Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 8 Juli 2020 18:43
Hubungi Kimia Farma, Nama Kadiskes Riau Dicatut

Rabu, 8 Juli 2020 17:04
Tanggulangi COVID-19, RAPP Sumbangkan APD dan Sembako

Rabu, 8 Juli 2020 16:17
Pilkada Dumai, Pleno PAN Dumai Lahirkan Pasangan Edi Sepen-Zainal Abidin

Rabu, 8 Juli 2020 15:51
Pemprov Riau Optimis Menangkan Gugatan SK PAW Mantan Anggota DPRD Kampar

Rabu, 8 Juli 2020 14:22
Pertahankan WTP, Gubri Juga Ingatkan OPD Jangan Ada Lagi Temuan

Rabu, 8 Juli 2020 13:55
Tiga Pejabat Sekwan Rohil Terjerat Korupsi Dana Publikasi Media Diadili

Rabu, 8 Juli 2020 13:19
Dipindah KPK ke Pekanbaru, Bupati Bengkalis Nonaktif Tiba dengan Tangan Diborgol

Rabu, 8 Juli 2020 12:54
DPRD Pekanbaru Dukung Jadikan 6 Pemakaman Ruang Terbuka Hijau

Rabu, 8 Juli 2020 12:02
Miris, "Dekengen" Tentukan Nasib Guru Honorer Sekolah Menjadi Honorer Pemda Bengkalis?

Rabu, 8 Juli 2020 10:42
Lantik Kepala Inspektorat, Gubri Ingin Institusi Pengawasan Harus Kuat



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 30 Mei 2020 21:17
Seminar Virtual, Mendesak Pengakuan Terhadap Wilayah Adat di Riau

Seminar virtual sempena milad emas LAM Riau segera digelar. Seminar itu membahas keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya.

Riauterkini - PEKANBARU - Keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati dalam UUD 1945 (Bab VI Pasal 18B Ayat 2) dan berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Seperti Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35), dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun kenyataannya, amanat konstitusi tersebut tidak selalu dijalankan dengan sepatutnya oleh penyelenggara negara, terutama kalau itu berkaitan dengan hak-hak tradisional masyarakat adat atas ruang kehidupan atau wilayah adat mereka.

Permasalahan tersebut akan dibahas dalam majelis Seminar Virtual Sempena Milad Emas Lembaga Adat Melayu Riau (6 Juni 1970 - 6 Juni 2020), dengan tajuk Kedaulatan Adat Melayu Riau Pasca Pandemi Covid-19. Seminar virtual diadakan pada pads Rabu 6/5/20) pukul 09.00 - 12.00, dengan tiga narasumber yaitu Purnama Irwansyah (Staf Bappedalitbang Provinsi Riau), Riko Kurniawan (Direktur Eksekutif WALHI Riau), dan M Mardiansyah (Fakultas Pertanian Unri/ Anggota MKA LAMR).

Dalam keterangannya kepada media Sabtu (30/5/20), Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri Al Azhar menjelaskan salah satu dampak dari belum maktubnya wilayah adat di Riau dalam norma hukum negara adalah banyak kelompok masyarakat adat yang berkonflik. Terutama dengan perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adat mereka.

Dalam konflik-konflik itu, kelompok maupun individu masyarakat adat berada dalam posisi lemah, karena pemerintah lebih cenderung membiarkan status hukum masyarakat adat atas wilayahnya tetap menggantung. “Oleh karena itu, kedaulatan masyarakat adat atas wilayahnya mendesak untuk diakui dan dipastikan melalui instrumen peraturan perundang-undangan yang sudah ada,” kata Datuk Seri Al Azhar.

Menurutnya, salah satu aturan yang secara sah dapat dipakai untuk memastikan status hukum wilayah adat itu adalah Permendagri No. 52/2014 tentang “Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat”. Di dalamnya disebutkan bahwa proses pengakuan itu merupakan kewenangan pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten), dengan membentuk Panitia Pengakuan dan Perlindungan, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (provinsi atau kabupaten/kota).

“Untuk Riau, setahu saya panitia pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dimaksud Permendagri No. 52 itu, belum ada yang dibentuk. Padahal, konflik antara masyarakat adat dengan berbagai pihak di Riau termasuk yang tertinggi jumlahnya di Indonesia, dan sebagian sudah berlangsung belasan tahun,” lanjutnya.

Dalam setiap kasus konflik itu, kepentingan masyarakat adat sering dikalahkan karena dianggap hanya memiliki dasar kultural yang faktanya belum diakui dalam sistem hukum negara. Bahkan, tidak jarang, warga atau pemangku adat menjadi terdakwa di pengadilan. Sebagai contoh, beliau menunjuk kasus terkini yang dialami Pak Bongku (seorang warga Suku Sakai Pebatinan Beringin).

Dia menebang beberapa batang eukaliptus dan akasia di belukar dekat kampungnya di Suluk Bungkal untuk membuat kebun ubi menggalo, dan lahan itu rupanya bagian dari konsesi PT Arara Abadi. Bongku diputus bersalah dan dihukum 1 tahun penjara dan denda Rp. 200 juta oleh Pengadilan Negeri Bengkalis. Selain itu, ada pula salah seorang pemangku adat Pebatinan Petalangan Kabupaten Pelalawan yang sekarang sedang menjalani proses hukum.

Suasana hidup dalam konflik dan terancam menjadi korban karena ketidakpastian kedudukan hukum wilayah adat tersebut di Riau, menurut Datuk Seri Al Azhar, berbanding terbalik dengan ‘pesta-pora’ penikmat kebun sawit ilegal di Riau yang jumlahnya mencapai sekitar 1,4 juta hektar. Secara kultural, sebagian besar kebun sawit ilegal tersebut diperkirakan berada di wilayah adat.

Karena itu, diharapkan Satgas yang dibentuk Gubernur Riau untuk mengurai persoalan ini mengedepankan kepentingan-kepentingan masyarakat adat yang dalam sejarah Indonesia sejak Orde Baru selalu terpinggir. Instrumen-instrumen kebijakan pemerintah pusat seperti Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS), yang membuka peluang bagi pemulihan hak masyarakat adat atas hutan-tanahnya, di Riau juga terkesan berlangsung sangat lamban.

“Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi sektor terdepan, seperti Dinas LHK, selama ini mengurusnya terkesan sambilewa, macam iye tak iye je,” kata Datuk Seri Al Azhar. Lebih lanjut beliau menyatakan, dalam tahun-tahun terakhir pemimpin pusat dan daerah sudah memperlihatkan keberpihakan melalui sejumlah kebijakan. Gubernur Riau bahkan sudah mencanangkan “Riau Hijau”, sebuah konsep pembangunan yang memadukan tujuan-tujuan kemanusiaan, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

“Dalam hati kecil saya,” lanjut Datuk Seri Al Azhar, “terbetik kekhawatiran, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat itu mungkin akan terjejas oleh program pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam hutan-tanah.”

Seperti di zaman Orde Baru, menurut beliau, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, hutan-tanah Riau tidak hanya porak-poranda, tapi juga melucuti hak-hak masyarakat adat.

“Untuk itu, kita merindukan pimpinan OPD terkait, seperti Dinas LHK, yang berintegritas tinggi, inklusif-kolaboratif menafsir dengan tepat konsep dan kebijakan Riau Hijau itu, memahami dan memiliki keprihatinan yang sepatutnya terhadap kenyataan keterpinggiran masyarakat adat, memilih jalan progresif untuk mewujudkan keadilan sosial, dan tidak memandang persoalan kedaulatan masyarakat adat atas wilayahnya sebagai business as usual belaka," pungkas Datuk Seri Al Azhar.***(rls)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Hubungi Kimia Farma, Nama Kadiskes Riau Dicatut
- Pemprov Riau Optimis Menangkan Gugatan SK PAW Mantan Anggota DPRD Kampar
- Pertahankan WTP, Gubri Juga Ingatkan OPD Jangan Ada Lagi Temuan
- Lantik Kepala Inspektorat, Gubri Ingin Institusi Pengawasan Harus Kuat
- Hasil Trakcing Kontak NY. SA, Bocah 8 Tahun di Kuansing Terpapar Corona
- Sebanyak 4.107 Pekerja Migran Asal Bengkalis Terima Bantuan Rp600 Ribu
- Dijual Melampaui HET, PMII Desak Disdagperin Bengkalis Panggil Pangkalan Gas Melon
- 25 Penumpang Lion Air Segera Diswab
- Lolosnya Pasien Covid-19, Besok Pemprov Riau Panggil Kimia Farma dan Angkasa Pura
- Remaja di Kuansing Positif Covid-19
- Kepala BPBD dan Danrem 031/WB Tinjau Karhutla di Tiga Daerah
- Kontak dengan Ny. SA, 120 Swab Warga Kuantan Mudik Negatif dan 8 Menunggu
- Seluruh Pasien Positif Sembuh, Ketua Gugus Tugas Covid-19 Inhil Apresiasi Kinerja Tim Medis
- Gubri Tandatangani Sertifikat Akta Bayi Gajah Damar
- Hilang Kendali, Dua Unit Minibus Laga Kambing di Pasiran, Bengkalis
- Enam Tahun Berjalan, FFVP Berhasil Kurangi Karhutla 750 Ribu Hektar
- Satu Penumpang Positif Covid-19, Maskapai Lion Air Diminta Lakukan Tracing Kontak
- Tambahan Satu Kasus Positif Covid-19, Satu Lagi Meninggal Dunia
- Luasan Karhutla Tahun Ini Jauh Berkurang
- Pimpin Rakor, Gubri Minta Utamakan Pencegahan Tangani Karhutla


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com