Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Ahad, 27 September 2020 16:40
Seorang Penambang Emas di Kuansing Tewas Tertimbun

Ahad, 27 September 2020 15:48
Kartu e-money BRK Bisa Untuk Tol dan Berbagai Transaksi

Ahad, 27 September 2020 13:47
Tenggelam Dua Hari Lalu, Jasad Remaja Ditemukan di Muara Sungai Dumai

Ahad, 27 September 2020 11:46
Diduga Konsleting Listrik, Rumah Permanen di Duri, Bengkalis Terbakar

Ahad, 27 September 2020 11:26
Ini Harapan Gubri ke Masrul Kasmy Saat Dikukuhkan sebagai Pjs Bupati Rohul

Ahad, 27 September 2020 10:41
DPRD Rohul Sepakati Rancangan APBD-P 2020 Rp 1,68 Triliun Menjadi Perda

Ahad, 27 September 2020 02:50
Niat Berenang, Seorang Bocah Tenggelam di Sungai Dumai

Sabtu, 26 September 2020 17:38
Usai Dilantik Jadi Pj Bupati Bengkalis, Ini Sederet Tugas Dihadapi Syahrial Abdi

Sabtu, 26 September 2020 17:16
Maazat, Ayah Syahrul Aidi Maazat Wafat Hari ini

Sabtu, 26 September 2020 17:14
Diguyur Hujan Deras, Duri Timur, Bengkalis Banjir



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 10 Agustus 2020 20:53
Diduga Dipersulit Pengurusan Surat Tanah, Taman Pengajian di Rumbai Terkendala

Seorang warga Umban Sari, Pekanbaru mengaku dipersulit dalam pengurusan surat tanahnya. Padahal telah memiliki SKT dan Surat Keterangan Wakaf tahun 1976.

Riauterkini - PEKANBARU - Niat ingin memiliki taman pengajian dan klinik bagi masyarakat, harus ditunda oleh Mazna yang merupakan warga Umban Sari, Rumbai, Pekanbaru. Pasalnya lahannya 9x30 meter persegi belum juga mendapat persetujuan dari pihak kelurahan untuk pengurusan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Padahal perempuan berusia 77 tahun tersebut telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Wakaf pada 1976 silam.

Anak Kandung Mazna, Sri lindawati kepada riauterkini com mengatakan alasan perangkat desa seperti RT, RW dan Lurah tidak memberikan tanda tangan pengurusan surat tersebut, lantaran di atas lahan seluas 9x30 meter persegi itu berdiri bangunan balai pertemuan masyarakat dan posyandu.

" Saat ini bangun itu sudah jarang difungsikan untuk pertemuan masyarakat. Hanya memang masih aktif untuk digunakan posyandu oleh ibu- ibu. Karena ibu (Mazna) dulu adalah ketua posyandu tersebut," katanya, Senin (10/08/20).

Dikatakan Sri, keberadaan balai pertemuan itu menjadi salah satu kendala pihaknya untuk mengurus surat tersebut, karena belakang Ia mendapatkan informasi bahwa sebagian masyarakat meminta ganti rugi bangunan tersebut.

" Bangunan itu kita dirikan menggunakan uang pribadi yakni Yayasan Wanita Muslimah (milik Mazna) yang saat pembangunannya dilakukan bersama ABRI masuk desa kala itu. Bahkan hingga saat ini listrik kami juga yang bayar," paparnya.

Sementara, gedung itu saat ini juga sudah jarang difungsikan. Biasanya kalau ada pertemuan masyarakat, warga mengadakan di aula yang berada di Kantor Lurah yang tak jauh dari lokasi lahan tersebut.

Tambahnya lagi, lantaran masih digunakannya gedung itu untuk posyandu, maka Mazna dan keluarga ingin menghibahkan lahan seluas 7x9 meter persegi untuk pembuatan gedung posyandu. Namun, setelah tanah hibah tersebut dilakukan, pengurusan pembuatan SKGR itu pun masih belum terselesaikan.

"Pihak RT, RW dan Lurah terkesan menunda- nunda untuk pemberian tanda tangan. Bahkan malah saling lempar hingga saat ini," bebernya.

"Kita sudah berupaya menjumpai satu persatu untuk mendapatkan tanda tangan itu. Namun hasilnya masih nihil. Kita belum tau pasti apa alasan mereka tidak mau memberikan tanda tangan. Padahal tanah kita ini tidak bersengketa," tambahnya.

Terpisah, Lurah Umban Sari Asparida saat di konfirmasi riuaterkini.com membenarkan adanya kendala itu dalam pembuatan surat tanah milik Mazna.

" Ini masalahnya sudah bertahun- tahun. Bahkan dari lurah- lurah sebelumnya. Kita saat ini sedang pelajari," katanya.

Ia juga sudah beberapa kali mengadakan diskusi bersama Ketua RT, Ketua RW, dan tokoh masyarakat beserta pihak keluarga Mazna. Namun memang belum membuahkan hasil.

"Kalau dari administrasi surat buk Mazna itu surat kuat. Namun, kendalanya masyarakat mengaku bahwa itu tanah balai desa milik masyarakat," bebernya.

Sampai hari ini sebagain mengaku bahwa itu tanah milik desa. " Kita masih selidiki kekuatan hukum tanah milik desa seperti yang warga katakan," bebernya.

Sementara, terkait pembangunan balai pertemuan itu, Asparida tidak sependapat dengan keterangan pihak keluarga Mazna. Bahwa uang untuk pembangunan itu adalah uang dari pemerintah dan dibangun oleh masyarakat secara bergotong-royong

" Benar, sudah ada pihak keluarga untuk menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan gedung posyandu. Intinya, niat sudah baik. Namun saya kurang tau pasti apa alasan RT dan RW tidak mau bertanda tangan," katanya.

"Kita tidak berani tanda tangan jika RT, RW tidak tanda tangan," tambah Asparida.

Langkah selanjutnya, Asparida akan kembali mengadakan pertemuan terhadap beberapa pihak tersebut. "Saya mau panggil lagi nanti, apa masalahnya kenapa tidak di tandatangani, kemudian jika tidak mau menandatangi, mereka (RT, RW) membuat surat pernyataan," tegasnya.

" Kita juga akan tindak lanjuti informasi masyarakat yang mengatakan bahwa tanah milik Alwi bukan berada di wilayah yang kini hendak dibuat suratnya. Namun di daerah lain. Memang kita belum telusuri, namun memang kita sudah koordinasi dengan BPN untuk batas- batas tanah itu," tutupnya.

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Kartu e-money BRK Bisa Untuk Tol dan Berbagai Transaksi
- Usai Dilantik Jadi Pj Bupati Bengkalis, Ini Sederet Tugas Dihadapi Syahrial Abdi
- Maazat, Ayah Syahrul Aidi Maazat Wafat Hari ini
- Dilantik Bupati, DPD Apkasindo Bengkalis Diharapkan Bersinergi Bersama Petani Sawit
- Gubri Resmi Lantik Pj dan Pjs Empat Daerah Penyelenggara Pilkada
- Buka Perdana, Gubri Pesan Lewat Tol Jangan Ngebut, Maksimal 80 Km
- Cegah Virus Corona, PKS PT. PCR Sebar Masker Gratis ke Sejumlah Tempat Ibadah di Mandau
- Gubri Minta Pj dan Pjs Dilantik Siang Ini Jaga Neteralitas
- Siang Ini Gubri Lantik Satu Pj dan Empat Pjs
- Diresmikan Jokowi, Tol Permai Baru Bisa Dilewati Besok dan Gratis
- Resmikan Secara Virtual, Jokowi Ingin Tol Permai Jadi Pengembangan Ekonomi Baru
- Jadi Narasumber Webinar Bappenas RI, Kadispora Paparkan Strategi Kewirausahaan Ditengah Pandemi Covid-19
- Jelang Peresmian, Lokasi Peresmian Tol Permai Gerimis
- Jelang Diresmikan Presiden, Gubri Harap Tol Permai Tingkatkan Sektor Usaha
- Kasdim 0314/Inhil Hadiri Gerakan Kegiatan Tanam Bersama Dinas PTPHP
- Satu Lagi Dokter di Riau Meninggal Karena Covid-19
- Ketua FKS Inhil Menginstruksikan Para Pengurus Mematangkan Program
- Gubri Pastikan Besok Jokowi Resmikan Tol Permai Secara Virtual
- 162 ASN Terapar Covid-19, Terbanyak di RSUD Arifin Achmad dan Inspektorat
- Ini Nomor Urut Paslon Pilkada Bengkalis


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com