Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 19 September 2020 19:22
Diskes Catat 85.044 Warga Riau Telah Rapid Test

Sabtu, 19 September 2020 19:09
Bertambah 303, Kasus Covid-19 di Riau Hampir Capai 5 Ribu Kasus

Sabtu, 19 September 2020 19:00
BNI Launching Tapcash Co-Branding PSMTI dengan Experience Tol Pekanbaru - Dumai

Sabtu, 19 September 2020 18:58
Tim Polres Inhil Berhasil Ringkus 2 Pelaku Narkoba

Sabtu, 19 September 2020 18:53
Sakit Hati di Hina, Pemuda di Inhil Nekat Bacok Teman Hingga Tewas

Sabtu, 19 September 2020 12:14
Jembatan Amblas, Jalurr Pekanbaru-Pangkalankerinci Putus

Sabtu, 19 September 2020 10:42
3 ASN Positif Corona, Sejumlah Perkantoran Pemkab Kuansing Ditutup

Sabtu, 19 September 2020 09:06
Memet Edar Sabu di Bathin Solapan, Bengkalis Diringkus Polisi

Sabtu, 19 September 2020 02:03
Bupati Inhil Pimpin Rapat Pelaksanaan Ibadah di Tengah Pendemi Covid-19

Sabtu, 19 September 2020 01:57
Pilkada Serentak, 28 TPS Rohil Sangat Rawan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 10 Agustus 2020 20:53
Diduga Dipersulit Pengurusan Surat Tanah, Taman Pengajian di Rumbai Terkendala

Seorang warga Umban Sari, Pekanbaru mengaku dipersulit dalam pengurusan surat tanahnya. Padahal telah memiliki SKT dan Surat Keterangan Wakaf tahun 1976.

Riauterkini - PEKANBARU - Niat ingin memiliki taman pengajian dan klinik bagi masyarakat, harus ditunda oleh Mazna yang merupakan warga Umban Sari, Rumbai, Pekanbaru. Pasalnya lahannya 9x30 meter persegi belum juga mendapat persetujuan dari pihak kelurahan untuk pengurusan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Padahal perempuan berusia 77 tahun tersebut telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Wakaf pada 1976 silam.

Anak Kandung Mazna, Sri lindawati kepada riauterkini com mengatakan alasan perangkat desa seperti RT, RW dan Lurah tidak memberikan tanda tangan pengurusan surat tersebut, lantaran di atas lahan seluas 9x30 meter persegi itu berdiri bangunan balai pertemuan masyarakat dan posyandu.

" Saat ini bangun itu sudah jarang difungsikan untuk pertemuan masyarakat. Hanya memang masih aktif untuk digunakan posyandu oleh ibu- ibu. Karena ibu (Mazna) dulu adalah ketua posyandu tersebut," katanya, Senin (10/08/20).

Dikatakan Sri, keberadaan balai pertemuan itu menjadi salah satu kendala pihaknya untuk mengurus surat tersebut, karena belakang Ia mendapatkan informasi bahwa sebagian masyarakat meminta ganti rugi bangunan tersebut.

" Bangunan itu kita dirikan menggunakan uang pribadi yakni Yayasan Wanita Muslimah (milik Mazna) yang saat pembangunannya dilakukan bersama ABRI masuk desa kala itu. Bahkan hingga saat ini listrik kami juga yang bayar," paparnya.

Sementara, gedung itu saat ini juga sudah jarang difungsikan. Biasanya kalau ada pertemuan masyarakat, warga mengadakan di aula yang berada di Kantor Lurah yang tak jauh dari lokasi lahan tersebut.

Tambahnya lagi, lantaran masih digunakannya gedung itu untuk posyandu, maka Mazna dan keluarga ingin menghibahkan lahan seluas 7x9 meter persegi untuk pembuatan gedung posyandu. Namun, setelah tanah hibah tersebut dilakukan, pengurusan pembuatan SKGR itu pun masih belum terselesaikan.

"Pihak RT, RW dan Lurah terkesan menunda- nunda untuk pemberian tanda tangan. Bahkan malah saling lempar hingga saat ini," bebernya.

"Kita sudah berupaya menjumpai satu persatu untuk mendapatkan tanda tangan itu. Namun hasilnya masih nihil. Kita belum tau pasti apa alasan mereka tidak mau memberikan tanda tangan. Padahal tanah kita ini tidak bersengketa," tambahnya.

Terpisah, Lurah Umban Sari Asparida saat di konfirmasi riuaterkini.com membenarkan adanya kendala itu dalam pembuatan surat tanah milik Mazna.

" Ini masalahnya sudah bertahun- tahun. Bahkan dari lurah- lurah sebelumnya. Kita saat ini sedang pelajari," katanya.

Ia juga sudah beberapa kali mengadakan diskusi bersama Ketua RT, Ketua RW, dan tokoh masyarakat beserta pihak keluarga Mazna. Namun memang belum membuahkan hasil.

"Kalau dari administrasi surat buk Mazna itu surat kuat. Namun, kendalanya masyarakat mengaku bahwa itu tanah balai desa milik masyarakat," bebernya.

Sampai hari ini sebagain mengaku bahwa itu tanah milik desa. " Kita masih selidiki kekuatan hukum tanah milik desa seperti yang warga katakan," bebernya.

Sementara, terkait pembangunan balai pertemuan itu, Asparida tidak sependapat dengan keterangan pihak keluarga Mazna. Bahwa uang untuk pembangunan itu adalah uang dari pemerintah dan dibangun oleh masyarakat secara bergotong-royong

" Benar, sudah ada pihak keluarga untuk menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan gedung posyandu. Intinya, niat sudah baik. Namun saya kurang tau pasti apa alasan RT dan RW tidak mau bertanda tangan," katanya.

"Kita tidak berani tanda tangan jika RT, RW tidak tanda tangan," tambah Asparida.

Langkah selanjutnya, Asparida akan kembali mengadakan pertemuan terhadap beberapa pihak tersebut. "Saya mau panggil lagi nanti, apa masalahnya kenapa tidak di tandatangani, kemudian jika tidak mau menandatangi, mereka (RT, RW) membuat surat pernyataan," tegasnya.

" Kita juga akan tindak lanjuti informasi masyarakat yang mengatakan bahwa tanah milik Alwi bukan berada di wilayah yang kini hendak dibuat suratnya. Namun di daerah lain. Memang kita belum telusuri, namun memang kita sudah koordinasi dengan BPN untuk batas- batas tanah itu," tutupnya.

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Diskes Catat 85.044 Warga Riau Telah Rapid Test
- Bertambah 303, Kasus Covid-19 di Riau Hampir Capai 5 Ribu Kasus
- 3 ASN Positif Corona, Sejumlah Perkantoran Pemkab Kuansing Ditutup
- Bupati Inhil Pimpin Rapat Pelaksanaan Ibadah di Tengah Pendemi Covid-19
- Kapal Terapung DoctorSHARE Berlabuh di Sungai Siak, Ini Kata Kadiskes Riau
- Kodim 0314/Inhi Bersama Polres Inhil Berbagi ribuan masker
- Dampak Proyek Tol Permai, HKI Salurkan 80 Persen Ganti Rugi Rumah Warga 
- UAS-YTWU Berbagi Sembako dan Al Quran untuk Warga Tenayan, Pekanbaru
- Puncak LKTJ dan Video SKK Migas Berkesan dan Meriah
- Sambut HUT ke 65, Polantas Pekanbaru Bagikan Ratusan Masker dan Sembako
- Bertambah 225 Lagi, Trend Lonjakan Kasus Covid di Riau Terus Meningkat
- Demo di Kantor Gubri, Massa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Tembakan Mercun
- Kodam 1/Bukit Barisan Beri Penyuluhan Hukum pada Para Prajurit Kodim 0314/Inhil
- Khairul Umam Pimpin BWI Perwakilan Bengkalis
- Mahasiswa UIN Suska Minta Kejati Riau Usut Dugaan Korupsi di Kampusnya
- Sebanyak 225 Kasus Covid-19 Hari Ini Tersebar di 11 Daerah, Pekanbaru Terbanyak
- Bertambah 225, 9 Meninggal, Kasus Covid di Riau Meledak Lagi
- Dandim 0314/Inhil Kunjungi Masyarakat di Kecamatan Enok
- Warga Bengkalis Diimbau Manfaatkan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan
- Dibahas Malam Ini, Gubri tak Setuju Konser Dipilkada Serentak Dibolehkan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com