Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 13 Agustus 2020 22:21
Inovasi Diskominfopers Inhil,
INPAS, Integrasi Bilik Data dan Informasi Menuju 'Kabupaten Informatif'


Kamis, 13 Agustus 2020 20:42
Putusan Inkrah, Kejari Pekanbaru Eksekusi Terpidana Korupsi Pembangunan Gedung Fisipol Unri

Kamis, 13 Agustus 2020 20:37
Saksi Sebut Eet Jemput Uang PT CGA ke Surabaya

Kamis, 13 Agustus 2020 20:32
Tambah 68, Kasus Covid-19 di Riau Kembali Meledak

Kamis, 13 Agustus 2020 19:04
Rencanakan Bom Bunuh Diri, 5 Teroris Diringkus di Kampar

Kamis, 13 Agustus 2020 18:24
Usut Dugaan Pemerasan oleh Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMP dari Inhu

Kamis, 13 Agustus 2020 16:49
DPRD Pekanbaru Dorong Pemko Bisa Atur Aktivitas Imigran

Kamis, 13 Agustus 2020 16:48
Pembelajaran Tatap Muka,
Disdik Bengkalis Masih Menunggu Rekomendasi Gugus Tugas


Kamis, 13 Agustus 2020 16:45
Team RSPA Pelalawan Taja Dikmas Lantas Di SMP N 1 Pangkalan Kerinci

Kamis, 13 Agustus 2020 16:34
Warga Kuala Sebatu, Inhil Tangkap Buaya Sepanjang 3 Meter



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 13 Juli 2020 21:43
Dinilai Lamban Tangani Dugaan SPPD Fiktif, Mahasiswa Demo Polres Inhu

Mahasiswa yang tergabung dalam Forba datangi Mapolres Inhu. Massa meminta kejelasan tentang dugaan korupsi SPPD fiktif tahun 2016-2018 di DPRD.

Riauterkini-RENGAT-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Rakyat Bicara (Forba) Propinsi Riau menggelar aksi di depan Mapolres Indragiri Hulu (Inhu), aksi tersebut digelar untuk meminta kejelasan tentang dugaan korupsi SPPD fiktif tahun 2016-2018 di DPRD Inhu yang dinilai lamban dalam penangananya.

Setelah menggelar aksi di depan pintu masuk Polres Inhu, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forba Propinsi Riau diterima langsung oleh AKBP.Efrizal Kapolres Inhu di ruang Adhi Pradana Polres Inhu, Senin (13/7/20) dengan didampingi Kasat Reskrim AKP.Febriandi dan Kasat Intel Polres Inhu AKP.Ari Surya.

Dalam dialog antara mahasiswa yang tergabung dalam Forba dengan Kapolres Inhu AKBP.Efrizal, koordinator Forba Rizky Andra Leksi dengan tegas menyatakan, dalam tujuh hari bila tidak ada kelanjutan dalam penanganan kasus ini. Pihaknya akan menyurati KPK untuk mengambil alih kasus ini.

"Bila dalam tujuh hari tidak juga ada kejelasan dalam penanganan kasus ini, maka kami akan menyurati KPK untuk mengambil alih kasus ini, selain itu Forba juga akan meminta Mabes Polri untuk turun mengusut dugaan kasus korupsi SPPD fiktif anggota DPRD Inhu periode 2014-2019 senilai Rp.45 miliar yang saat ini ditangani Polres Inhu," tegasnya.

Selain itu, mahasiswa yang tergabung dalam Forba juga menyampaikan pernyataan sikap yang isinya antara lain berbunyi, mendesak Polres Inhu mengusut tuntas tindak pidana korupsi senilai Rp.45 miliar terkait dugaan SPPD fiktif anggota DPRD Inhu periode 2014 - 2019.

"Forba juga mendesak kepada Polres Inhu menetapkan 39 orang anggota DPRD Inhu yang terlibat sebagai tersangka kasus korupsi SPPD fiktif dan mendesak Polres Inhu untuk juga memeriksa pejabat sekretariat dewan DPRD Inhu, atas dugaan kasus korupsi SPPD fiktif DPRD Inhu tahun 2016 - 2018," ungkapnya.

Sementara itu Kapolres Inhu AKBP.Efrizal menanggapi tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Forba mengatakan, kasus ini bukan kasus biasa namun kasus korupsi yang tentunya makan waktu yang panjang ditambah dengan adanya pandemi Covid-19.

"Kasus ini masih penyelidikan, gelar perkara nantinya akan dilakukan di Polda untuk menetapkan naik tidaknya menjadi penyidikan. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik Tipikor yang independen tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun akan menggelar perkara ini bersama Propam, Irwasda dan lainya. Saya saja tidak bisa ikut dalam gelar tersebut," ujarnya.

Ditambahkanya, dalam proses penyelidikan yang dilakukan Polres Inhu telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh anggota DPRD Inhu dan pejabat Sekwan DPRD Inhu yang diduga terlibat dalam dugaan SPPD fiktif tersebut.

"Untuk seluruh anggota DPRD Inhu tersebut telah kami klarifikasi termasuk sejumlah pejabat Sekwan Inhu, namun karena terhambat pandemi Covid-19 kami masih terkendala untuk menghadirkan saksi ahli. Dan terkait pengembalian, Polres Inhu tidak pernah menerima pengembalian apapun dari kasus tersebut," jelasnya. * (guh)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Tambah 68, Kasus Covid-19 di Riau Kembali Meledak
- Rencanakan Bom Bunuh Diri, 5 Teroris Diringkus di Kampar
- Bupati Kuansing Tinjau Pembangunan Masjid Nurhidayah Desa Pauh Angit
- Ubah Sampah Menjadi Rupiah, PT CPI – Unilak Berdayakan Bank Sampah di Riau
- Bertambah 32, Dua Warga Jabar dan Sumsel Terkonfirmasi Covid-19 di Riau
- Alhamdulillah, 34.529 KK dan 209 Anak Panti di Bengkalis Terima BST Tahap II dan III
- Kadiskominfotik Riau Ajak Masyarakat Gunakan Internet Dengan Bijak dan Sehat
- BPJS Kesehatan Relaksasi Ringankan Peserta JKN Bayar Iuran
- DP WA Politisi Gerindra Dihacker, Disulap Jadi Gambar Porno
- Tambah 19, Kasus Covid-19 di Riau Capai 789 Orang
- Biar Ada Efek Jera,
Ketua DPRD Pekanbaru Setuju Pelanggar Protokol Kesehatan Diberi Sanksi Kerja Sosial

- Polsek Pangkalan Lesung dan RPK SLS Berjibaku Lakukan Pendinginan Karlahut
- Hari Kemerdekaan RI, Lapas Bengkalis Usulkan Remisi 851 Warga Binaan
- Ketua TP PKK Riau Bagi-bagi Masker Gratis
- SMP Plus Taruna Persiapkan Sejumlah Kegiatan dan Lomba Isi Peringatan HUT ke-75 RI
- Buka Webinar AMSI, Gubri Sebut Kontribusi Besar Modal Rayu APBN
- Gaji 13 ASN Kuansing Hari Ini Dicairkan
- Membludak, 435 Calon Peserta Daftar Ikut Webinar AMSI Riau
- Diduga Dipersulit Pengurusan Surat Tanah, Taman Pengajian di Rumbai Terkendala
- Bertambah 40, Dua Warga Luar Provinsi Riau Terkonfirmasi Covid-19 di Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com