Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 30 September 2020 16:34
Kampanye Dialogis di Pinggir, ESA Prioritaskan Komoditas Singkong

Rabu, 30 September 2020 16:32
DPRD Inhil Segera Bahas RAPBD Perubahan 2020

Rabu, 30 September 2020 16:24
Rekor, Tambahan Kasus Covid-19 di Riau Terbanyak di Sumatera, Ketiga Nasional

Rabu, 30 September 2020 16:14
Rekor lagi, Kasus Corona di Riau Tambah 352 Orang

Rabu, 30 September 2020 15:59
Ribuan UMKM di Bengkalis Ajukan Bantuan Terdampak Covid-19

Rabu, 30 September 2020 15:44
PT PCR Kembali Bagi Ratusan Masker ke Rumah Ibadah di Duri

Rabu, 30 September 2020 13:49
Tak Sesuai PKPU, Bawaslu Tertibkan Baliho Peserta Pilkada Inhu

Rabu, 30 September 2020 13:39
Diterima Gubri, PT RAPP Bantu 100 Ribu Masker Berbahan Rayon

Rabu, 30 September 2020 12:58
Kecewa Pemkab dan DPRD, RT, RW dan LPM di Duri Timur Serahkan SK ke Lurah 

Rabu, 30 September 2020 11:22
Pilkada Bengkalis, Bawaslu Bengkalis Bongkar Paksa Alat Peraga Sosialisasi Paslon



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 29 Januari 2020 21:21
Jeritan Petani Gondai Pelalawan yang Bakal Disulap Jadi Tanaman Akasia

Eksekusi lahan seluas lebih 3.323 hektare di Gondai, Pelalawan diminta dihentikan. Eksekusi lahan dinilai bertentangan dengan amar putusan karena tak menyebutkan memerintahkan mengosongkan lahan.

Riauterkini - PEKANBARU - Kuasa hukum Koperasi Gondai Bersatu bersama masyarakat Batin Palabi Asep Ruhiat mengharapkan Dinas Lingkungan dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau segera menghentikan eksekusi lahan seluas lebih 3.323 hektare di Gondai, Pelalawan.

Begitu juga terkait pernyataan pihak PT Nusa Warna Raya (NWR) yang menyebutkan eksekusi itu merupakan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Agung MA Nomor 1087/Pid.Sus.LH/2018 tanggal 17 Desember 2018, tidak sesuai fakta di lapangan. Padahal eksekusi tersebut dalam amar putusannya tidak menyebutkan memerintahkan mengosongkan lahan.

"Eksekusi harus dihentikan. Harusnya tidak ada eksekusi tanaman kehidupan itu sesuai dengan amar putusan MA," kata Asep, Rabu (29/1/20).

Menurutnya, sengketa yang diperebutkan adalah lahannya, sementara tanaman kehidupan berupa kebun sawit yang berada di atasnya merupakan hak masyarakat dan PSJ sebagai bapak angkat.

Dipaparkan Asep, sejak enam hari terakhir dilaporkan sudah lebih 800 hektare dari total 3.323 hektare sawit kerjasama masyarakat adat Batin Palabi dan PT Peputra Supra Jaya (PSJ) telah diratakan dan diganti dengan tanaman akasia oleh perusahaan tanaman industri jenis akasia oleh group dari APRIL.

APRIL adalah induk dari PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), perusahaan ini telah menggarap jutaan hektare lahan hutan yang diubah menjadi tanaman industri jenis akasia.

"Jika terus dilanjutkan (eksekusi), maka yang ada hanyalah mudarat, petani akan mengalami derita panjang karena mata pencarian mereka hilang," kata Asep, Rabu (29/1/20).

Lebih lanjut papar Asep, nasib para petani di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Pelalawan, Riau, masih harus menunggu belas kasih pemerintah setelah eksekusi lahan perkebunan mereka terus berlanjut hingga mengancam masa depan anak cucu.

"Sudah saatnya negara hadir untuk kepentingan dan demi masa depan rakyat. Mereka menunggu kehadiran negara dalam konflik lahan di Desa Gondai," ujar Asep lagi.

Sementara itu Ketua Tim Advokasi Lembaga Adat Petalangan Ilhamdi, SH.MH menyatakan putusan MA hanya mengutamakan aspek kepastian hukum, namun mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan.

"Banyak masyarakat yg terancam hidup dan kehidupannya. Apalagi eksekusi lewat putusan pidana, masyarakat masih punya hak-hak keperdataan mereka atas tanaman sawit di atasnya. Sebaiknya eksekusi ditunda dahulu, sampai jelas dan terang benderang duduk semua perkara tersebut," ujarnya.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Rekor, Tambahan Kasus Covid-19 di Riau Terbanyak di Sumatera, Ketiga Nasional
- Ribuan UMKM di Bengkalis Ajukan Bantuan Terdampak Covid-19
- PT PCR Kembali Bagi Ratusan Masker ke Rumah Ibadah di Duri
- Diterima Gubri, PT RAPP Bantu 100 Ribu Masker Berbahan Rayon
- Kecewa Pemkab dan DPRD, RT, RW dan LPM di Duri Timur Serahkan SK ke Lurah 
- Pilkada Bengkalis, Bawaslu Bengkalis Bongkar Paksa Alat Peraga Sosialisasi Paslon
- Kasus Positif Covid - 19 di Kuansing Bertambah 2 Orang
- Pijar Melayu Sayangkan Wabup Halim yang Abaikan Keselamatan Publik
- Pandemi Covid, Ujian SKB CPNS Pemprov Riau Tetap Digelar
- Bertambah 236, Pekanbaru Masih Terbanyak Kasus Covid-19
- Ditaja Forum Dosen, Gubri dan Sandia Uno akan Jadi Pembicara Acara Seminar Nasional
- BNNP Riau Bongkar Sindikat Narkoba Nasional Dikendalikan dari Lapas Pekanbaru
- Bupati Kuansing, Bantu Uang Pembinaan untuk Atlet dan Pelatih Cabor
- Sah, Perubahan APBD Bengkalis 2020 Rp3,159 Triliun
- Pilkada Bengkalis, Alat Peraga Sosialisasi Paslon Wajib Ditertibkan
- Bunda PAUD Inhil Jadi Pembicara Utama Webinar Kelas Orang Tua Berbagi Episode 3
- 169 Advokat di Pekanbaru Dilantik dan Diambil Sumpah
- Dua Pekan Dirawat, Dokter FH Hutahuruk Meninggal Karena Corona
- Hari Ini, Jubir Covid - 19 Kuansing Rilis 5 Pasien Positif Corona
- Tekan Angka Penyebaran Covid - 19, PDAM TT Cabang Duri Tebar Ratusan Masker


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com