis informasi dan teknologi (IT).

Memang tidak tertutup kemungkinan kata Imam Hakim, pihak hotel dan restoran keberatan pemasangan alat tersebut. Namun perlu diingat, bahwa apa yang dilakukan Pemkab Bengkalis selaras dengan amanat KPK dalam koordinasi sub pencegahan korupsi yang telah disepakati terdahulu.

Hal itu juga tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri tertanggal 2 Oktober 2019 tentang Optimalisasi Pendapatan Daerah. “Jadi tidak ada istilah pihak hotel dan restoran tidak mau dipasang alat perekam data,” imbu Imam.

DPRD Dukung Langkah Bapenda

Rencana Pemkab Bengkalis yang akan memasang alat perekam data di sejumlah hotel dan restoran pada tahun 2020 nanti disambut positif oleh DPRD Kabupaten Bengkalis. Namun kriteria hotel dan restoran yang akan dipasang alat itu harus jelas dan terukur.

“Pemasangan alat itu tujuannya untuk mengoptimalkan para wajib pajak dan meningkatkan pendapatan daerah. Tujuannya sangat baik dan kita dukung langkah Bapenda. Hanya saja, kriteria hotel atau restoran yang akan dipasang alat ini harus jelas dan terukur. Tentu hotel atau restoran dengan omset tertentu yang bisa dipasang, tidak semua restoran,” sebut Ketua DPRD Bengkalis, H. Khairul Umam, Rabu (6/11/19).

DPRD, sambung Khairul Umam, pada prinsipnya berkomitmen mendukung apapun program Pemkab Bengkalis sejauh program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti pemasangan alat itu, dan regulasi segera disampaikan ke DPRD kemudian dibahas bersama.

“Kalau kesadaran dalam membayar pajak meningkat maka dampaknya adalah PAD kita juga akan bertambah. PAD ini merupakan komponan  dari APBD yang nantinya akan  dimanfaatkan untuk melaksanakan program pembangunan. Jadi jelas manfaatnya,” ujarnya.

Khairul Umam juga mengatakan, DPRD tidak akan mencampuri urusan teknis, karena hal itu merupakan domain dari SKPD terkait. Bagi DPRD yang terpenting adalah setiap program, bukan hanya penerapan sistem online pajak daerah, hendaknya terarah dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat.

“Di daerah-daerah lain setahu saya sudah ada yang memasang alat tapping box ini, seperti di Makassar dan beberapa daerah lainnya. Harapan kita tentunya jangan berhenti sampai di sini, teruslah berinovasi dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada,” kata Khairul seraya mengingatkan melakukan sosialisasi rencana pemasangan alat ini agar tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat.

Informasi tambahan, terkait dengan optimalisasi PAD, menghindari potensi kebocoran pendapatan serta transparansi anggaran di daerah, KPK juga terus terus mendorong agar pendapatan daerah dikelola se- transparan mungkin.

Lembaga anti rasuah tersebut telah membuat terobosan baru dibidang pencegahan. Salah satunya ikut memantau pendapatan daerah yang dihasilkan dari pajak hotel dan restoran.

Terobosan itu adalah memasang alat pemantauan atau tapping box. Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan pernah mengatakan, bahwa alat ini akan memantau pembayaran pajak yang disetorkan dari sektor hotel dan restoran ke pemerintah daerah (pemda).

Pahala bahkan menjamin, bahwa setelah pemasangan alat tapping box diyakini penerimaan pajak daerah akan naik signifikan. Beliau menyontohkan Kota Makassar, sebelumnya penerimaan pajak daerah dari hotel dan restoran hanya Rp500 miliar, setelah pemasangan tapping box meningkat menjadi Rp3 triliun.***(dik/advertorial)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Bupati Kuansing Sambut Baik KPK Tinjau RAD - PPK Triwulan III
- BPS Riau Gelar FGD Satu Data Kependudukan
- Lurah Duri Timur Boyong Perangkatnya Antar Jenazah Siswa SMP di Mandau ke Pemakaman
- "Nganggur" 5 Tahun, Los Ikan Pasar Terubuk Bengkalis akan Difungsikan 2020
- BRK Pangkalankerinci Jelaskan  Salah Input Penyaluran Gaji Guru di Pelalawan
- Bupati Kuansing Sampaikan Amanat Menkes Dalam Peringatan HKSN
- Turun Dibanding Sebelumnya, Gubri Terima Dipa dari Presiden Jokowi
- Pemkab Kuansing Sukses Minta Pusat Bangun Tiga Puskesmas Rawat Inap
- Kecelakaan, Siswa SMPN 3 Mandau Tewas di Bonai Darussalam, Rohul
- Gubri Paparkan Strategi Kemajuan Kebudayaan
- Ini Nama Dirut dan Dua Dewan Pengawas Perusda Rokan Hulu Jaya yang Baru
- Pembangunan Dua Sarana Penunjang Pariwisata Kuansing Didanai DAK 2020
- Bankeu Riau 2019, Forkopimcam Rengat Barat Inhu Gelar Sosialisasi di Desa
- Tingkatkan Pengamanan Polres Inhu Tidak Batasi Masyarakat
- Bupati Kuansing Buka Sosialisasi Program Penurunan Mercury di Pekanbaru
- 6 Korban Dirujuk Ke RSUD Indrasari DBD Meningkat di Tanah Datar, Inhu
- Wabup Kuansing Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda se-Indonesia
- Pemkab Rohul Buka 169 Formasi Seleksi Penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2019
- Dibuka Kepala BPKAD, Pemrov Riau Lelang 46 Kendaraan Dinas Operasional
- Disdukcapil Meranti Hanya Dijayaj 500 Blanhko KTP-el Sebulan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com