Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Senin, 28 September 2020 21:38
Bunda PAUD Inhil Jadi Pembicara Utama Webinar Kelas Orang Tua Berbagi Episode 3

Senin, 28 September 2020 21:17
169 Advokat di Pekanbaru Dilantik dan Diambil Sumpah

Senin, 28 September 2020 20:51
Pilih "ES4", Ini yang Bakal Dinikmati Masyarakat di Duri, Bengkalis

Senin, 28 September 2020 20:45
Polda Riau Dalami Dugaan Perambahan Hutan dan Pencucian Uang Sihol Pangaribuan

Senin, 28 September 2020 20:42
Dua Pekan Dirawat, Dokter FH Hutahuruk Meninggal Karena Corona

Senin, 28 September 2020 20:06
Hari Ini, Jubir Covid - 19 Kuansing Rilis 5 Pasien Positif Corona

Senin, 28 September 2020 19:56
Tekan Angka Penyebaran Covid - 19, PDAM TT Cabang Duri Tebar Ratusan Masker

Senin, 28 September 2020 18:47
Kasus Covid-19 di Riau Capai 7 Ribu Lebih

Senin, 28 September 2020 17:48
Jawab Tudingan, Rektor UIN Suska Riau Sampaikan Klarifikasi ke Kemenag

Senin, 28 September 2020 17:31
IPMAKA Resmi Dilantik



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 28 Januari 2020 17:17
Selain Availability Payment, KPBU Juga Tetap Jadi Alternatif Pola Pinjaman Pemprov Biayai Infrastruktur

Pemprov Riau masih terus mengkaji pola pinjaman untuk membiayai infrastruktur. Selain availability payment, pola KPBU juga masih menjadi pertimbangan.

Riauterkini - PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau masih mencari pola mana yang lebih baik dalam melakukan pinjaman, untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Ditengah keterbatasan Pendapatan Anggaran Belanja Daerah (APBD) Riau 2020 yang hanya mencapai Rp10,2 triliun, dianggap sangat tidak mungkin dapat menuntaskan persoalan kerusakan jalan yang hampir mencapai 40 persen di Riau.

"Kita masih mencari mana format terbaik dari pola pinjaman. Memang ada Kementerian PUPR mengusulkan (availability payment). Tapi saya kira Pola pola KPBU masih jadi alternatif kuat," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid, Selasa (28/1/20).

Menurut Yan Prana, baik pola Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) mau pun availability payment, prinsipnya harus dapat menuntaskan persoalan infrastruktur dan tidak terlalu mengganggu anggaran belanja lainnya. Pola-pola pinjamam untuk pembangunan infrastruktur tersebut masih terus dilakukan kajian.

"Masih kita bahas," ujar Sekdaprov Riau.

Lebih lanjut, mantan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak tersebut memaparkan kondisi jalan di Riau yang tergolong bagus hanya 58 persen. Selebihnya, ada yang dalam keadaan rusak ringan, sedang dan berat.

Semuanya papar Sekdaprov, baik yang rusak ringan, sedang dan berat sama-sama membutuhkan perhatian. Karena, jika tidak setiap tahunnya, Riau hanya disibukan dengan perbaikan jalan.

"Hanya 58 persen infrastruktur di Riau dalam keadaan manta, duit kita terbatas. Bayangkan saja, anggaran yang wajib dipenuhi dalam APBD Riau, untuk Diskes 10 persen, pendidikan 20 persen, infrastruktur 25 persen. Dari total 25 persen anggaran infrastruktur, mana mungkin menuntaskan infrastruktur. Disitu ada pemeliharaan dan proyek pekerjaan baru, belum lagi belanja pegawai," ungkap Yan Prana.

Selain itu, Sekdaprov Riau juga mengulas persoalan infrastruktur Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan (Pekansikawan) yang juga harus menjadi perhatian.

"Makanya, bagaimana kita menyamakan dengan Malaysia. Tak ada jalan lain, dengan meminjam," ujar Sekdaprov Riau.

Sebagai informasi, pola pinjama bentuk KPBU, adalah kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri, kepala lembaga, kepala daerah serta badan usaha milik negara.

Sementara, skema availability payment adalah pembayaran secara berkala. Pola ini juga dipandang solusi alternatif bagi pemerintah daerah dalam hal penyaluran pembayaran untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur, khususnya untuk proyek dengan jumlah kebutuhan biaya yang sangat besar.

Pemerintah daerah tidak lagi mengeluarkan dana untuk pembayaran proyek infrastruktur dalam sekali bayar, melainkan dapat dibayarkan secara bertahap sesuai kesepakatan dengan badan usaha terkait.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Bunda PAUD Inhil Jadi Pembicara Utama Webinar Kelas Orang Tua Berbagi Episode 3
- 169 Advokat di Pekanbaru Dilantik dan Diambil Sumpah
- Dua Pekan Dirawat, Dokter FH Hutahuruk Meninggal Karena Corona
- Hari Ini, Jubir Covid - 19 Kuansing Rilis 5 Pasien Positif Corona
- Tekan Angka Penyebaran Covid - 19, PDAM TT Cabang Duri Tebar Ratusan Masker
- Kasus Covid-19 di Riau Capai 7 Ribu Lebih
- Jawab Tudingan, Rektor UIN Suska Riau Sampaikan Klarifikasi ke Kemenag
- IPMAKA Resmi Dilantik
- Lewat Tol Lebihi Batas Maksimum, Sejumlah Kendaraan Sudah Ada Ditilang
- Ribuan Ekor Hewan Rentan Tertular Rabies di Bengkalis Sasaran Suntik Vaksin
- 4 Personil Polres Inhil Berprestasi Terima Penghargaan
- Cabup Bengkalis Abi Bahrum Jenguk dan Bantu Penderita Kanker di Duri
- Pemkab dan PT. SUN Tandatangani Nota Kesepahaman Perawatan Jalan
- Pilkada Bengkalis, Harta Kaderismanto Minus, Kasmarni Paling Tajir
- Gubri Apresiasi Anak-anak Melayu Konten Kreator Sosialisasikan Penggunaan Masker
- Gubri Resmikan Mangrove Education Center
- Kartu e-money BRK Bisa Untuk Tol dan Berbagai Transaksi
- Usai Dilantik Jadi Pj Bupati Bengkalis, Ini Sederet Tugas Dihadapi Syahrial Abdi
- Maazat, Ayah Syahrul Aidi Maazat Wafat Hari ini
- Dilantik Bupati, DPD Apkasindo Bengkalis Diharapkan Bersinergi Bersama Petani Sawit


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com