Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Selasa, 22 September 2020 19:23
5.701 Kasus, Lemahnya Kesadaran Protokol Kesehatan Sebabkan Kasus Cobid Meningkat

Selasa, 22 September 2020 19:09
Diduga Jatuh dari Pohon, Pria Penjerat Burung di Bathin Solapan, Bengkalis Tewas

Selasa, 22 September 2020 18:51
Satgas Pemburu Teking Covid-19 Mulai Aksi, Kapolres Rohul Ingatkan Masyarakat Pakai Masker

Selasa, 22 September 2020 18:03
Ratusan Pekerja PT Padasa Enam Utama Dirikan Tenda di Disnakertran Riau

Selasa, 22 September 2020 17:29
Polres Inhil Berhasil Gagalkan Penyeludupan Ratusan Kardus Miras

Selasa, 22 September 2020 17:25
Disdukcapil Pelalawan Tutup, 4 Pegawai Terpapar Covid-19

Selasa, 22 September 2020 17:06
Cegah Covid-19 Meluas, BPBD Rohul Kembali Bagikan Ribuan Masker Gratis

Selasa, 22 September 2020 16:40
Jalan Penghubung Tiga Desa di Siakkecil, Bengkalis Belumpow

Selasa, 22 September 2020 16:35
Semua Ornamen Melayu Fly Over Dicopot, Diganti Dengan Cat

Selasa, 22 September 2020 16:15
Korupsi Alih Fungsi Lahan, KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Manager PT Duta Palma



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 8 Juli 2020 15:51
Pemprov Riau Optimis Menangkan Gugatan SK PAW Mantan Anggota DPRD Kampar

Gugatan terkait SK pemberhentian dan PAW mantan anggota DPRD Kampar masih berjalan di PTUN. Pemprov Riau optimis, menangkan gugatan itu yang dialamatkan kepada Gubernur Riau.

Riauterkini - PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Hukum optimis memenangkan gugatan atas kuasa hukum Morgan Simanjutak, mantan anggota DPRD Kampar dari Partai Semokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Senin (11/5/20) lalu.

Gugatan dianggap tak sesuai fakta persidangan, termasuk tidak adanya dukungan dalil dari saksi penggugat, yang memperkarakan Gubernur Riau terkait SK pemberhentian dan pengangkatan PAW anggota DPRD Kampar dari Morlan Simanjutak ke Anatona Nazara.

"Kami dari tim kuasa hukum dari Biro Hukum terkait perkara itu, fakta persidangan yang tersaji dalam fakta persidangan di PTUN, kita optimis memenangi perkara itu," kata Kabag Hukum Setdaprov Riau, Rabu (8/7/20).

Ditegaskan Yan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018, jelas mengatakan bahwa kewenangan Gubernur adalah kewenangan atributif secara ex officio.

Hal itu juga didukung undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, juga jelas dinyatakan mengenai pemberhentian anggota DPRD kabupaten dan kota berdasarkan usulan dari Parpol.

"Nah, yang mengusulkan pemberhentian Morlan Simanjutak ini langsung dari Ketum DPP PDI-P, Megawati yang juga ditandatangani Sekjen Hasto Kristianto. Artinya, proses SK pemberhentian dan PAW itu, dari Gubernur Riau hanya menjalankan undang-undang. Justru sebaliknya, kalau tidak dilakukan, justru Gubri salah," ungkap Yan.

"Jadi jelas berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan PP 12 tahun 2018, jelas persoalan itu harus dilaksananakan. Akan jadi salah jika Gubernur tidak memproses," ungkap Yan lagi.

Karena itu, Yan berharap kepada pihak pengadilan dapat melihat perkara ini dari sisi materil dan formil. Artinya, gugatan Dari pihak penggugat melalui kuasa hukumnya itu tak sesuai fakta.

Persidangan yang sudah melalui tahapan proses hukum, seperti desmisal proses, esepsi dan jawaban, minggu lalu itu sudah melalui proses pembuktian dan menghadirkan saksi baik dari penggugat mau pun tergugat.

"Kita optimis, karena apa yang dilaksanakan Gubernur Riau menjalankan amanat undang-undang itu sendiri. Tidak ada kepentingan apa pun dalam hal ini," ujar Yan.

Seperti diketahui, Anatona Nazara mengucapkan sumpah dan janji sebagai pengganti antar waktu (PAW) angggota DPRD Kabupaten Kampar sisa waktu periode 2019-2024 menggantikan Morlan Simanjuntak.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui Bidang Hukum sebelumnya menyatakan terkait pemecatan anggota DPRD terpilih Kabupaten Kampar, Riau dari PDIP Morlan Simanjuntak.

Dinyatakan dikarenakan karena Morlan dianggap tidak memenuhi syarat sebagai caleg DPRD terpilih Kabupaten Kampar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu karena masih menyandang status narapidana hingga 16 November 2019.

Pasalnya, pada saat proses Pemilu 2019 berlangsung, Morlan masih berstatus sebagai narapidana dengan pidana penjara selama delapan bulan berdasarkan putusan pengadilan dan putusan Mahkamah Agung. Karena itu, berdasarkan pada ketentuan Pasal 426 ayat (2) UU Pemilu terhadap Keputusan KPU yang telah ditetapkan untuk Morlan, secara otomatis batal demi hukum.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- 5.701 Kasus, Lemahnya Kesadaran Protokol Kesehatan Sebabkan Kasus Cobid Meningkat
- Ratusan Pekerja PT Padasa Enam Utama Dirikan Tenda di Disnakertran Riau
- Disdukcapil Pelalawan Tutup, 4 Pegawai Terpapar Covid-19
- Cegah Covid-19 Meluas, BPBD Rohul Kembali Bagikan Ribuan Masker Gratis
- Jalan Penghubung Tiga Desa di Siakkecil, Bengkalis Belumpow
- Semua Ornamen Melayu Fly Over Dicopot, Diganti Dengan Cat
- Dewan Desak Pemkab Rohul Jatuhi Sanksi Tegas Perusahaan yang tidak Salurkan TJSP
- Diduga Langgar Netralitas, Bawaslu Bengkalis Periksa Dua Oknum ASN
- Satgas Covid 19 Inhil Gelar Apel Pasukan Penyemprotan Massal dan Pemburu Teking
- KPU Bengkalis Tetapkan Mekanisme Penetapan, Pencabutan Nomor Urut Paslon
- Permudah Masyarakat, DPMPTSP Kuansing Buka Pelayanan Online
- Mantan Gubri Annas Bebas, Keluarga Belum Dapat Pemberitahun dari Suka Miskin
- Bertambah 161, Kasus Covid-19 Terbanyak Pekanbaru 72 Orang
- Peringati HUT ke-65 Polantas, Unit Lantas Polsek Ujung Batu Berbagi Sembako
- 118 ASN Pemprov Riau Terpapar Covid, Diantaranya Kepala Bappedalitbang
- Kedatangan Rumah Sakit Terapung docterSHARE ke Pekanbaru Salah Alamat
- Turut Berpartisipasi Kegiatan Kodim 0314/Inhil, Polres Inhil Kirim Anggota untuk Donor Darah
- Putus Mata Rantai Covid-19, Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Bagikan Ribuan Masker ke Pelanggan dan Masyarakat
- Ratusan Sepeda Minion Ikuti Kontes di Bengkalis
- Berbagi Ribuan Masker di Duri, IWO Bengkalis Gandeng Polsek Mandau dan Praktisi Hukum


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com