Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 26 September 2020 17:38
Usai Dilantik Jadi Pj Bupati Bengkalis, Ini Sederet Tugas Dihadapi Syahrial Abdi

Sabtu, 26 September 2020 17:16
Maazat, Ayah Syahrul Aidi Maazat Wafat Hari ini

Sabtu, 26 September 2020 17:14
Diguyur Hujan Deras, Duri Timur, Bengkalis Banjir

Sabtu, 26 September 2020 16:04
Dilantik Bupati, DPD Apkasindo Bengkalis Diharapkan Bersinergi Bersama Petani Sawit

Sabtu, 26 September 2020 13:57
Gubri Resmi Lantik Pj dan Pjs Empat Daerah Penyelenggara Pilkada

Sabtu, 26 September 2020 12:39
Dekat Masjid Raya Ar Rafah Duri, Judi Gelper di Rumah Kotrakan Bebas Beroperasi

Sabtu, 26 September 2020 12:25
Buka Perdana, Gubri Pesan Lewat Tol Jangan Ngebut, Maksimal 80 Km

Sabtu, 26 September 2020 09:40
Cegah Virus Corona, PKS PT. PCR Sebar Masker Gratis ke Sejumlah Tempat Ibadah di Mandau

Sabtu, 26 September 2020 09:00
Gubri Minta Pj dan Pjs Dilantik Siang Ini Jaga Neteralitas

Sabtu, 26 September 2020 08:18
Siang Ini Gubri Lantik Satu Pj dan Empat Pjs



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 29 Mei 2020 09:46
Walhi dan Jikalahari Tolak Mamud Murod Sebagai Kepala Dinas LHK Riau

Maamun Murod dianggap salah satu calon kuat bakal menduduki jabatan Kepala DLHK Riau. Namun Walhi dan Jikalahari menolak, karena yang bersangkutan dianggap akan menghambat perkembangan Riau Hijau.

Riauterkini - PEKANBARU - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan (Jikalahari) mendesak Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar tidak memilih Mamun Murod sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).

Pasalnya, sosok Mamun Murod dianggap justru akan menghambat perkembangan Riau Hijau. Pada Mei 2020, Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Riau mengumumkan tiga nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Imam Sukendar, Mamun Murod dan M Edi Afrizal.

"Riau Hijau yang digadang Gubernur Riau Syamsuar butuh Kepala Dinas yang progresif, membuka ruang partisipasi publik dan berdiri di atas semua pemangku kepentingan. Tiga syarat itu tidak kami temukan di sosok Mamun Murod selama menjabat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Meranti," kata Riko Kurniawan, Direktur Walhi Riau, Jumat (29/5/20).

Disampaikan, hasil pantauan Walhi Riau dan Jikalahari menemukan selama menjabat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, Mamun Murod gagal menyelamatkan hutan alam dan gambut yang dirusak oleh korporasi. Kemudian sosok Mamun Murod, disebut juga kerap berpihak pada korporasi dalam penyelesaian konflik lahan.

Kalaupun ada usaha menyelesaikan masalah konflik lahan, ujungnya menawarkan masyarakat bekerjasama dengan korporasi dengan skema-skema yang selalu menguntungkan korporasi,” ungkap Made Ali, Koordinator Jikalahari.

Selain itu, disampaikan juga sebelas tahun lalu, ribuan masyarakat menolak kehadiran Grup APRIL milik taipan Sukanto Tanoto melalu anak perusahaannya di Kepulauan Meranti, yakni PT RAPP Blok Pulau Padang, PT Sumatera Riang Lestari di blok Pulau Rangsang dan PT Lestari Unggul Makmur.

Saat itu, pada 26 Agustus 2009, Pejabat Sementata (Pjs) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Syamsuar (saat ini Gubernur Riau) mengirim surat ke Menteri Kehutanan untuk meninjau ulang terhadap semua IUPHHK-HTI di Kepulauan Meranti. Lalu, saat ribuan masyarakat melakukan aksi di kantor Bupati, Bupati Syamsuar waktu itu mendukung langkah perjuangan masyarakat Pulau Padang.

Pada 2010, Irwan Nasir terpilih sebagai Bupati Kepulauan Meranti. Dan Mamun Murod sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Lalu, hingga 2012 total 64 aksi: mulai dari pertemuan, bangun posko, turun ke jalan hingga menjahit mulut dan hendak membakar diri.

"Aksi yang melelahkan itu karena tiadanya sikap keberpihakan Bupati termasuk Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan terhadap masyarakat yang lahannya dirampas oleh perusahaan, dan jalan penyelesaian yang ditempuh oleh Mamun Murod selalu menguntungkan perusahaan," papar Made Ali.

Dampaknya, sejak 2011 hingga kini PT RAPP terus menebang hutan alam dan merusak gambut di Pulau Padang. Dampak lainnya, kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi di dalam konsesi PT RAPP. Bahkan, pada 2016 saat Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foed hendak melakukan sidak di areal PT RAPP di Pulau Padang dihadang oleh sekuriti perusahaan.

"Di tengah penghadangan itu, pembelaan Mamun Murod terhadap BRG tidak ada,” kata Riko Kurniawan,” termasuk saat Menteri LHK mencabut izin PT Lestari Unggul Makmur, dukungan dari Mamun Murod tidak tampak " ungkap Made.

“Kepala Dinas LHK Propinsi Riau harus sosok yang berdiri di atas semua pemangku kepentingan, dia tidak boleh condong atau berat sebelah apalagi ke korporasi. Konsep Riau Hijau adalah salah satu model penyelesaian perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan di Riau yang harus membuka ruang seluas-luasnya pada publik, netral dan progresif," tegasnya.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Usai Dilantik Jadi Pj Bupati Bengkalis, Ini Sederet Tugas Dihadapi Syahrial Abdi
- Maazat, Ayah Syahrul Aidi Maazat Wafat Hari ini
- Dilantik Bupati, DPD Apkasindo Bengkalis Diharapkan Bersinergi Bersama Petani Sawit
- Gubri Resmi Lantik Pj dan Pjs Empat Daerah Penyelenggara Pilkada
- Buka Perdana, Gubri Pesan Lewat Tol Jangan Ngebut, Maksimal 80 Km
- Cegah Virus Corona, PKS PT. PCR Sebar Masker Gratis ke Sejumlah Tempat Ibadah di Mandau
- Gubri Minta Pj dan Pjs Dilantik Siang Ini Jaga Neteralitas
- Siang Ini Gubri Lantik Satu Pj dan Empat Pjs
- Diresmikan Jokowi, Tol Permai Baru Bisa Dilewati Besok dan Gratis
- Resmikan Secara Virtual, Jokowi Ingin Tol Permai Jadi Pengembangan Ekonomi Baru
- Jadi Narasumber Webinar Bappenas RI, Kadispora Paparkan Strategi Kewirausahaan Ditengah Pandemi Covid-19
- Jelang Peresmian, Lokasi Peresmian Tol Permai Gerimis
- Jelang Diresmikan Presiden, Gubri Harap Tol Permai Tingkatkan Sektor Usaha
- Kasdim 0314/Inhil Hadiri Gerakan Kegiatan Tanam Bersama Dinas PTPHP
- Satu Lagi Dokter di Riau Meninggal Karena Covid-19
- Ketua FKS Inhil Menginstruksikan Para Pengurus Mematangkan Program
- Gubri Pastikan Besok Jokowi Resmikan Tol Permai Secara Virtual
- 162 ASN Terapar Covid-19, Terbanyak di RSUD Arifin Achmad dan Inspektorat
- Ini Nomor Urut Paslon Pilkada Bengkalis
- Pencabutan Nomor Urut Paslon, KPU Lakukan Pembatasan Awak Media


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com