Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 5 Agustus 2020 20:22
Koordinasi dengan KPU Pelalawan, KPID Riau Siap Sukseskan Pilkada Serentak di 9 Kabupaten Kota

Rabu, 5 Agustus 2020 20:14
Sektor Jasa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Riau

Rabu, 5 Agustus 2020 18:15
Bupati Kuansing Launching Peremajaan Sawit Rakyat

Rabu, 5 Agustus 2020 18:01
Bertambah 29, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Hari Ini Terbanyak dari Siak

Rabu, 5 Agustus 2020 15:29
Warga Rohul Tewas Tenggelam di Sungai Kampar Dekat PLTA Koto Panjang

Rabu, 5 Agustus 2020 15:25
Antisipasi Covid-19 Danrem 031/WB Ingatkan Prajurit Kodim 0302 Inhu Tetap Berolahraga

Rabu, 5 Agustus 2020 14:08
Batasi Pertemuan dengan Siswa, SMP Taruna Andalan Pelalawan Belajar Sistem Daring

Rabu, 5 Agustus 2020 14:04
Resmikan SMPN 6 Kuantan Mudik, Bupati Kuansing Harap Lahirkan SDM Unggul

Rabu, 5 Agustus 2020 13:58
Gasak Ratusan Juta Milik Nasabah,
Komplotan Maling Ganjal Tusuk Gigi di Mesin ATM Diringkus Polres Bengkalis


Rabu, 5 Agustus 2020 13:38
Mankir, Polda Jadwal Ulang Pemeriksaan Mantan Anggota DPRD Bengkalis



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 8 Juli 2020 15:51
Pemprov Riau Optimis Menangkan Gugatan SK PAW Mantan Anggota DPRD Kampar

Gugatan terkait SK pemberhentian dan PAW mantan anggota DPRD Kampar masih berjalan di PTUN. Pemprov Riau optimis, menangkan gugatan itu yang dialamatkan kepada Gubernur Riau.

Riauterkini - PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Hukum optimis memenangkan gugatan atas kuasa hukum Morgan Simanjutak, mantan anggota DPRD Kampar dari Partai Semokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Senin (11/5/20) lalu.

Gugatan dianggap tak sesuai fakta persidangan, termasuk tidak adanya dukungan dalil dari saksi penggugat, yang memperkarakan Gubernur Riau terkait SK pemberhentian dan pengangkatan PAW anggota DPRD Kampar dari Morlan Simanjutak ke Anatona Nazara.

"Kami dari tim kuasa hukum dari Biro Hukum terkait perkara itu, fakta persidangan yang tersaji dalam fakta persidangan di PTUN, kita optimis memenangi perkara itu," kata Kabag Hukum Setdaprov Riau, Rabu (8/7/20).

Ditegaskan Yan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018, jelas mengatakan bahwa kewenangan Gubernur adalah kewenangan atributif secara ex officio.

Hal itu juga didukung undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, juga jelas dinyatakan mengenai pemberhentian anggota DPRD kabupaten dan kota berdasarkan usulan dari Parpol.

"Nah, yang mengusulkan pemberhentian Morlan Simanjutak ini langsung dari Ketum DPP PDI-P, Megawati yang juga ditandatangani Sekjen Hasto Kristianto. Artinya, proses SK pemberhentian dan PAW itu, dari Gubernur Riau hanya menjalankan undang-undang. Justru sebaliknya, kalau tidak dilakukan, justru Gubri salah," ungkap Yan.

"Jadi jelas berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan PP 12 tahun 2018, jelas persoalan itu harus dilaksananakan. Akan jadi salah jika Gubernur tidak memproses," ungkap Yan lagi.

Karena itu, Yan berharap kepada pihak pengadilan dapat melihat perkara ini dari sisi materil dan formil. Artinya, gugatan Dari pihak penggugat melalui kuasa hukumnya itu tak sesuai fakta.

Persidangan yang sudah melalui tahapan proses hukum, seperti desmisal proses, esepsi dan jawaban, minggu lalu itu sudah melalui proses pembuktian dan menghadirkan saksi baik dari penggugat mau pun tergugat.

"Kita optimis, karena apa yang dilaksanakan Gubernur Riau menjalankan amanat undang-undang itu sendiri. Tidak ada kepentingan apa pun dalam hal ini," ujar Yan.

Seperti diketahui, Anatona Nazara mengucapkan sumpah dan janji sebagai pengganti antar waktu (PAW) angggota DPRD Kabupaten Kampar sisa waktu periode 2019-2024 menggantikan Morlan Simanjuntak.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui Bidang Hukum sebelumnya menyatakan terkait pemecatan anggota DPRD terpilih Kabupaten Kampar, Riau dari PDIP Morlan Simanjuntak.

Dinyatakan dikarenakan karena Morlan dianggap tidak memenuhi syarat sebagai caleg DPRD terpilih Kabupaten Kampar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu karena masih menyandang status narapidana hingga 16 November 2019.

Pasalnya, pada saat proses Pemilu 2019 berlangsung, Morlan masih berstatus sebagai narapidana dengan pidana penjara selama delapan bulan berdasarkan putusan pengadilan dan putusan Mahkamah Agung. Karena itu, berdasarkan pada ketentuan Pasal 426 ayat (2) UU Pemilu terhadap Keputusan KPU yang telah ditetapkan untuk Morlan, secara otomatis batal demi hukum.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Bupati Kuansing Launching Peremajaan Sawit Rakyat
- Bertambah 29, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Hari Ini Terbanyak dari Siak
- Antisipasi Covid-19 Danrem 031/WB Ingatkan Prajurit Kodim 0302 Inhu Tetap Berolahraga
- Didukung Perusahaan, Karhutla Riau Alami Penurunan Signifikan
- Tambah 71, Kasus Covid-19 di Riau Meledak Lagi
- Ops Patuh Lancang Kuning, Pengendara Tertib Dapat Hadiah Dari Satlantas Pelalawan
- Dorong Partisipasi Masyarakat, Bawaslu Bengkalis Rencanakan Jalin Kerja Sama Pengawasan
- Disdik Bengkalis Ingatkan Pengadaan Baju Seragam Tidak Dibenarkan di Sekolah
- Pekerjaan Oferlay Aspal Dinas PUPR Pekanbaru Diduga Terlalu Tipis
- Dihadiri Wagubri, ASN dan THL Ikuti Swab Massal
- Dari Ruang Isolasi Pasien Corona Ibnu Mas'ud Ajak Serius Ikuti Prokes
- BLT Covid - 19 Kabupaten Kuansing Segera Disalurkan 
- Hasil Tracking, 7 Warga Pelalawan Ketularan Corona dari MR
- Jelang Diresmikan Jokowi, 248 Titik CCTV Dipasang Dijalan Tol Permai
- Pilkada 2020, PWI Bengkalis Terbuka dengan Seluruh Kandidat
- Bertambah 50, Pasien Terkonfirmasi Covid-19 Terbanyak dari Rohil
- Bapenda Pekanbaru Sembelih 9 Ekor Hewan Kurban
- 21 Warga Positif Covid 19, Polilklinik Rawat Jalan RSUD Rohil Tutup Sementara
- Pengunduran Diri Kepsek SMPN Ditolak Pemkab Inhu
- Nostalgia Pewarta, Bagus Santoso Sambangi PWI Bengkalis


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com