Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 8 Juli 2020 18:43
Hubungi Kimia Farma, Nama Kadiskes Riau Dicatut

Rabu, 8 Juli 2020 17:04
Tanggulangi COVID-19, RAPP Sumbangkan APD dan Sembako

Rabu, 8 Juli 2020 16:17
Pilkada Dumai, Pleno PAN Dumai Lahirkan Pasangan Edi Sepen-Zainal Abidin

Rabu, 8 Juli 2020 15:51
Pemprov Riau Optimis Menangkan Gugatan SK PAW Mantan Anggota DPRD Kampar

Rabu, 8 Juli 2020 14:22
Pertahankan WTP, Gubri Juga Ingatkan OPD Jangan Ada Lagi Temuan

Rabu, 8 Juli 2020 13:55
Tiga Pejabat Sekwan Rohil Terjerat Korupsi Dana Publikasi Media Diadili

Rabu, 8 Juli 2020 13:19
Dipindah KPK ke Pekanbaru, Bupati Bengkalis Nonaktif Tiba dengan Tangan Diborgol

Rabu, 8 Juli 2020 12:54
DPRD Pekanbaru Dukung Jadikan 6 Pemakaman Ruang Terbuka Hijau

Rabu, 8 Juli 2020 12:02
Miris, "Dekengen" Tentukan Nasib Guru Honorer Sekolah Menjadi Honorer Pemda Bengkalis?

Rabu, 8 Juli 2020 10:42
Lantik Kepala Inspektorat, Gubri Ingin Institusi Pengawasan Harus Kuat



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 29 Mei 2020 09:46
Walhi dan Jikalahari Tolak Mamud Murod Sebagai Kepala Dinas LHK Riau

Maamun Murod dianggap salah satu calon kuat bakal menduduki jabatan Kepala DLHK Riau. Namun Walhi dan Jikalahari menolak, karena yang bersangkutan dianggap akan menghambat perkembangan Riau Hijau.

Riauterkini - PEKANBARU - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan (Jikalahari) mendesak Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar tidak memilih Mamun Murod sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).

Pasalnya, sosok Mamun Murod dianggap justru akan menghambat perkembangan Riau Hijau. Pada Mei 2020, Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Riau mengumumkan tiga nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Imam Sukendar, Mamun Murod dan M Edi Afrizal.

"Riau Hijau yang digadang Gubernur Riau Syamsuar butuh Kepala Dinas yang progresif, membuka ruang partisipasi publik dan berdiri di atas semua pemangku kepentingan. Tiga syarat itu tidak kami temukan di sosok Mamun Murod selama menjabat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Meranti," kata Riko Kurniawan, Direktur Walhi Riau, Jumat (29/5/20).

Disampaikan, hasil pantauan Walhi Riau dan Jikalahari menemukan selama menjabat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, Mamun Murod gagal menyelamatkan hutan alam dan gambut yang dirusak oleh korporasi. Kemudian sosok Mamun Murod, disebut juga kerap berpihak pada korporasi dalam penyelesaian konflik lahan.

Kalaupun ada usaha menyelesaikan masalah konflik lahan, ujungnya menawarkan masyarakat bekerjasama dengan korporasi dengan skema-skema yang selalu menguntungkan korporasi,” ungkap Made Ali, Koordinator Jikalahari.

Selain itu, disampaikan juga sebelas tahun lalu, ribuan masyarakat menolak kehadiran Grup APRIL milik taipan Sukanto Tanoto melalu anak perusahaannya di Kepulauan Meranti, yakni PT RAPP Blok Pulau Padang, PT Sumatera Riang Lestari di blok Pulau Rangsang dan PT Lestari Unggul Makmur.

Saat itu, pada 26 Agustus 2009, Pejabat Sementata (Pjs) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Syamsuar (saat ini Gubernur Riau) mengirim surat ke Menteri Kehutanan untuk meninjau ulang terhadap semua IUPHHK-HTI di Kepulauan Meranti. Lalu, saat ribuan masyarakat melakukan aksi di kantor Bupati, Bupati Syamsuar waktu itu mendukung langkah perjuangan masyarakat Pulau Padang.

Pada 2010, Irwan Nasir terpilih sebagai Bupati Kepulauan Meranti. Dan Mamun Murod sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Lalu, hingga 2012 total 64 aksi: mulai dari pertemuan, bangun posko, turun ke jalan hingga menjahit mulut dan hendak membakar diri.

"Aksi yang melelahkan itu karena tiadanya sikap keberpihakan Bupati termasuk Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan terhadap masyarakat yang lahannya dirampas oleh perusahaan, dan jalan penyelesaian yang ditempuh oleh Mamun Murod selalu menguntungkan perusahaan," papar Made Ali.

Dampaknya, sejak 2011 hingga kini PT RAPP terus menebang hutan alam dan merusak gambut di Pulau Padang. Dampak lainnya, kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi di dalam konsesi PT RAPP. Bahkan, pada 2016 saat Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foed hendak melakukan sidak di areal PT RAPP di Pulau Padang dihadang oleh sekuriti perusahaan.

"Di tengah penghadangan itu, pembelaan Mamun Murod terhadap BRG tidak ada,” kata Riko Kurniawan,” termasuk saat Menteri LHK mencabut izin PT Lestari Unggul Makmur, dukungan dari Mamun Murod tidak tampak " ungkap Made.

“Kepala Dinas LHK Propinsi Riau harus sosok yang berdiri di atas semua pemangku kepentingan, dia tidak boleh condong atau berat sebelah apalagi ke korporasi. Konsep Riau Hijau adalah salah satu model penyelesaian perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan di Riau yang harus membuka ruang seluas-luasnya pada publik, netral dan progresif," tegasnya.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Hubungi Kimia Farma, Nama Kadiskes Riau Dicatut
- Pemprov Riau Optimis Menangkan Gugatan SK PAW Mantan Anggota DPRD Kampar
- Pertahankan WTP, Gubri Juga Ingatkan OPD Jangan Ada Lagi Temuan
- Lantik Kepala Inspektorat, Gubri Ingin Institusi Pengawasan Harus Kuat
- Hasil Trakcing Kontak NY. SA, Bocah 8 Tahun di Kuansing Terpapar Corona
- Sebanyak 4.107 Pekerja Migran Asal Bengkalis Terima Bantuan Rp600 Ribu
- Dijual Melampaui HET, PMII Desak Disdagperin Bengkalis Panggil Pangkalan Gas Melon
- 25 Penumpang Lion Air Segera Diswab
- Lolosnya Pasien Covid-19, Besok Pemprov Riau Panggil Kimia Farma dan Angkasa Pura
- Remaja di Kuansing Positif Covid-19
- Kepala BPBD dan Danrem 031/WB Tinjau Karhutla di Tiga Daerah
- Kontak dengan Ny. SA, 120 Swab Warga Kuantan Mudik Negatif dan 8 Menunggu
- Seluruh Pasien Positif Sembuh, Ketua Gugus Tugas Covid-19 Inhil Apresiasi Kinerja Tim Medis
- Gubri Tandatangani Sertifikat Akta Bayi Gajah Damar
- Hilang Kendali, Dua Unit Minibus Laga Kambing di Pasiran, Bengkalis
- Enam Tahun Berjalan, FFVP Berhasil Kurangi Karhutla 750 Ribu Hektar
- Satu Penumpang Positif Covid-19, Maskapai Lion Air Diminta Lakukan Tracing Kontak
- Tambahan Satu Kasus Positif Covid-19, Satu Lagi Meninggal Dunia
- Luasan Karhutla Tahun Ini Jauh Berkurang
- Pimpin Rakor, Gubri Minta Utamakan Pencegahan Tangani Karhutla


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com