Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 2 Juli 2020 12:59
Jumlah Terbatas, Dewan Himbau Murid Kaya Pilih Sekolah Swasta

Kamis, 2 Juli 2020 12:52
PT SRL dan Tim Gabungan, serta Masyarakat Berjibaku Padamkan Karhutla di Desa Pekantua

Kamis, 2 Juli 2020 11:32
Bupati Kuansing Intruksikan Tracing Bagi Warga Pernah Kontak dengan SA

Kamis, 2 Juli 2020 11:10
Pandemi Covid-19, Program DMPA Arara Abadi Pertahankan Produksi Panen Petani Cabai di Talang Muandau, Bengkalis

Kamis, 2 Juli 2020 11:09
Istri Dikaitkan dengan Kasusnya, Kuasa Hukum Amril Mukminin Sebut Sangat Politis

Rabu, 1 Juli 2020 21:18
Sejumlah Titik Anjungan Rusak, Nasabah BNI di Duri Mengular Narik Rupiah

Rabu, 1 Juli 2020 21:14
Tuntut Transparansi Anggaran UKT, Sejumlah Mahasiswa Gelar Aksi di Depan Rektorat UIN Suska Riau

Rabu, 1 Juli 2020 20:37
OJK: Waspada Info Hoak Tarik Dana di Perbankan

Rabu, 1 Juli 2020 20:20
Klaim Temukan Kecurangan, Balon Perseorangan Datangi Bawaslu Inhu

Rabu, 1 Juli 2020 18:58
Responsif Olahraga, Engah Eet Serahkan Peralatan Set Voly ke Warga Duri Timur



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 29 Mei 2020 09:46
Walhi dan Jikalahari Tolak Mamud Murod Sebagai Kepala Dinas LHK Riau

Maamun Murod dianggap salah satu calon kuat bakal menduduki jabatan Kepala DLHK Riau. Namun Walhi dan Jikalahari menolak, karena yang bersangkutan dianggap akan menghambat perkembangan Riau Hijau.

Riauterkini - PEKANBARU - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan (Jikalahari) mendesak Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar tidak memilih Mamun Murod sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).

Pasalnya, sosok Mamun Murod dianggap justru akan menghambat perkembangan Riau Hijau. Pada Mei 2020, Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Riau mengumumkan tiga nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Imam Sukendar, Mamun Murod dan M Edi Afrizal.

"Riau Hijau yang digadang Gubernur Riau Syamsuar butuh Kepala Dinas yang progresif, membuka ruang partisipasi publik dan berdiri di atas semua pemangku kepentingan. Tiga syarat itu tidak kami temukan di sosok Mamun Murod selama menjabat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Meranti," kata Riko Kurniawan, Direktur Walhi Riau, Jumat (29/5/20).

Disampaikan, hasil pantauan Walhi Riau dan Jikalahari menemukan selama menjabat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, Mamun Murod gagal menyelamatkan hutan alam dan gambut yang dirusak oleh korporasi. Kemudian sosok Mamun Murod, disebut juga kerap berpihak pada korporasi dalam penyelesaian konflik lahan.

Kalaupun ada usaha menyelesaikan masalah konflik lahan, ujungnya menawarkan masyarakat bekerjasama dengan korporasi dengan skema-skema yang selalu menguntungkan korporasi,” ungkap Made Ali, Koordinator Jikalahari.

Selain itu, disampaikan juga sebelas tahun lalu, ribuan masyarakat menolak kehadiran Grup APRIL milik taipan Sukanto Tanoto melalu anak perusahaannya di Kepulauan Meranti, yakni PT RAPP Blok Pulau Padang, PT Sumatera Riang Lestari di blok Pulau Rangsang dan PT Lestari Unggul Makmur.

Saat itu, pada 26 Agustus 2009, Pejabat Sementata (Pjs) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Syamsuar (saat ini Gubernur Riau) mengirim surat ke Menteri Kehutanan untuk meninjau ulang terhadap semua IUPHHK-HTI di Kepulauan Meranti. Lalu, saat ribuan masyarakat melakukan aksi di kantor Bupati, Bupati Syamsuar waktu itu mendukung langkah perjuangan masyarakat Pulau Padang.

Pada 2010, Irwan Nasir terpilih sebagai Bupati Kepulauan Meranti. Dan Mamun Murod sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Lalu, hingga 2012 total 64 aksi: mulai dari pertemuan, bangun posko, turun ke jalan hingga menjahit mulut dan hendak membakar diri.

"Aksi yang melelahkan itu karena tiadanya sikap keberpihakan Bupati termasuk Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan terhadap masyarakat yang lahannya dirampas oleh perusahaan, dan jalan penyelesaian yang ditempuh oleh Mamun Murod selalu menguntungkan perusahaan," papar Made Ali.

Dampaknya, sejak 2011 hingga kini PT RAPP terus menebang hutan alam dan merusak gambut di Pulau Padang. Dampak lainnya, kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi di dalam konsesi PT RAPP. Bahkan, pada 2016 saat Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foed hendak melakukan sidak di areal PT RAPP di Pulau Padang dihadang oleh sekuriti perusahaan.

"Di tengah penghadangan itu, pembelaan Mamun Murod terhadap BRG tidak ada,” kata Riko Kurniawan,” termasuk saat Menteri LHK mencabut izin PT Lestari Unggul Makmur, dukungan dari Mamun Murod tidak tampak " ungkap Made.

“Kepala Dinas LHK Propinsi Riau harus sosok yang berdiri di atas semua pemangku kepentingan, dia tidak boleh condong atau berat sebelah apalagi ke korporasi. Konsep Riau Hijau adalah salah satu model penyelesaian perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan di Riau yang harus membuka ruang seluas-luasnya pada publik, netral dan progresif," tegasnya.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Bupati Kuansing Intruksikan Tracing Bagi Warga Pernah Kontak dengan SA
- Pandemi Covid-19, Program DMPA Arara Abadi Pertahankan Produksi Panen Petani Cabai di Talang Muandau, Bengkalis
- Tuntut Transparansi Anggaran UKT, Sejumlah Mahasiswa Gelar Aksi di Depan Rektorat UIN Suska Riau
- Klaim Temukan Kecurangan, Balon Perseorangan Datangi Bawaslu Inhu
- Bahas Karhutla, Besok Gubri Ikuti Rakor Bersama Menkopolhukam
- Untuk Keempat Kalinya, Pemkab Inhil Sukses Raih Opini WTP
- Juni 2020, Riau Alami Inflasi 0,13 Persen
- Hari Bhayangkara ke-74, Polresta Pekanbaru Gelar Syukuran dan Berikan Reward
- Satu Pasien Positif Hari Ini tak Ada Riwayat Perjalanan dan Kontak Erat
- Zainal Nangis Sampaikan Nasib Banpol PP di Acara Purna Tugasnya
- Dipimpin Langsug Presiden, Upacara HUT ke-74 Bhayangkara Polda Riau dalam Aula
- Bupati Kuansing Hadiri HUT Bhayangkara ke 74 
- PAD Sektor PPJ, Bapenda Bengkalis dan PLN Teken Kerja Sama
- Gubri Minta Kasatpol PP Riau yang Baru Bantu Tim Gugus Tugas Covid-19
- Pekanbaru Raih WTP yang Ke-4 Kali Secara Beruntun dari BPK
- Kadinsos Riau: Pemko Janji Kembalikan Sisa Dana BLT
- Hari Bhayangkara, Kasmarni Berharap Polri Terus Jadi Aparat yang Dicintai Rakyat
- Cegah Korupsi Bidang Aset, 5 PD Bengkalis Ikuti Koordinasi Supervisi KPK se-Riau
- Kuansing Kembali Raih WTP untuk 9 Kalinya
- Monumen Pesawat F-86 Avon Sabre Bakal Dipindahkan Kawasan Lanud Rsn


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com