Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Senin, 10 Agustus 2020 21:13
Membludak, 435 Calon Peserta Daftar Ikut Webinar AMSI Riau

Senin, 10 Agustus 2020 20:53
Diduga Dipersulit Pengurusan Surat Tanah, Taman Pengajian di Rumbai Terkendala

Senin, 10 Agustus 2020 20:17
DPRD Kota Pekanbaru Usulkan Ranperda Inisiatif Pendidikan Diniyah Non-Formal

Senin, 10 Agustus 2020 20:01
Bertambah 40, Dua Warga Luar Provinsi Riau Terkonfirmasi Covid-19 di Riau

Senin, 10 Agustus 2020 16:58
BPKAD Bengkalis Segera Lelang 56 Unit Mobnas

Senin, 10 Agustus 2020 15:36
Plt Bupati Bengkalis Masuk Bui, Tokoh Masyarakat Mandau Prihatin

Senin, 10 Agustus 2020 15:11
BNNP Riau Gagalkan Penyelundupan 20 Kilogram Sabu dan 10.000 Butir Ekstasi

Senin, 10 Agustus 2020 15:08
Gubri Bahas Perkebunan dan Penyelesaian Konflik Lahan Bersama DPRD Riau

Senin, 10 Agustus 2020 14:37
Gondol 430 Meter, Komplotan Maling Pipa Minyak CPI Diringkus Polres Bengkalis

Senin, 10 Agustus 2020 14:02
Waspada COVID-19, Pemko Pekanbaru Gelar Razia Masker



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 1 Juli 2020 15:12
PAD Sektor PPJ, Bapenda Bengkalis dan PLN Teken Kerja Sama

Bapenda dan PLN menjalin kerja sama PPJ. Kewenangan pemungutan dan setoran pajak khusus PJU dilimpahkan ke PLN. Miliaran rupiah dari pajak tersebut menjadi sumber PAD Bengkalis.

Riauterkini-BENGKALIS- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis dan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Dumai menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan (PPJ).

Penandatanganan PKS tersebut di Kantor PLN UP3 Dumai, Kamis (25/6/20) pekan lalu.

Atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala Bapenda, Supardi, S.Sos, M.H sedangkan PT. PLN dilakukan oleh Kepala UP3 Dumai, Praniko Banu Rendra, S.T, M.T.

Kepala Bapenda Supardi didampingi Kepala Bidang (Kabid) Penagihan dan Keberatan, Syahruddin, S.H, M.M menjelaskan, bahwa perjanjian antara Bapenda dan PLN tersebut dalam rangka menindaklajuti nota kesepakatan bersama atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemkab Bengkalis dengan PLN tentang kelistrikan dan energi.

Tujuan dilaksanakan perjanjian ini untuk menjamin kelancaran penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari PPJ.

Adanya kerja sama ini, kata Supardi, juga untuk mewujudkan tertibnya administrasi pelaporan dan penyediaan data serta informasi yang dibutuhkan antara pihak Bapenda dengan PLN.

"Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, PLN sebagai wajib pajak yang diwajibkan untuk memungut dan menyetor PPJ jalan. PPJ salah satu penerimaan daerah dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD," ungkapnya, Rabu (1/7/20).

Ditambahkan Kabid Penagihan dan Keberatan Bapenda, Syahruddin, dengan telah dilaksanakan perjanjian kerja sama ini, pihaknya berharap koordinasi antara Bapenda dan PLN semakin bersinergi dalam upaya penerimaan dari sektor PPJ tersebut.

"Mudah-mudahan koordinasi antara Bapenda dengan PLN semakin baik dan bersinergi dalam rangka peningkatan penerimaan pajak," harap pria yang akrab disapa Am ini.

Terpisah, Manajer PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bengkalis Danang Nur Harianto mengatakan, kesepakatan perjanjian kerja sama tersebut, PLN adalah wakil dari Pemkab Bengkalis untuk memungut PPJ dari setiap pembayaran rekening listrik pada penerangan jalan umum (PJU) saat rekening dari pelanggan dibayar sebesar 4 persen dari total pembayaran rupiah. Kemudian disetorkan oleh PLN Wilayah ke rekening kas daerah di Bapenda.

"Kerja sama ini bahwa PLN sebagai pemungut pajak dan seluruh pajak yang diterima disetorkan ke Bapenda. PLN mendukung penuh upaya Pemkab Bengkalis untuk meningkatkan PAD. Kalau pelanggan tertib membayar rekening di bawah tanggal 20 setiap bulan atau tidak ada tunggakan otomatis PPJ akan cepat masuk ke kas daerah," ujarnya.

Komisi III Minta Bapenda Terus Tingkatkan PAD

Adanya kerja sama antara Bapenda dan PLN sebagai upaya meningkatkan PAD Kabupaten Bengkalis dari sektor tenaga listrik itu sangat direspon positif oleh Komisi III DPRD Bengkalis.

Seperti disampaikan oleh Anggota Sekretaris Komisi III DPRD Bengkalis, Surya Budiman. Menurutnya, seluruh instansi terkait khususnya Bapenda untuk terus didorong agar PAD terus meningkat karena kondisi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terus menurun menyusul penerimaan dari dana bagi hasil (DBH) berkurang.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta, dengan kondisi APBD yang terus turun itu harus menggenjot PAD dari semua sektor yang potensial.

Kepada Bapenda, Surya Budiman juga berharap agar menggali potensi-potensi yang bisa meningkatkan PAD Kabupaten Bengkalis, seperti kerja sama dengan PLN terkait PPJ harus digarap dengan maksimal

"Masyarakat juga harus mengetahui, bahwa kondisi keuangan daerah tidak seperti dahulu lagi, oleh karena itu kita harus bekerja keras untuk bagaimana caranya meningkatkan PAD agar bisa nantinya membiayai pembangunan daerah ini," sebutnya.

Surya juga menganjurkan kepada masyarakat atau pelanggan PLN untuk mematuhi ketentuan dengan cara membayar tagihan listrik tepat waktu.

Di samping itu, pihak PLN diingatkan agar bisa memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Jangan hanya pelanggan saja yang diminta untuk disiplin dalam melunasi tagihan kemudian akan ditindak tegas seperti diputus apabila telat membayar tagihan.

"Kita juga akan mendorong PLN, agar memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Dan dengan pelayanan yang maksimal otomatis masyarakat pelanggan akan secara teratur dan tentu disiplin dalam membayar rekening listrik," katanya lagi.

Kemudian menurut Surya, terkait dengan kelistrikan, pihaknya selain berkoordinasi dengan Bapenda maupun PLN, juga melakukan koordinasi dengan Anggota DPR RI dari Provinsi Riau, Abdul Wahid yang membidangi persoalan kelistrikan.

Pemenuhan akan kebutuhan listrik di Kabupaten Bengkalis sangat penting, oleh karena itu harus bisa mencukupi untuk masyarakat atau pelanggan. Dan masalah listrik menjadi perhatian khusus dari kita dan apabila Kabupaten Bengkalis nantinya memiliki kendala-kendala, tentu akan berusaha kita perjuangkan bersama Anggota DPR RI," tutupnya.

Apa Itu PPJ

Setiap pembayaran rekening listrik yang dibayar terdapat biaya PPJ yang harus dilunasi. Banyak masyarakat tidak mengetahui, setiap pembelian pulsa listrik prabayar maupun pasca bayar dikenakan PPJ. Apakah masyarakat tahu apa itu PPJ?, untuk apa PPJ? dan berapa besarnya PPJ?

Dalam Peraturan Bupati (Perbup) Bengkalis Nomor 7 Tahun 2012 tentang Nilai Jual Tenaga Listrik dan Tarif Pajak Penerangan Jalan  (PPJ) yang Dihasilkan Sendiri kemudian dasar pada Pasal 26 dan Pasal 77 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Bahwa, subjek PPJ orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan atau menyediakan tenaga listrik, lalu wajib PPJ adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

Kemudian sesuai aturan tersebut,  dasar pengenaan PPJ merupakan nilai jual tenaga listrik, yaitu merupakan tagihan biaya beban atau tetap ditambah dengan biaya pemakaian variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.

Tarif PPJ ditetapkan sebagai berikut ; penggunaan tenaga listrik bersumber dari yang lain, seperti oleh industri pertambangan, minyak dan gas (migas) maka tarif PPJ ditetapkan sebesar 3 persen, selain itu bersumber dari yang lain, juga PPJ sebesar 4 persen.

Sedangkan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 persen.

Dengan demikian PPJ merupakan salah satu sumber PAD Kabupaten Bengkalis yang bisa digunakan untuk pengembangan atau pembangunan daerah. Salah satu penggunaan hasil PPJ seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, disebutkan bahwa hasil pungutan PPJ sebagian dialokasikan untuk PJU.***(dik/advertorial)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Membludak, 435 Calon Peserta Daftar Ikut Webinar AMSI Riau
- Diduga Dipersulit Pengurusan Surat Tanah, Taman Pengajian di Rumbai Terkendala
- Bertambah 40, Dua Warga Luar Provinsi Riau Terkonfirmasi Covid-19 di Riau
- BPKAD Bengkalis Segera Lelang 56 Unit Mobnas
- Gubri Bahas Perkebunan dan Penyelesaian Konflik Lahan Bersama DPRD Riau
- Waspada COVID-19, Pemko Pekanbaru Gelar Razia Masker
- Pemprov Usulkan Plt Bupati Bengkalis ke Kemendagri
- Waspada, Kasus Tanpa Gejala Meningkatkan
- Terlantar di Duri, TRC PPAI dan Srikandi Masuri Selamatkan Wanita Diduga ODGJ ke Rohul
- Paripurna HUT ke 63 Riau, 8 Orang Anggota DPRD tak Hadir
- Razia Hotel Melati, Dewan Dukung Kerja Satpol PP Pekanbaru
- Paripurna HUT ke-63 Riau, Gubri Ajak Perkuat Ketahanan Ekonomi
- Tambahan 50 Pasien Terkonfirmasi Covid-19 Hari Ini Terbanyak Siak dan Pekanbaru
- Antisipasi Penyebaran Covid-19, Lurah Talang Mandi Serahkan Alat Penyemprot dan Disinfektan
- Pemkab Inhil Serahkan 4500 Sertifikat Tanah
- Sempena HUT ke-63 Riau, AMSI Taja Webinar Merayu APBN
- Operasi Patuh 2020, Satlantas Bengkalis Tilang 194 Pelanggaran
- Bupati Kuansing Terima Penghargaan Dari BPS RI Atas Capaian SPO
- Tambah 15, Siak Masih Terbanyak Kasus Terkonfirmasi Covid-19
- Selain Pendakwah, UAS Juga Penyair


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com