Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Senin, 28 September 2020 21:38
Bunda PAUD Inhil Jadi Pembicara Utama Webinar Kelas Orang Tua Berbagi Episode 3

Senin, 28 September 2020 21:17
169 Advokat di Pekanbaru Dilantik dan Diambil Sumpah

Senin, 28 September 2020 20:51
Pilih "ES4", Ini yang Bakal Dinikmati Masyarakat di Duri, Bengkalis

Senin, 28 September 2020 20:45
Polda Riau Dalami Dugaan Perambahan Hutan dan Pencucian Uang Sihol Pangaribuan

Senin, 28 September 2020 20:42
Dua Pekan Dirawat, Dokter FH Hutahuruk Meninggal Karena Corona

Senin, 28 September 2020 20:06
Hari Ini, Jubir Covid - 19 Kuansing Rilis 5 Pasien Positif Corona

Senin, 28 September 2020 19:56
Tekan Angka Penyebaran Covid - 19, PDAM TT Cabang Duri Tebar Ratusan Masker

Senin, 28 September 2020 18:47
Kasus Covid-19 di Riau Capai 7 Ribu Lebih

Senin, 28 September 2020 17:48
Jawab Tudingan, Rektor UIN Suska Riau Sampaikan Klarifikasi ke Kemenag

Senin, 28 September 2020 17:31
IPMAKA Resmi Dilantik



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 22 Januari 2020 20:32
Eksekusi Lahan PT PSJ, Akademisi: Presiden Pun Tak Bisa Larang Putusan Peradilan

Akademisi Universitas Riau Mexasai Indra menilai, seorang presiden pun tidak memiliki kewenangan melarang putusan Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan tertinggi.

Riauterkini - PEKANBARU - Eksekusi kebun ilegal milik PT Peputra Supra Jaya (PSJ) seluas 3.323 hektare di Kabupaten Pelalawan mendapat sorotan dari berbagai pihak. Terlebih lagi terkait adanya penghalangan proses eksekusi yang dilakukan oleh masyarakat yang mengaku kelompok tani mitra PT PSJ.

Bukan hanya masyarakat namun dari kalangan legislator bahkan sejumlah pakar hukum dan akademisi.

Menanggapi hal tersebut, Mexasai Indra yang merupakan Akademisi Universitas Riau mengatakan bahwa seorang presiden pun tidak memiliki kewenangan melarang putusan Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan tertinggi. Bahkan menurutnya, adanya penolakan sebagai bentuk intervensi itu merupakan pelanggaran konstitusi negara.

"Jika ada lembaga negara lain yang melakukan intervensi termasuk Presiden sekalipun merupakan pelanggaran terhadap konstitusi negara," katanya.

Dia menyebutkan bahwa eksekusi yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau itu merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijs).

Putusan itu tertuang dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1087 K/PID.SUS.LH/2018, Desember 2018. Dalam putusan disebutkan luas lahan yang kini dieksekusi dengan ditumbangkan paksa oleh belasan hingga puluhan ekskavator itu mencapai 3.323 hektare.

Menurut putusan disebutkan lahan itu dirampas untuk dikembalikan ke Negara melalui Dinas LHK Riau cq PT NWR. Rinciannya luasan lahan, milik petani sekitar 1.280 hektare sementara sisanya milik bapak angkat, PT PSJ.

"Dan setiap putusan pengadilan berlaku asas resjudicata vapoir tate hebiture atau setiap putusan hakim dianggap benar," ujarnya.

"Pelaksanaan eksekusi bersumber dari konsep kedaulatan negara dan kedaulatan hukum. Karena eksekusi bersumber dari putusan pengadilan dan konsep kedaulatan negara dan konsep kedaulatan hukum, maka setiap warga negara berkewajiban untuk menghormatinya, jika ada yang menghalang2inya maka tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai bentuk contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan," tambahnya lagi.

Mexasai pun menyinggung bahwa jika ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan, maka harus ditempuh dengan upaya hukum lainnya. Termasuk peninjauan kembali sesuai dengan konsep prosedural justice.

"Atau sekiranya dalam proses persidangan ada hal-hal yang dianggap janggal dapat melaporkan ke Komisi Yudisial sebagai lembaga yang berwenang untuk menegakkan kode etik (code of etic) prilaku hakim, itulah konsekuensi dari ajaran negara hukum," ungkapnya.***(rul)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Bunda PAUD Inhil Jadi Pembicara Utama Webinar Kelas Orang Tua Berbagi Episode 3
- 169 Advokat di Pekanbaru Dilantik dan Diambil Sumpah
- Dua Pekan Dirawat, Dokter FH Hutahuruk Meninggal Karena Corona
- Hari Ini, Jubir Covid - 19 Kuansing Rilis 5 Pasien Positif Corona
- Tekan Angka Penyebaran Covid - 19, PDAM TT Cabang Duri Tebar Ratusan Masker
- Kasus Covid-19 di Riau Capai 7 Ribu Lebih
- Jawab Tudingan, Rektor UIN Suska Riau Sampaikan Klarifikasi ke Kemenag
- IPMAKA Resmi Dilantik
- Lewat Tol Lebihi Batas Maksimum, Sejumlah Kendaraan Sudah Ada Ditilang
- Ribuan Ekor Hewan Rentan Tertular Rabies di Bengkalis Sasaran Suntik Vaksin
- 4 Personil Polres Inhil Berprestasi Terima Penghargaan
- Cabup Bengkalis Abi Bahrum Jenguk dan Bantu Penderita Kanker di Duri
- Pemkab dan PT. SUN Tandatangani Nota Kesepahaman Perawatan Jalan
- Pilkada Bengkalis, Harta Kaderismanto Minus, Kasmarni Paling Tajir
- Gubri Apresiasi Anak-anak Melayu Konten Kreator Sosialisasikan Penggunaan Masker
- Gubri Resmikan Mangrove Education Center
- Kartu e-money BRK Bisa Untuk Tol dan Berbagai Transaksi
- Usai Dilantik Jadi Pj Bupati Bengkalis, Ini Sederet Tugas Dihadapi Syahrial Abdi
- Maazat, Ayah Syahrul Aidi Maazat Wafat Hari ini
- Dilantik Bupati, DPD Apkasindo Bengkalis Diharapkan Bersinergi Bersama Petani Sawit


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com