Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Ahad, 23 Pebruari 2020 18:58
Belasan Korban Investasi Bodong Melapor ke Ditreskrimsus Polda Riau

Ahad, 23 Pebruari 2020 18:10
Perkumpulan Pengemudi Ambulance Terbentuk di Bengkalis

Ahad, 23 Pebruari 2020 17:47
Gerakan Pramuka Tualang Peduli, Salurkan Bantuan ke Korban Kebakaran di

Ahad, 23 Pebruari 2020 17:40
Hari Peduli Sampah, DLHK Riau Apresiasi Bank Sampah RAPP

Ahad, 23 Pebruari 2020 17:08
Andi Rachman dan Syamsuar Bakal Bersaing di Musda Golkar Riau Nanti

Ahad, 23 Pebruari 2020 15:56
Sekdaprov Nyaris Celaka Saat Mengecek Ruangan Stadion Bola Kuansing

Ahad, 23 Pebruari 2020 15:19
Dikukuhkan, Gubri Minta Panitia Besar Purprov Riau X Kuansing Benahi Venue Olahraga

Ahad, 23 Pebruari 2020 10:52
Gubri Tebar 200 Ribu Bibit Ikan Nilam di Danau Kebun Nopi Kuansing

Ahad, 23 Pebruari 2020 10:51
Prihatin dengan Kondisi Bocah Penderita TBC di Tualang, DPP-LBLK Berikan Bantuan

Ahad, 23 Pebruari 2020 10:23
Ringankan Korban Kebakaran di Tualang, DPD LHMR-RMB Siak Salurkan Bantuan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 15 Januari 2020 19:48
Guru Honor Riau Gugat ke MK

Setelah lama tak terperhatikan kesejahterannya, guru honorer Riau menggugat pemerintah ke MK.

Riauterkini-PEKANBARU-Tenaga honor Riau ikut melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas tidak adanya rasa keadilan pemerintah yang memperkerjakan honorer tanpa kepastian kesejahtaraan dan payung hukum yang jelas. Bahkan lahir UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, sama sekali tidak ada membahas honorer.

"Saya selaku Koordinator Honorer Riau ikut menggugat. Kami dari pekerja Honorer, atau dalam sebutan lain pegawai pemerintah non-PNS berhimpun di MK untuk mendaftarkan permohonan Judicial Review UU Nomor 5 Tahun 2014 (UU ASN). Ada pasal yang kami mohonkan adalah Pasal 6 huruf b, tentang kriteria ASN. Pasal 58 ayat 1 dan 2 tentang pengadaan PNS. Pasal 99, tentang pengangkatan PPPK," sebut koordinator Riau Mahmudin SPd.

Dikatakan ketua Forum Guru Bantu Riau ini, sebagai pemohon ia merasa bahwa hak kontitusional sebagai warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 telah dirugikan, terutama termaktub dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) tentang hak atas dasar pekerjaan dan penghidupan yang layak.

“Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 D ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja,“ katanya.

Pada Pasal 28 I ayat (2) juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. "Dalam hal permohoanan ini kami didampingi LBH SBSI. Ketua Tim Hukum Paulus Sanjaya SH MH, Hecrin Purba SH dkk. Dalam prosesnya nanti kami juga menyiapkan saksi ahli dan saksi fakta untuk mendukung permohonan tersebut. Diantaranya Prof Mochtar Pakpahan, Prof Yusril Ihza Mahendra, Dr Ahmad Redy Beserta Tim Ahli," ungkap Mahmudin didampingi Humas honorer Riau, Bustami Ramzi SPd.

Adapun Daftar Keterwakilan peserta berdasarkan Provinsi dalam Permohonan JR UU ASN adalah Riau, Jateng, Jabar, Banten, Sumsel, Sumut, Gorontalo, NAD, Kalsel, Jambi, NTT, NTB dan Kepri. Dengan rincian profesi pekerja yang melakukan permohonan tersebut diantaranya. Tenaga Pendidik dan Kependidikan (Guru Honorer, Penjaga Sekolah Honorer Sekolah Negeri, Operator Sekolah Negeri) Pegawai Honorer Teknis dan Administrasi, Tenaga Kesehatan (Perawat Honorer pada Instansi Pemerintah dll).

"Dalam kesempatan ini pula perlu kami sampaikan bahwa apa yang kami lakukan bukanlah perbuatan melawan pemerintah. Kita hanya menggunakan hak konstitusional sebagai warga negara yang sudah barang tentu dijamin oleh UUD 1945," lanjut Mahmudin.

Kepada honorer yang tidak bergabung dalam hajatan konsitusi ini, tambahnya, perlu diketahui, bukan tak ingin menunggu Revisi UU ASN yang dijanjikan oknum DPR, namun para honorer sudah memberi kesempatan kepada parlemen dan pemerintah untuk melakukan revisi UU ini, bahkan pada periode DPR 2014-2019 para honorer juga sudah memberikan waktu kurang lebih 4 tahun agar DPR dan Pemerintah melakukan revisi terkait aturan tersebut.

"Bahkan Surat Presiden yang memerintahkan kepada kementerian terkait untuk membahas revisi inipun telah pernah diterbitkan, namun sampai DPR habis masa bakti/berganti dan pekerja honorer banyak yang mati, namun Revisi tak kunjung jadi dan kini revisi dijanjikan lagi," tambah Yolis Suhadi SH, aktivis honorer Indonesia dari Jambi.

Disebutkan Yolis, jika ada yang menjanjikan kepada honorer Indonesia bahwa UU ASN sudah masuk prolegnas, para honorer sudah tak mau jadi korban janji revisi.

"Sebab berkaca dari UU KPK, MD3 dan beberapa UU lain, tanpa perlu ke Prolegnas-pun RUU disahkan menjadi UU. Kita memang bisa menunda, namun kami berkeyakinan waktu tidak bisa menungu. Maka dari itu, kami berhimpun dalam wadah besar persamaaan pandangan, melepaskan egosektoral organisasi honorer, melepaskan baju kepentingan apapun, dengan satu tekad "Merdekakan honorer 100 persen atau matikan saja honorer 100 persen". Kami tak mau lagi jadi korban Janji Revisi. Sementara pemerintah sendiri tidak menawarkan solusi apapun kepada barisan kita honorer. Bahkan, saat ini proses rekrutmen PNS sedang berlangsung. Sementara PPPK yang pemerintah janjikan untuk memanusiakan honorer, setelah kurang lebih 9 bulan pasca pengumuman rekan kita yang lulus test PPPK, itupun tak ada kabarnya sampai hari ini. Gaji mereka masih 150 ribu. Kalau pemerintah berdalih sedang menunggu aturan, tidak tersedia anggaran, yang menjadi pertanyaan kemudian, mengapa dahulu proses rekrutmen PPPK pemerintah lakukan? Berapa anggaran negara yang sudah dihabiskan untuk proses itu?. Atas dasar-dasar itulah kami kemukaKan di ataslah kami menyatukan tekad menggunakan hak konstitusional sebagai warga negara. Sebab, kalau ini kita diamkan. Artinya, kita membiarkan pemerintah menikmati pekerja dengan upah murah dan murahan," tegasnya kembali.*(H-we)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Perkumpulan Pengemudi Ambulance Terbentuk di Bengkalis
- Gerakan Pramuka Tualang Peduli, Salurkan Bantuan ke Korban Kebakaran di
- Hari Peduli Sampah, DLHK Riau Apresiasi Bank Sampah RAPP
- Sekdaprov Nyaris Celaka Saat Mengecek Ruangan Stadion Bola Kuansing
- Dikukuhkan, Gubri Minta Panitia Besar Purprov Riau X Kuansing Benahi Venue Olahraga
- Gubri Tebar 200 Ribu Bibit Ikan Nilam di Danau Kebun Nopi Kuansing
- Prihatin dengan Kondisi Bocah Penderita TBC di Tualang, DPP-LBLK Berikan Bantuan
- Ringankan Korban Kebakaran di Tualang, DPD LHMR-RMB Siak Salurkan Bantuan
- Peringati HPN 2020, PWI Siak Siap Gelar Berbagai Kegiatan
- Bengkalis Layak Jadi Kampung Zapin Melayu
- M Sahril Topan Nakhodai DPP IKA UIR
- Lima Warga Asing Terdampar di Pulau Bengkalis Warga Inggris dan Thailand
- Kapal Pesiar Angkut Lima Warga Asing Terdampar di Pulau Bengkalis
- Bupati Siak Serahkan Bantuan Korban Kebakaran Mess Milik PT Arara Abadi
- Berulang Tahun, RSU Mutia Sari Duri  Gelar Syukuran dan Baksos
- Persis Riau Gelar Muswil III
- Sekda Rohil Tinjau Seleksi CPNS di Dumai
- Nelayan Malaysia Terombang Ambing Tengah Laut Diselamatkan Nelayan Bengkalis
- Ancam Turunkan Tim Dari Pusat, Presiden Minta Gubernur dan Kapolda Riau Segera Selesaikan Keluhan Masyarakat di Gondai
- PT CPI Gandeng PGI Selamatkan Gajah Sumatera


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com