Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 30 September 2020 13:49
Tak Sesuai PKPU, Bawaslu Tertibkan Baliho Peserta Pilkada Inhu

Rabu, 30 September 2020 13:39
Diterima Gubri, PT RAPP Bantu 100 Ribu Masker Berbahan Rayon

Rabu, 30 September 2020 12:58
Kecewa Pemkab dan DPRD, RT, RW dan LPM di Duri Timur Serahkan SK ke Lurah 

Rabu, 30 September 2020 11:22
Pilkada Bengkalis, Bawaslu Bengkalis Bongkar Paksa Alat Peraga Sosialisasi Paslon

Rabu, 30 September 2020 11:08
Korban Kecewa, Polda Riau Rubah DPO Penipuan Rp40 Miliar jadi Wajib Lapor

Rabu, 30 September 2020 10:32
Aniaya dan Buang Anak Kandung, Warga Pelalawan Serahkan Diri ke Polisi

Rabu, 30 September 2020 09:15
Kasus Positif Covid - 19 di Kuansing Bertambah 2 Orang

Rabu, 30 September 2020 08:02
Rugikan Negara Rp50 M, Dua Petinggi PT WIKA dalam Morupsi Jembatan Bangkinang

Selasa, 29 September 2020 20:38
DPRD Inhu Tolak Pengesahan APBD Perubahan 2020

Selasa, 29 September 2020 20:34
Pijar Melayu Sayangkan Wabup Halim yang Abaikan Keselamatan Publik



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 17 Januari 2020 17:22
Tuntut Ketegasan Eksekusi Kebun Ilegal PT PSJ, Amper Datangi Kejati dan DLHK Riau

Massa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Riau (Amper) menggelar aksi damai di gedung Kajati dan DLHK Riau.

Riauterkini - PEKANBARU - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Riau (Amper) menggelar aksi damai di gedung Kajati dan DLHK Riau. Dalam aksinya massa menuntut ketegasan Kejati dan DLHK Riau untuk melaksanakan eksekusi kebun ilegal PT Peputra Supra Jaya (PSJ) yang berlokasi di desa di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

Alfan selaku Koordinator Lapangan mengatakan aksi buntut dari ulah PT PSJ yang dikatakannya melawan Hukum Putusan Hukum Mahkamah Agung nomor 1087/Pid.Sus.LH/2018 tanggal 17 Desember 2018. Bahwasannya kebun milik PT PSJ ilegal karena termasuk kawasan hutan seluas 3000 hektare.

"Kita juga miris, sebab PT PSJ justru menghasut masyarakat untuk melawan hukum. Seharusnya PT PSJ mengedukasi masyarakat bukan justru malah berlindung di belakang masyarakat," katanya.

Lanjutnya, untuk itu pihaknya meminta kepada Kejati dan DLHK Riau untuk tegakkan hukum dengan menertibkan kebun ilegal PT PSJ itu. "Jangan sampai kalah dengan PT PSJ, bahkan jangan sampai kami berpikiran bahwa ada indikasi permainan dengan penegak hukum," tegasnya.

Dalam aksi itu, massa juga menyampaikan beberapa point tuntutan. Diantaranya yakni mendukung satgas penertipan kebun ilegal PT PSJ dalam kawasan hutan. Kemudian menuntut percepatan penertiban tersebut. Selanjutnya, menuntut hutankan kembali lahan tersebut.

Point berikutnya yakni menuntut kapan akan dilaksanakan penertiban yang akan dilakukan oleh Kejati dan DLHK Riau serta melaksanakan putusan MA nomor 1087/Pid.Sus.LH/2018 tanggal 17 Desember 2018. Terakhir menuntut Kejati dan DLHK Riau agar mengingatkan PT PSJ agar tidak melibatkan masyarakat untuk melawan hukum.

"Jika tuntutan kami ini tidak diindahkan, maka kita akan kembali gelar aksi. Bahkan kita juga akan sampaikan kepada Presiden RI bahwasannya penegakan hukum di Riau lemah dan kalah terhadap PT PSJ," tuturnya.

Untuk diketahui, sebelumnya eksekusi lahan PT Peputra Supra Jaya (PSJ) yang berada di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan batal karena dihalangi oleh ratusan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani mitra PT PSJ

Informasi yang dihimpun, masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani mitra PT PSJ itu telah melakukan aksi penolakan eksekusi lahan sejak hari Minggu (12/01/20) malam dengan cara memasang spanduk penolakan eksekusi, selain itu masyarakat juga menginap dilokasi lahan yang akan di eksekusi.

Eksekusi lahan PT PSJ seluas 3.323 hektare itu seharusnya dilakukan oleh tim gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Dinas Kehutanan, Polres Pelalawan, dan instansi terkait lainnya pada hari Senin (13/1/2020) tertunda karena penolakan yang dilakukan oleh masyarakat yang mengaku dari kelompok tani tersebut.

Dengan alasan untuk menghindari terjadinya keributan antara petugas dan masyarakat yang berada di lokasi.*(rul)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Diterima Gubri, PT RAPP Bantu 100 Ribu Masker Berbahan Rayon
- Kecewa Pemkab dan DPRD, RT, RW dan LPM di Duri Timur Serahkan SK ke Lurah 
- Pilkada Bengkalis, Bawaslu Bengkalis Bongkar Paksa Alat Peraga Sosialisasi Paslon
- Kasus Positif Covid - 19 di Kuansing Bertambah 2 Orang
- Pijar Melayu Sayangkan Wabup Halim yang Abaikan Keselamatan Publik
- Pandemi Covid, Ujian SKB CPNS Pemprov Riau Tetap Digelar
- Bertambah 236, Pekanbaru Masih Terbanyak Kasus Covid-19
- Ditaja Forum Dosen, Gubri dan Sandia Uno akan Jadi Pembicara Acara Seminar Nasional
- BNNP Riau Bongkar Sindikat Narkoba Nasional Dikendalikan dari Lapas Pekanbaru
- Bupati Kuansing, Bantu Uang Pembinaan untuk Atlet dan Pelatih Cabor
- Sah, Perubahan APBD Bengkalis 2020 Rp3,159 Triliun
- Pilkada Bengkalis, Alat Peraga Sosialisasi Paslon Wajib Ditertibkan
- Bunda PAUD Inhil Jadi Pembicara Utama Webinar Kelas Orang Tua Berbagi Episode 3
- 169 Advokat di Pekanbaru Dilantik dan Diambil Sumpah
- Dua Pekan Dirawat, Dokter FH Hutahuruk Meninggal Karena Corona
- Hari Ini, Jubir Covid - 19 Kuansing Rilis 5 Pasien Positif Corona
- Tekan Angka Penyebaran Covid - 19, PDAM TT Cabang Duri Tebar Ratusan Masker
- Kasus Covid-19 di Riau Capai 7 Ribu Lebih
- Jawab Tudingan, Rektor UIN Suska Riau Sampaikan Klarifikasi ke Kemenag
- IPMAKA Resmi Dilantik


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com