Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 28 Maret 2020 16:12
Gubri Minta Bupati/Wali Kota Data Semua Warga Baru Pulang Dari Berbagai Daerah

Sabtu, 28 Maret 2020 15:57
Tekan Dampak Covid-19, MPI Riau Ajak Gerakkan Sedekah Massal

Sabtu, 28 Maret 2020 13:51
Terpelset di Jamban, Lansia di Kuansing Hilang Terbawa Arus

Sabtu, 28 Maret 2020 12:49
Pasien Meninggal di RSUD Pangkalankerinci tak Terkait Corona

Jum’at, 27 Maret 2020 20:44
Supir Ngantuk, Truk Tangki CPO di Duri Adu Kuat

Jum’at, 27 Maret 2020 18:40
Kapolresta Pekanbaru Turun Padamkan Kebakaran Lahan di Rumbai

Jum’at, 27 Maret 2020 18:36
BBKSDA Riau Evakuasi Anakan Beruang Madu Terjerat

Jum’at, 27 Maret 2020 18:18
Sempat Dikarantina, 451 Warga Bengkalis dari Malaysia Dipulangkan ke Rumah Masing-masing

Jum’at, 27 Maret 2020 17:52
Melawan Corona, DPD IPK Riau Semprot Disinfektan di Sejumlah Rumah Ibadah

Jum’at, 27 Maret 2020 17:50
Loyalitas Kopi Savasana Hadirkan Kudapan Berkualitas



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 26 Maret 2020 20:53
Akademisi Nilai Gubri Layaknya Copot Jabatan Plt Bupati Bengkalis

Setelah Prapid ditolak hakim, Akademisi Universitas Islam Riau DR Nurul Huda menilai bahwa Gubernur Riau sepatutnya copot jabatan Plt Bupati Bengkalis yang disandang Muhammad.

Riauterkini - PEKANBARU - Menurut Akademisi Universitas Islam Riau DR Nurul Huda, seharusnya yang menyandang Plt Bupati Negeri Junjungan itu adalah Sekda Pemkab Bengkalis H Bustami HY yang kini statusnya sebagai Penjabat (PJ) dari Pemprov Riau. Karena menurutnya dalam menjalankan roda pemerintahan, Bustami lebih paham kondisi Kabupaten Bengkalis saat ini.

"Saya kira pelaksana harian yang saat ini sudah waktunya untuk diangkat sebagai pelaksana tugas (menggantikan Muhammad). Terlebih saat ini penanganan virus Corona perlu ditangani dengan cepat," terangnya.

Nurul menyebutkan, langkah itu perlu dilakukan agar Bustami bisa lebih cepat tanggap membuat kebijakan yang bersifat penting demi masyarakat. apalagi saat ini, sedang mewabah Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19.

“Pak Gubernur Riau juga mestinya mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang saat ini dihantui rasa kecemasan adanya wabah virus corona,” jelas Nurul.

Sementara, setelah upaya Praperadilan Plt Bupati Bengkalis Muhammad ditolak Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, kini penyidikan dugaan korupsi yang melibatkan Muhammad harus dilanjutkan. Dimana status buronan juga disandang politisi PDI-P itu lantaran tiga kali mangkir dari panggilan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Riau.

Sebelumnya, Muhammad ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pipa transmisi PDAM senilai Rp3,4 miliar. Dugaan korupsi itu terjadi kala Muhammad menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau beberapa waktu lalu.  

Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Riau, Muhammad justru melarikan diri dan tiga kali mangkir dari panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

Kala menyandang status buronan itu, Muhammad juga melakukan perlawanan dengan menggugat Polda Riau ke meja hijau dengan praperadilan, gugatan itu akhirnya dimentahkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru. Untuk itu, Nurul yang juga praktisi hukum itu menilai bahwa pemerintah provinsi Riau selaku pengambil kebijakan dapat menjawab tantangan masyarakat dengan mengambil kebijakan tepat.

"Pengambil kebijakan bisa menggunakan tafsir futuristik untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Karena itu, tidak ada salahnya pelaksana harian yang saat ini diangkat menjadi pelaksana tugas," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Reskrimsus Polda Riau, AKBP  Fibri Karpiananto mengatakan penyidik akan terus melakukan penyidikan terhadap perkara yang menjerat Muhammad. Pihaknya juga masih memburu Muhammad yang telah dijadikan DPO.

Fibri mengimbau Muhammad untuk kooperatif. Sebagai pejabat negara seharusnya, Muhammad memberi contoh yang baik kepada masyarakat dan mendukung proses penegakan hukum.

"Dia pejabat negara, kenapa harus bersembunyi. Di mana tanggungjawabnya dia. Apakah amanah masyarakat yang diberikan ke dia, diabaikan begitu saja," tutur Fibri. Untuk diketahui, dugaan korupsi yang menjerat Muhammad terjadi saat dia menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Riau senilai Rp3,4 miliar.

Dalam perkara ini, sudah ada tiga pesakitan lainnya yang divonis bersalah. Mereka adalah, Edi Mufti BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sabar Stevanus P Simalonga, Direktur PT Panatori Raja selaku pihak rekanan dan Syahrizal Taher selaku konsultan pengawas. Ketiganya sudah dihadapkan ke persidangan.

Dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengerjaan proyek itu bersumber dari APBD Provinsi Riau itu diantaranya, pipa yang terpasang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dipersyaratkan dalam kontrak. Lalu, tidak membuat shop drawing dan membuat laporan hasil pekerjaan.

Kemudian, tidak dibuat program mutu, tidak melaksanakan desinfeksi (pembersihan pipa), tidak melaksanakan pengetesan pipa setiap 200 meter. Selanjutnya, pekerjaan lebar dan dalam galian tidak sesuai kontrak, serta penyimpangan pemasangan pipa yang melewati dasar sungai.

Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan  Muhammad adalah menyetujui dan menandatangani berita acara pembayaran, surat perintah membayar (SPM), kwitansi, surat pernyataan kelengkapan dana yang faktanya mengetahui terdapat dokumen yang tidak sah, serta tidak dapat dipergunakan untuk kelengkapan pembayaran.

Selanjutnya, menerbitkan dan tandatangani SPM. Meski telah telah diberitahukan oleh Edi Mufti, jika dokumen seperti laporan harian, mingguan dan bulanan yang menjadi lampiran kelengkapan permintaan pembayaran belum lengkap. Dia juga menandatangi dokumen PHO yang tidak benar dengan alasan khilaf. Perbuatan itu mengakibatkan kerugian sebesar Rp2,6 miliar.***(arl)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Gubri Minta Bupati/Wali Kota Data Semua Warga Baru Pulang Dari Berbagai Daerah
- Tekan Dampak Covid-19, MPI Riau Ajak Gerakkan Sedekah Massal
- Pasien Meninggal di RSUD Pangkalankerinci tak Terkait Corona
- Kapolresta Pekanbaru Turun Padamkan Kebakaran Lahan di Rumbai
- Sempat Dikarantina, 451 Warga Bengkalis dari Malaysia Dipulangkan ke Rumah Masing-masing
- Pelayanan E Tilang Secara Online, Kejari Pekanbaru Kirim Ratusan Bukti Pelanggar Via Go Send
- Kemenag Pelalawan Himbau Warga Perbanyak Sedeqah dan Berdoa
- Kades Kesuma, Pelalawan Keliling Kampung Imbau Waspada Corona
- Pemprov Riau Kembali Perpanjang Libur Sekolah SMA Sederajat
- Pemprov Riau Distribusikan Bantuan APD dari Pusat
- Kini di Inhil 114 Warga ODP Covid-19
- Pandemi.Corona Paksa KUA se- Pelalawan Stop Sementara Pencatatan Nikah
- Akademisi Nilai Gubri Layaknya Copot Jabatan Plt Bupati Bengkalis
- Kelonggaran Pembayaran Kredit Akibat Corona, Perusahaan Finance di Duri Menunggu Aturan OJK
- Tak Ingin Warga Terpapar corona, Bupati Kuansing Turun Tangan Semprotkan Desinfektan
- Chevron Bantu APD ke Pemprov Riau
- Terus Bertambah, Warga yang Dikarantina di Bengkalis Termasuk dari Daerah Lain
- Lagi Pusat Sebut Pasien Corona di Riau Bertambah, Diskes Riau Kembali Bantah
- Perdana PN Rengat Gelar Sidang Secara Online
- Jumlah ODP di Inhu Menurun Menjadi 41 Orang


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com