Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Selasa, 22 September 2020 21:32
Wacana Duri Timur Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid - 19 di Bengkalis Disambut Aksi Protes

Selasa, 22 September 2020 20:20
Satgas Turun ke Jalan Cek Warga Bengkalis Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Selasa, 22 September 2020 19:23
5.701 Kasus, Lemahnya Kesadaran Protokol Kesehatan Sebabkan Kasus Cobid Meningkat

Selasa, 22 September 2020 19:09
Diduga Jatuh dari Pohon, Pria Penjerat Burung di Bathin Solapan, Bengkalis Tewas

Selasa, 22 September 2020 18:51
Satgas Pemburu Teking Covid-19 Mulai Aksi, Kapolres Rohul Ingatkan Masyarakat Pakai Masker

Selasa, 22 September 2020 18:03
Ratusan Pekerja PT Padasa Enam Utama Dirikan Tenda di Disnakertran Riau

Selasa, 22 September 2020 17:29
Polres Inhil Berhasil Gagalkan Penyeludupan Ratusan Kardus Miras

Selasa, 22 September 2020 17:25
Disdukcapil Pelalawan Tutup, 4 Pegawai Terpapar Covid-19

Selasa, 22 September 2020 17:06
Cegah Covid-19 Meluas, BPBD Rohul Kembali Bagikan Ribuan Masker Gratis

Selasa, 22 September 2020 16:40
Jalan Penghubung Tiga Desa di Siakkecil, Bengkalis Belumpow



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 10 Agustus 2020 20:53
Diduga Dipersulit Pengurusan Surat Tanah, Taman Pengajian di Rumbai Terkendala

Seorang warga Umban Sari, Pekanbaru mengaku dipersulit dalam pengurusan surat tanahnya. Padahal telah memiliki SKT dan Surat Keterangan Wakaf tahun 1976.

Riauterkini - PEKANBARU - Niat ingin memiliki taman pengajian dan klinik bagi masyarakat, harus ditunda oleh Mazna yang merupakan warga Umban Sari, Rumbai, Pekanbaru. Pasalnya lahannya 9x30 meter persegi belum juga mendapat persetujuan dari pihak kelurahan untuk pengurusan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Padahal perempuan berusia 77 tahun tersebut telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Wakaf pada 1976 silam.

Anak Kandung Mazna, Sri lindawati kepada riauterkini com mengatakan alasan perangkat desa seperti RT, RW dan Lurah tidak memberikan tanda tangan pengurusan surat tersebut, lantaran di atas lahan seluas 9x30 meter persegi itu berdiri bangunan balai pertemuan masyarakat dan posyandu.

" Saat ini bangun itu sudah jarang difungsikan untuk pertemuan masyarakat. Hanya memang masih aktif untuk digunakan posyandu oleh ibu- ibu. Karena ibu (Mazna) dulu adalah ketua posyandu tersebut," katanya, Senin (10/08/20).

Dikatakan Sri, keberadaan balai pertemuan itu menjadi salah satu kendala pihaknya untuk mengurus surat tersebut, karena belakang Ia mendapatkan informasi bahwa sebagian masyarakat meminta ganti rugi bangunan tersebut.

" Bangunan itu kita dirikan menggunakan uang pribadi yakni Yayasan Wanita Muslimah (milik Mazna) yang saat pembangunannya dilakukan bersama ABRI masuk desa kala itu. Bahkan hingga saat ini listrik kami juga yang bayar," paparnya.

Sementara, gedung itu saat ini juga sudah jarang difungsikan. Biasanya kalau ada pertemuan masyarakat, warga mengadakan di aula yang berada di Kantor Lurah yang tak jauh dari lokasi lahan tersebut.

Tambahnya lagi, lantaran masih digunakannya gedung itu untuk posyandu, maka Mazna dan keluarga ingin menghibahkan lahan seluas 7x9 meter persegi untuk pembuatan gedung posyandu. Namun, setelah tanah hibah tersebut dilakukan, pengurusan pembuatan SKGR itu pun masih belum terselesaikan.

"Pihak RT, RW dan Lurah terkesan menunda- nunda untuk pemberian tanda tangan. Bahkan malah saling lempar hingga saat ini," bebernya.

"Kita sudah berupaya menjumpai satu persatu untuk mendapatkan tanda tangan itu. Namun hasilnya masih nihil. Kita belum tau pasti apa alasan mereka tidak mau memberikan tanda tangan. Padahal tanah kita ini tidak bersengketa," tambahnya.

Terpisah, Lurah Umban Sari Asparida saat di konfirmasi riuaterkini.com membenarkan adanya kendala itu dalam pembuatan surat tanah milik Mazna.

" Ini masalahnya sudah bertahun- tahun. Bahkan dari lurah- lurah sebelumnya. Kita saat ini sedang pelajari," katanya.

Ia juga sudah beberapa kali mengadakan diskusi bersama Ketua RT, Ketua RW, dan tokoh masyarakat beserta pihak keluarga Mazna. Namun memang belum membuahkan hasil.

"Kalau dari administrasi surat buk Mazna itu surat kuat. Namun, kendalanya masyarakat mengaku bahwa itu tanah balai desa milik masyarakat," bebernya.

Sampai hari ini sebagain mengaku bahwa itu tanah milik desa. " Kita masih selidiki kekuatan hukum tanah milik desa seperti yang warga katakan," bebernya.

Sementara, terkait pembangunan balai pertemuan itu, Asparida tidak sependapat dengan keterangan pihak keluarga Mazna. Bahwa uang untuk pembangunan itu adalah uang dari pemerintah dan dibangun oleh masyarakat secara bergotong-royong

" Benar, sudah ada pihak keluarga untuk menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan gedung posyandu. Intinya, niat sudah baik. Namun saya kurang tau pasti apa alasan RT dan RW tidak mau bertanda tangan," katanya.

"Kita tidak berani tanda tangan jika RT, RW tidak tanda tangan," tambah Asparida.

Langkah selanjutnya, Asparida akan kembali mengadakan pertemuan terhadap beberapa pihak tersebut. "Saya mau panggil lagi nanti, apa masalahnya kenapa tidak di tandatangani, kemudian jika tidak mau menandatangi, mereka (RT, RW) membuat surat pernyataan," tegasnya.

" Kita juga akan tindak lanjuti informasi masyarakat yang mengatakan bahwa tanah milik Alwi bukan berada di wilayah yang kini hendak dibuat suratnya. Namun di daerah lain. Memang kita belum telusuri, namun memang kita sudah koordinasi dengan BPN untuk batas- batas tanah itu," tutupnya.

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Wacana Duri Timur Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid - 19 di Bengkalis Disambut Aksi Protes
- Satgas Turun ke Jalan Cek Warga Bengkalis Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19
- 5.701 Kasus, Lemahnya Kesadaran Protokol Kesehatan Sebabkan Kasus Cobid Meningkat
- Ratusan Pekerja PT Padasa Enam Utama Dirikan Tenda di Disnakertran Riau
- Disdukcapil Pelalawan Tutup, 4 Pegawai Terpapar Covid-19
- Cegah Covid-19 Meluas, BPBD Rohul Kembali Bagikan Ribuan Masker Gratis
- Jalan Penghubung Tiga Desa di Siakkecil, Bengkalis Belumpow
- Semua Ornamen Melayu Fly Over Dicopot, Diganti Dengan Cat
- Dewan Desak Pemkab Rohul Jatuhi Sanksi Tegas Perusahaan yang tidak Salurkan TJSP
- Diduga Langgar Netralitas, Bawaslu Bengkalis Periksa Dua Oknum ASN
- Satgas Covid 19 Inhil Gelar Apel Pasukan Penyemprotan Massal dan Pemburu Teking
- KPU Bengkalis Tetapkan Mekanisme Penetapan, Pencabutan Nomor Urut Paslon
- Permudah Masyarakat, DPMPTSP Kuansing Buka Pelayanan Online
- Mantan Gubri Annas Bebas, Keluarga Belum Dapat Pemberitahun dari Suka Miskin
- Bertambah 161, Kasus Covid-19 Terbanyak Pekanbaru 72 Orang
- Peringati HUT ke-65 Polantas, Unit Lantas Polsek Ujung Batu Berbagi Sembako
- 118 ASN Pemprov Riau Terpapar Covid, Diantaranya Kepala Bappedalitbang
- Kedatangan Rumah Sakit Terapung docterSHARE ke Pekanbaru Salah Alamat
- Turut Berpartisipasi Kegiatan Kodim 0314/Inhil, Polres Inhil Kirim Anggota untuk Donor Darah
- Putus Mata Rantai Covid-19, Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Bagikan Ribuan Masker ke Pelanggan dan Masyarakat


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com