Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 22 Pebruari 2020 22:38
Bengkalis Layak Jadi Kampung Zapin Melayu

Sabtu, 22 Pebruari 2020 22:29
M Sahril Topan Nakhodai DPP IKA UIR

Sabtu, 22 Pebruari 2020 19:27
Lima Warga Asing Terdampar di Pulau Bengkalis Warga Inggris dan Thailand

Sabtu, 22 Pebruari 2020 18:55
Kapal Pesiar Angkut Lima Warga Asing Terdampar di Pulau Bengkalis

Sabtu, 22 Pebruari 2020 18:04
Bupati Siak Serahkan Bantuan Korban Kebakaran Mess Milik PT Arara Abadi

Sabtu, 22 Pebruari 2020 16:33
Baru Dirilis, Tercatat Ada 110 Konsumen di Riau Memesan Suzuki XL7

Sabtu, 22 Pebruari 2020 16:28
Berulang Tahun, RSU Mutia Sari Duri  Gelar Syukuran dan Baksos

Sabtu, 22 Pebruari 2020 16:24
Suzuki XL7 Resmi Hadir di Riau

Sabtu, 22 Pebruari 2020 15:56
Persis Riau Gelar Muswil III

Sabtu, 22 Pebruari 2020 13:17
Menjelang Pilkada Pelalawan 2020, PAN Tetap Prioritaskan Kader



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 17 Januari 2020 20:03
Penggiat Lingkungan Apresiasi Langkah Eksekusi Pidana Pokok Senilai Rp5 Miliar PT PSJ

Eksekusi pidana pokok senilai Rp5 miliar terhadap PT PSJ disambut baik Penggiat Lingkungan. Langkah tersebut dinilai sudah sangat tepat.

Riauterkini - PEKANBARU - Tommy Freddy Simanungkalit S.Kom, SH selaku Penggiat Lingkungan, mengapresiasi langkah Kejari Pelalawan dalam melaksanakan eksekusi pidana pokok senilai Rp5 miliar terhadap PT Peputra Supra Jaya (PSJ). Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menjatuhkan vonis bersalah terhadap PT PSJ dalam kasus koorporasi penanaman dan pembibitan sawit tanpa izin di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

"Kita sangat apresiasi terhadap langkah Kejari Pelalawan yang telah melaksanakan eksekusi mengenai pidana pokok senilai Rp5 miliar terhadap perusahaan itu," Ujarnya kepada wartawan, Jumat (17/01/20).

Menurutnya, langkah ini sudah sangat tepat, di samping Kejari Pelalawan beserta aparat TNI dan Polri beserta jajaran juga melakukan eksekusi terhadap lahan seluas 3.323 hektar yang dirampas untuk negara.

"Saat ini petugas telah berhasil melakukan eksekusi dengan melakukan penumbangan tanaman kepala sawit sekitar 8 hektare di kawasan itu,"rincinya.

Tommy juga menyarankan, bahwa pemilik konsesi yakni PT Nusa Wana Raya (NWR) harus diberikan sanksi. Walaupun PT NWR sebagai penggugat dalam hal ini

"Ada baiknya pemilik konsesi yaitu PT Nusa Wana Raya (NWR) diberikan sanksi juga. Yakni bertanggung jawab untuk menghuntankan kembali karena mereka lalai dalam melakukan pengawasan dan pengamanan lahan itu,"tegasnya.

Sebelumnya, Kajari Pelalawan Nophy T Suoth SH.MH melalui kasi Pidum Kejari Pelalawan, Agus Kurniawan SH. MH menjelaskan eksekusi ini sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis bersalah terhadap PT Peputra Supra Jaya (PSJ) dalam kasus koorporasi penanaman dan pembibitan sawit tanpa izin.

"kita dari pihak Kejaksaan Negeri Pelalawan telah melaksanakan eksekusi administrasi terhadap lahan seluas 3.323 Ha, pada 16 Desember 2019. Jaksa juga akan melakukan eksekusi pada pidana pokoknya yaitu denda sebesar 5 miliar, karena yang menjadi terpidana dalam kasus ini adalah koorporasinya yaitu PT PSJ," katanya.

“Kita sudah menindaklanjuti eksekusi pidana pokok ini. Kejaksaan sudah beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap pimpinan PT PSJ namun sampai hari ini mereka belum memenuhi panggilan dari kejaksaan,” tambahnya lagi.

Selian itu, rencananya pihak kejaksaan akan melakukan pemanggilan kembali terhadap perusahaan itu. Sedangkan jika pihak PT. PSJ tidak juga mau memenuhi panggilan kejaksaan, maka pihak kejaksaan akan meminta petunjuk dari kejaksaan tinggi dan juga Kejaksaan Agung.

"Jadi intinya mengenai denda ini kita akan upayakan agar pihak PSJ mau dan taat dalam membayarkan denda ini,” tuturnya.

Sementara, terkait vonis bebas dalam sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri Pelalawan. Dimana putusan memanangkan pihak PT PSJ, JPU langsung mengajukan kasasi ke MA. Alhasil, Kasasi atas  PT PSJ disetujui oleh MA, dan terbukti mengelola lahan perkebunan tanpa mengantongi izin usaha perkebunan (IUP) yang mencapai ratusan hektare di kawasan itu.

Seperti diberitakan, bahwa PT PSJ dalam kasus koorporasi, dan penanaman sawit tanpa izin divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan pada tahun lalu. Saat itu, sidang dipimpin oleh I Dewa Gede Budi Dharma Asmara SH MH yang didampingi dua hakim anggota Andry Eswin Sugandi Oetara SH MH dan Nurrahmi SH dibantu oleh Panitera Pengganti Aliludin SH.*(rul)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Bengkalis Layak Jadi Kampung Zapin Melayu
- M Sahril Topan Nakhodai DPP IKA UIR
- Lima Warga Asing Terdampar di Pulau Bengkalis Warga Inggris dan Thailand
- Kapal Pesiar Angkut Lima Warga Asing Terdampar di Pulau Bengkalis
- Bupati Siak Serahkan Bantuan Korban Kebakaran Mess Milik PT Arara Abadi
- Berulang Tahun, RSU Mutia Sari Duri  Gelar Syukuran dan Baksos
- Persis Riau Gelar Muswil III
- Sekda Rohil Tinjau Seleksi CPNS di Dumai
- Nelayan Malaysia Terombang Ambing Tengah Laut Diselamatkan Nelayan Bengkalis
- Ancam Turunkan Tim Dari Pusat, Presiden Minta Gubernur dan Kapolda Riau Segera Selesaikan Keluhan Masyarakat di Gondai
- PT CPI Gandeng PGI Selamatkan Gajah Sumatera
- KPU Riau Teleconference Meeting dengan KPU RI
- Jokowi: Tol Pekanbaru-Dumai Akhir April Tuntas
- Presiden Jokowi Kunjungi MTsN 3 Pekanbaru
- Anggota DPRD Apresiasi Polres Bengkalis Ungkap Penyalahgunaan Narkoba
- Cegah Stunting Sejak Dini, Himpaudi dan Disdikbud Siak Gelar Sosialisasi
- Presiden Jokowi Dapat Paparan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla di Riau
- Pemkab Siak Bersama KPP Pratama Pangkalan Kerinci Gelar Pekan Panutan Pajak
- Bendahara PWI Bengkalis Mazwin Tutup Usia, Alfisnardo : "Kami Sangat Kehilangan"
- Gubri Hadiri Rakornas Investas 2020 di Jakarta


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com