Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 15 Agustus 2020 16:34
Maju Pilkada Inhu, Wahyu-Supriati Sowan ke Tokoh Inhu

Sabtu, 15 Agustus 2020 15:25
Timsus Polres Bengkalis Ringkus Tiga Pengedar Sabu di Bathin Solapan

Sabtu, 15 Agustus 2020 14:51
BNNP Riau Ringkus Pengedar Sabu 2 Kg Tujuan Bandar Lampung

Sabtu, 15 Agustus 2020 09:38
Sengketa Hutang, Kapolsek Pangkalan Lesung Mediasi PT SLS dengan KKPA Jasa Sepakat

Sabtu, 15 Agustus 2020 09:27
Alhamdulillah, Pasien Covid-19 Terakhir Dirawat di Inhil Sembuh

Jum’at, 14 Agustus 2020 21:42
Penyaluran BLT Covid - 19 di Duri, Bengkalis, Nama Puluhan Warga Duri Timur Hilang

Jum’at, 14 Agustus 2020 20:11
Lima Sekawan Pelaku Penculikan dan Penyekapan di Pekanbaru Digulung Polisi

Jum’at, 14 Agustus 2020 19:23
Terdampak Covid-19, Dewan Minta Pemko Pekanbaru Beri Stimulus Pelaku UMKM

Jum’at, 14 Agustus 2020 18:30
Tambah 29, 18 Kasus Terkonfirmasi Covid-19 dari Kuansing

Jum’at, 14 Agustus 2020 17:35
Alasan Minjam, Pria Setengah Abad di Bathin Solapan Malah Larikan Empat Sepeda Motor



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 30 Juli 2020 20:16
Datangi DPRD Riau, Cipayung Plus Pekanbaru Suarakan Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Pekanbaru gelar aksi di DPRD Riau. Mereka menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Riauterkini - Kamis (30/07/20) puluhan mahasiswa yang hadir dari berbagai organisasi seperti IMM, HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, dan tergabung dalam Cipayung Plus Pekanbaru datangi DPRD Riau. Mereka menggelar unjuk rasa menyatakan sikap menolak Omnibus Law RUU Cipta Karya.

Korlap Aksi, Asmin Mahdi mengatakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja memiliki banyak aturan yang dinilai berpotensi merebut hak-hak para buruh. "Aturan ini hanya berpihak kepada kepentingan para pengusaha dan minim berpihak kepada pekerja atau buruh," katanya.

Ia juga menjelaskan pemerintah sebelumnya pernah gagal meloloskan RUU KUHP yang menimbulkan gejolak di seluruh Nusantara. Hal ini dinilai massa wujud minimnya uji publik dan sosialisasi oleh pihak pemerintah.

"Hari ini kita nyakatakan sikap menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja," bebernya.

Lanjutnya, Omnibus Law RUU Cipta Kerja hanya akan menghisap dan menghilangkan hak-hak para buruh dan pekerja. Bahkan ini juga akan mengancam eksploitasi kerja rodi para buruh dan pekerja.

" Ini adalah jalan mulus para pengusaha - pengusaha nekolim," paparnya.

Tak hanya itu saja, massa juga menolak penyederhanaan izin investasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan sesuai dengan UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

"Kita minta keluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Karya kemudian lakukan harmonisasi peraturan perundang- undangan terkait ketenagakerjaan dan hubungan industrial," tegasnya.

" Kita minta DPRD Riau, meninjau RUU Cipta Kerja karena sangat merugikan buruh dan pekerja Indonesia," tandasnya.*(arl)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Alhamdulillah, Pasien Covid-19 Terakhir Dirawat di Inhil Sembuh
- Penyaluran BLT Covid - 19 di Duri, Bengkalis, Nama Puluhan Warga Duri Timur Hilang
- Terdampak Covid-19, Dewan Minta Pemko Pekanbaru Beri Stimulus Pelaku UMKM
- Tambah 29, 18 Kasus Terkonfirmasi Covid-19 dari Kuansing
- Layani Masyarakat Satpas Polresta Pekanbaru Kenakan Kostum Pahlawan
- Program Kemitraan Pinky, Pertamina Bantu Bangkitkan UMKM Indonesia
- Bawaslu Bengkalis Ingatkan Netralitas Kades dan ASN di Pilkada 2020
- Lagi, DPRD Riau di Demo, Ratusan Buruh Tolak RUU Cipta Kerja dan Kenaikan BPJS
- Disidang Paripurna Bupati Kuansing Sampaikan Capaian WTP
- Tambah 68, Kasus Covid-19 di Riau Kembali Meledak
- Rencanakan Bom Bunuh Diri, 5 Teroris Diringkus di Kampar
- Bupati Kuansing Tinjau Pembangunan Masjid Nurhidayah Desa Pauh Angit
- Ubah Sampah Menjadi Rupiah, PT CPI – Unilak Berdayakan Bank Sampah di Riau
- Bertambah 32, Dua Warga Jabar dan Sumsel Terkonfirmasi Covid-19 di Riau
- Alhamdulillah, 34.529 KK dan 209 Anak Panti di Bengkalis Terima BST Tahap II dan III
- Kadiskominfotik Riau Ajak Masyarakat Gunakan Internet Dengan Bijak dan Sehat
- BPJS Kesehatan Relaksasi Ringankan Peserta JKN Bayar Iuran
- DP WA Politisi Gerindra Dihacker, Disulap Jadi Gambar Porno
- Tambah 19, Kasus Covid-19 di Riau Capai 789 Orang
- Biar Ada Efek Jera,
Ketua DPRD Pekanbaru Setuju Pelanggar Protokol Kesehatan Diberi Sanksi Kerja Sosial



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com