Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 15 Januari 2021 21:29
4 Sembuh, Pasien Covid-19 di Kuansing Bertambah 8 Orang

Jum’at, 15 Januari 2021 21:02
Tunaikan Kewajiban Demokrasi, Ketua KPU Bengkalis Ikut Nyoblos Anggota BPD

Jum’at, 15 Januari 2021 19:39
Gerebek Warung di PT SJI, Lima Pria Digelandang ke Polsek Kunto Darussalam

Jum’at, 15 Januari 2021 18:13
Tahun Anggaran Berakhir, Proyek Jalur Dua Airmolek Inhu Tetap Dikerjakan

Jum’at, 15 Januari 2021 18:03
Polda Riau Periksa 13 Saksi Terkait Sampah di Pekanbaru

Jum’at, 15 Januari 2021 17:44
Bertambah 170, Total Kasus Covid-19 di Riau Tembus 27 Ribu Lebih

Jum’at, 15 Januari 2021 17:17
H Permata Tewas Ditembak Petugas, Kepala BC Tebilahan Mengaku Belum Mengetahui

Jum’at, 15 Januari 2021 17:16
Mulai Hari Ini APBD Bengkalis 2021 Sudah Bisa Digunakan

Jum’at, 15 Januari 2021 17:03
Polisi Bekuk Jambret Anak Pejabat Tinggi Polda Riau

Jum’at, 15 Januari 2021 11:01
Iwan Patah Sebut Banjir Menahun di Pekanbaru Akibat tak Punya Master Plan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 20 Mei 2020 13:26
Wabah Covid-19, Bapenda Bengkalis Hapuskan Sanksi Denda PBB-P2

Bapenda berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor PBB-P2. Dampak wabah covid-19 memberikan penghapusan sanksi denda mulai 2 Mei-30 September mendatang untuk PBB-P2 dari 1994 sampai sekarang.

Riauterkini-BENGKALIS- Kabar gembira bagi masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan kebijakan menghapus sanksi administrasi atau denda Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kebijakan tersebut dalam Peraturan Bupati (Perbup) Bengkalis Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2.

Upaya ini juga diharuskan karena saat ini sedang terjadi merebaknya pandemi virus corona atau covid-19 di seluruh penjuru dunia tidak hanya berimplikasi pada aspek kesehatan, tetapi juga akan memberikan dampak yang luas terhadap berbagai sendi perekonomian seluruh warga masyarakat, agar membatasi aktivitas diluar rumah secara massif.

Hal ini menuntut seluruh masyarakat tidak terkecuali Wajib Pajak untuk membatasi aktivitas karena adanya penerapan social distancing dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sesuai dengan Perbup Bengkalis Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bengkalis, sehingga hal ini berpotensi terjadinya keterlambatan pembayaran pajak daerah oleh masyarakat/wajib pajak khususnya PBB-P2 yang kemudian berakibat muncul sanksi atau denda akibat dari penundaan aktivitas sebagaimana dimaksud.

Pemkab Bengkalis, melalui Bapenda akan melaksanakan pemberian stimulus kepada wajib pajak/masyarakat untuk meringankan beban wajib pajak/masyarakat, dengan mengeluarkan penghapusan sanksi administratif/denda PBB-P2 yang berlaku mulai pada 2 Mei sampai dengan 30 September 2020 mendatang.

Kepada semua wajib pajak dan secara otomatis tidak perlu melakukan pengajuan permohonan, untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perbup tentang penghapusan sanksi administratif PBB-P2 tersebut.

Penghapusan sanksi administratif yang diberikan berupa penghapusan denda ini diberikan kepada yang terutang sebesar 100%, namun tidak menghilangkan kewajiban pajak terutang dan berlaku untuk seluruh wajib pajak PBB-P2 dari tahun 1994 sampai dengan sekarang.

"Bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi sehubungan dengan wabah covid-19, serta mengoptimalkan penerimaan PBB P2 perlu memberikan kebijakan penghapusan sanksi administratif tersebut," ungkap Kepala Bapenda, Supardi, S.Sos, M.H melalui Kepala Bidang Penagihan, Syahruddin, S.H, M.M kepada riauterkini.com, Selasa (19/5/20).

Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Am ini berharap, agar masyarakat memanfaatkan secara maksimal adanya kebijakan penghapusan sanksi administratif ini dan sebagai upaya juga untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB-P2, serta tingginya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

"Kepada masyarakat ayo lunasi tunggakan PBB-P2 dan nikmati penghapusan dendanya 100 persen," imbaunya.

Program penghapusan sanksi administratif atau denda oleh Bapenda terhadap PBB-P2 ini dan sudah mulai dijalankan sejak awal Mei lalu memperoleh respon positif Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Ketua Komisi III, H. Ardi, S.E.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, agar Bapenda gencar untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat termasuk menggandeng media.

Dengan adanya program ini H. Adri juga mengimbau kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan program penghapusan tersebut secara maksimal.

"Tentu kami merespon sangat positif program penghapusan denda PBB-P2 di saat wabah covid-19 yang sedang terjadi sekarang ini. Kebijakan ini untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak," ungkapnya.

Menurut H. Ardi, dan disisi lain masyarakat juga harus taat pada aturan dan tertib administrasi serta melaksanakan kewajiban dan apa yang harus dipenuhi agar program ini bisa berjalan dengan baik.

"Bapenda diharapkan melakukan sosialisasi jika perlu sampai ke rumah tangga atau RT, sehingga program ini bisa diketahui oleh masyarakat secara maksimal. Kami juga akan turut membantu menyosialisasikannya dan media juga kami harapkan turut membantu dengan berkerja sama dengan pemerintah daerah agar informasi program bisa diketahui oleh masyarakat," harap H. Adri.***(dik/advertorial)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Tunaikan Kewajiban Demokrasi, Ketua KPU Bengkalis Ikut Nyoblos Anggota BPD
- Tahun Anggaran Berakhir, Proyek Jalur Dua Airmolek Inhu Tetap Dikerjakan
- Polda Riau Periksa 13 Saksi Terkait Sampah di Pekanbaru
- Mulai Hari Ini APBD Bengkalis 2021 Sudah Bisa Digunakan
- Hadapi Pandemi, Kegiatan Fisik APBD Bengkalis 2020 Terealisasi 98 Persen
- Peserta Primkoppol Polres Rohul Diajak Menjadi Peserta BP Jamsostek
- Calon Kapolri, PCNU Inhil Mengajak Masyarakat Hormati Keputusan Presiden
- Polair Imbau Nelayan Bengkalis Miliki Pas Kecil
- Kementerian PUPR Terus Gesa Pengadaan Tanah Tol Pekanbaru-Bangkinang
- Sekda Bengkalis Merinding Dapat Kabar Syeh Ali Jaber Tutup Usia
- Bakal Dibuka Sandiaga Uno, Kadis Pariwisata Dukung Rakernas Masata II di Riau
- Integrasi Data, Bapenda Bengkalis dan Dukcapil Jalin Kerja Sama
- Program Binaan Chevron -BRGM Panen Perdana di Lahan Gambut Tanpa Bakar
- Lima Tewas, Bodi Mobil Inova Sampai Lepas
- Didanai Rp17 M, Pemprov Riau Bakal Sulap Purna MTQ jadi Al Qur'an Center
- Dandim 0314 Inhil Pimpin Upacara Korps Raport Pindah Satuan Terhadap 3 Prajurit
- Kecelakaan Lagi di Tol Permai, Penumpang Inova Tewas
- Pemkab Kuansing Siap Geser Anggaran untuk Lunasi Tunda Bayar Rekanan
- BPPW Riau Bantu Turk Tinja untuk 3 Daerah
- Pengantin Baru Asal Pekanbaru Jadi Korban Pesawat Sriwijaya Air SJ 182


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com