Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Ahad, 31 Mei 2020 19:32
Kisruh Pemotongan Gaji Honorer di Bengkalis, Dewan Minta Segera Dicarikan Solusi

Ahad, 31 Mei 2020 17:10
Pengerjaan Pemeliharan Ruas Jalan Kuala Keritang Segera Dilaksanakan

Ahad, 31 Mei 2020 16:21
Hari Ini Riau Nihil Kasus Positif Covid-19

Ahad, 31 Mei 2020 08:41
16.596 KK di 136 Desa di Bengkalis Terima BLTDD Tahap Pertama

Sabtu, 30 Mei 2020 21:17
Seminar Virtual, Mendesak Pengakuan Terhadap Wilayah Adat di Riau

Sabtu, 30 Mei 2020 20:52
SD dan SMP di Bengkalis Ditambah Dua Pekan Diliburkan

Sabtu, 30 Mei 2020 18:54
Forkopimda Riau Cek Perbatasan Riau – Sumut di Rohil

Sabtu, 30 Mei 2020 15:14
Terapkan Tatanan Baru, PKB Meminta Pemkab Bengkalis Perhatikan Ponpes

Sabtu, 30 Mei 2020 11:31
Hasil Swab Negatif, 4 PDP Dipulangkan dari RSUD Telukkuantan

Sabtu, 30 Mei 2020 07:35
Dandim 0314/Inhil Pimpin Rakor dan Sosialisasi Persiapan Sambut Era New Normal



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 4 April 2020 16:42
BPKAD Kuansing Persilahkan Menggunakan Dana Desa untuk Penanggulangan Covid - 19

Para kepala desa dipersilahkan gunakan dana desa untuk penanggulangan Corona. Sudah ada Permendagri payung hukumnya.

Riauterkini - TELUKKUANTAN - Pemerintah pusat melalui Kementerian dalam Negeri, memperbolehkan Kades mempergunakan dana Desa untuk penanggulangan wabah Covid - 19.

Ketentuannya ini disampaikan Mendagri melalui surat resmi Nomor 440/2703/SJ dengan sipat penting tentang penanggulangan dampak Covid - 19 di Desa.

Mengenai surat Mendagri ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuansing, Hendra, AP. M.Si juga membenarkan telah menerima surat tersebut, Kades menurutnya memang diperbolehkan menggunakan dana Desa untuk penanggulangan Covid - 19.

"Suratnya sudah kita terima, Kades diperbolehkan menggunakan dana Desa untuk menyikapi dampak penyebaran Corona virus Disease 2019 atau Covid - 19 karena wabah ini telah dinyatakan sebagai global pandemic," jelas Hendra, Sabtu (4/4/2020) siang di Telukkuantan.

Surat ini juga mengacu kepada keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020 atas perubahan keputusan Nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Covid - 19 dengan dasar itu maka pihak Provinsi dan Kabupaten Kota diminta menyiapkan langkah - langkah pencegahan Covid - 19 di Desa.

Langkah - langkah itu kata Hendra, Desa diminta membentuk satuan tugas untuk penanganan Covid - 19 dalam hal ini mesti mengacu kepada pertimbangan dan rekomendasi Ketua gugus tugas Kabupaten.

Kemudian gugus tugas Kabupaten diminta memfasilitasi pemerintah Desa untuk mengikuti protokol bidang kesehatan, komunikasi dan informasi mengenai Covid - 19 sesuai surat edaran Menkes Nomor HK. 02. 01/ Menkes/199/2020 tentang komunikasi virus Corona.

Serta memfasilitasi Desa agar mengalokasikan dukungan pendanaan melalui APBDes untuk penanggulangan darurat Covid - 19 melalui belanja sub bidang darurat.

"Bagi Desa yang telah menganggarkan dalam APBDes untuk penanggulangan bencana keadaan darurat, Desa didesak atas perintah Kedes untuk mengeluarkan dana melalui kaur keungan dengan mengajukan SPP panjar yang diajukan," jelas Hendra.

Selanjutnya Kasi atau pun kaur diminta menyusun RAB dan diajukan kepada Kades melalui Sekretaris Desa, lalu Sekretris Desa diminta memverifikasi RAB yang diusulkan.

Melalui surat keputusan, Kades harus menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan belanja tak terduga sesuai verifikasi dari Sekrtris Desa, untuk penanganan bencana dan pengeluaran dana tetap melalui tahapan. Kemudian desa wajib mempertanggungjawabkan melalui rapat Desa dengan melibatkan BPD dan dituangkan dalam berita acara paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan.

Sedangkan bagi Desa yang belum menganggarkan dalam APBDes maka harus memfasilitasi percepatan perubahan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa difokuskan pada kegiatan sosial masyarakat yang terkena dampak dengan melibatkan Pemdes, BPD, masyarakat, OPD terkait dan Camat.

Untuk proses perubahan RKP Desa, maka harus diikuti dengan perubahan APBDes melalui asistensi OPD terkait dan Camat. Perubahan APBDes yang disepakati bersama tidak perlu melalui evaluasi Bupati.

Kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat yang dianggarkan dalam APBDes merupakan kewenangan lokal berskala Desa. Selanjutnya untuk APBDes tahun 2021 dialokasikan untuk bidang penanggulan bencana, keadaan darurat, serta mengagendakan kegiatan rekontruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

Terakhir diminta memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggraan pemerintah desa dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan Desa tetap berjalan sesuai funsinya. Serta diminta melaporkan perkembangan penanggulangan Covid - 19 Desa kepada Menteri dalam Negeri, melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa.* (Jok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Pengerjaan Pemeliharan Ruas Jalan Kuala Keritang Segera Dilaksanakan
- Hari Ini Riau Nihil Kasus Positif Covid-19
- 16.596 KK di 136 Desa di Bengkalis Terima BLTDD Tahap Pertama
- Seminar Virtual, Mendesak Pengakuan Terhadap Wilayah Adat di Riau
- Forkopimda Riau Cek Perbatasan Riau – Sumut di Rohil
- Terapkan Tatanan Baru, PKB Meminta Pemkab Bengkalis Perhatikan Ponpes
- Hasil Swab Negatif, 4 PDP Dipulangkan dari RSUD Telukkuantan
- Dandim 0314/Inhil Pimpin Rakor dan Sosialisasi Persiapan Sambut Era New Normal
- Bisa Melanggar Hukum, Pemko Diminta Abaikan Revisi RPJMD
- Lebaran 5 dan 6, Srikandi Masuri Tetap Perhatikan Masyarakat Cilik
- New Normal, Kebijakan WFH Bagi ASN Diatas Usia 55 Tahun Tetap Berlaku
- Empat Hari Nihil, Hari Ini Terdapat Enam Pasien Positif Covid-19 di Riau
- Terapkan Tatanan Baru, Polres Bengkalis Kerahkan 113 Personel
- Siswa Didik di Pelalawan Masih Diliburkan 2 Pekan kedepan
- Arus Kendaraan di Penyeberangan Air Putih Tujuan Pakning, Bengkalis Meningkat
- Polda Riau Siapkan 1.131 Personel Sukseskan Kebijakan New Normal
- Bangun Ekonomi Riau, Sandiaga Uno Minta UMKM Diperhatikan
- New Normal, PT. Kliring Berjangka Indonesia Mulai Beroperasi
- Walhi dan Jikalahari Tolak Mamud Murod Sebagai Kepala Dinas LHK Riau
- Bupati Inhu: Jadikan Idul Fitri Momen Intropeksi Diri


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com