Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 22 Pebruari 2020 22:38
Bengkalis Layak Jadi Kampung Zapin Melayu

Sabtu, 22 Pebruari 2020 22:29
M Sahril Topan Nakhodai DPP IKA UIR

Sabtu, 22 Pebruari 2020 19:27
Lima Warga Asing Terdampar di Pulau Bengkalis Warga Inggris dan Thailand

Sabtu, 22 Pebruari 2020 18:55
Kapal Pesiar Angkut Lima Warga Asing Terdampar di Pulau Bengkalis

Sabtu, 22 Pebruari 2020 18:04
Bupati Siak Serahkan Bantuan Korban Kebakaran Mess Milik PT Arara Abadi

Sabtu, 22 Pebruari 2020 16:33
Baru Dirilis, Tercatat Ada 110 Konsumen di Riau Memesan Suzuki XL7

Sabtu, 22 Pebruari 2020 16:28
Berulang Tahun, RSU Mutia Sari Duri  Gelar Syukuran dan Baksos

Sabtu, 22 Pebruari 2020 16:24
Suzuki XL7 Resmi Hadir di Riau

Sabtu, 22 Pebruari 2020 15:56
Persis Riau Gelar Muswil III

Sabtu, 22 Pebruari 2020 13:17
Menjelang Pilkada Pelalawan 2020, PAN Tetap Prioritaskan Kader



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 22 Januari 2020 20:32
Eksekusi Lahan PT PSJ, Akademisi: Presiden Pun Tak Bisa Larang Putusan Peradilan

Akademisi Universitas Riau Mexasai Indra menilai, seorang presiden pun tidak memiliki kewenangan melarang putusan Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan tertinggi.

Riauterkini - PEKANBARU - Eksekusi kebun ilegal milik PT Peputra Supra Jaya (PSJ) seluas 3.323 hektare di Kabupaten Pelalawan mendapat sorotan dari berbagai pihak. Terlebih lagi terkait adanya penghalangan proses eksekusi yang dilakukan oleh masyarakat yang mengaku kelompok tani mitra PT PSJ.

Bukan hanya masyarakat namun dari kalangan legislator bahkan sejumlah pakar hukum dan akademisi.

Menanggapi hal tersebut, Mexasai Indra yang merupakan Akademisi Universitas Riau mengatakan bahwa seorang presiden pun tidak memiliki kewenangan melarang putusan Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan tertinggi. Bahkan menurutnya, adanya penolakan sebagai bentuk intervensi itu merupakan pelanggaran konstitusi negara.

"Jika ada lembaga negara lain yang melakukan intervensi termasuk Presiden sekalipun merupakan pelanggaran terhadap konstitusi negara," katanya.

Dia menyebutkan bahwa eksekusi yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau itu merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijs).

Putusan itu tertuang dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1087 K/PID.SUS.LH/2018, Desember 2018. Dalam putusan disebutkan luas lahan yang kini dieksekusi dengan ditumbangkan paksa oleh belasan hingga puluhan ekskavator itu mencapai 3.323 hektare.

Menurut putusan disebutkan lahan itu dirampas untuk dikembalikan ke Negara melalui Dinas LHK Riau cq PT NWR. Rinciannya luasan lahan, milik petani sekitar 1.280 hektare sementara sisanya milik bapak angkat, PT PSJ.

"Dan setiap putusan pengadilan berlaku asas resjudicata vapoir tate hebiture atau setiap putusan hakim dianggap benar," ujarnya.

"Pelaksanaan eksekusi bersumber dari konsep kedaulatan negara dan kedaulatan hukum. Karena eksekusi bersumber dari putusan pengadilan dan konsep kedaulatan negara dan konsep kedaulatan hukum, maka setiap warga negara berkewajiban untuk menghormatinya, jika ada yang menghalang2inya maka tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai bentuk contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan," tambahnya lagi.

Mexasai pun menyinggung bahwa jika ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan, maka harus ditempuh dengan upaya hukum lainnya. Termasuk peninjauan kembali sesuai dengan konsep prosedural justice.

"Atau sekiranya dalam proses persidangan ada hal-hal yang dianggap janggal dapat melaporkan ke Komisi Yudisial sebagai lembaga yang berwenang untuk menegakkan kode etik (code of etic) prilaku hakim, itulah konsekuensi dari ajaran negara hukum," ungkapnya.***(rul)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Bengkalis Layak Jadi Kampung Zapin Melayu
- M Sahril Topan Nakhodai DPP IKA UIR
- Lima Warga Asing Terdampar di Pulau Bengkalis Warga Inggris dan Thailand
- Kapal Pesiar Angkut Lima Warga Asing Terdampar di Pulau Bengkalis
- Bupati Siak Serahkan Bantuan Korban Kebakaran Mess Milik PT Arara Abadi
- Berulang Tahun, RSU Mutia Sari Duri  Gelar Syukuran dan Baksos
- Persis Riau Gelar Muswil III
- Sekda Rohil Tinjau Seleksi CPNS di Dumai
- Nelayan Malaysia Terombang Ambing Tengah Laut Diselamatkan Nelayan Bengkalis
- Ancam Turunkan Tim Dari Pusat, Presiden Minta Gubernur dan Kapolda Riau Segera Selesaikan Keluhan Masyarakat di Gondai
- PT CPI Gandeng PGI Selamatkan Gajah Sumatera
- KPU Riau Teleconference Meeting dengan KPU RI
- Jokowi: Tol Pekanbaru-Dumai Akhir April Tuntas
- Presiden Jokowi Kunjungi MTsN 3 Pekanbaru
- Anggota DPRD Apresiasi Polres Bengkalis Ungkap Penyalahgunaan Narkoba
- Cegah Stunting Sejak Dini, Himpaudi dan Disdikbud Siak Gelar Sosialisasi
- Presiden Jokowi Dapat Paparan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla di Riau
- Pemkab Siak Bersama KPP Pratama Pangkalan Kerinci Gelar Pekan Panutan Pajak
- Bendahara PWI Bengkalis Mazwin Tutup Usia, Alfisnardo : "Kami Sangat Kehilangan"
- Gubri Hadiri Rakornas Investas 2020 di Jakarta


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com