Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 1 Oktober 2020 14:35
Terbukti Cuci Uang Sabu,
Pengedar di Bengkalis Divonis Dua Tahun Penjara dan Harta Dirampas Negara


Kamis, 1 Oktober 2020 13:16
Korupsi Jalan, Mantan Bupati Bengkalis Dituntut 6 Tahun Penjara

Kamis, 1 Oktober 2020 13:11
Dampak Protes RT, RW dan LPM, Pelayanan Publik di Duri Timur Lesu

Kamis, 1 Oktober 2020 12:50
BNI Kukuhkan Team Covid Rangers Riau,Sumbar dan Kepri

Kamis, 1 Oktober 2020 11:08
Bahas Terorisme, FKPT Gelar Ngobrol Pintar Cara Orang Indonesia

Kamis, 1 Oktober 2020 10:39
PJs Bupati Kuansing Dampingi Kakanwil Kemenag Letakkan Batu Pertama Asrama Terpadu

Kamis, 1 Oktober 2020 10:19
Video, Pandemi Corona Hadapi dengan 3M dan Pola Hidup Sehat

Kamis, 1 Oktober 2020 09:49
Dikunjungi KONI Pekanbaru, KONI Bengkalis Dukung Porkot dan Porkot Serentak di Riau

Kamis, 1 Oktober 2020 09:37
Kegiantan Bina Imtaq Polres Inhil Ikuti Protokol Kesehatan

Kamis, 1 Oktober 2020 08:57
Pemprov Riau Perpanjang Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga 15 Desember



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 10 Agustus 2020 20:53
Diduga Dipersulit Pengurusan Surat Tanah, Taman Pengajian di Rumbai Terkendala

Seorang warga Umban Sari, Pekanbaru mengaku dipersulit dalam pengurusan surat tanahnya. Padahal telah memiliki SKT dan Surat Keterangan Wakaf tahun 1976.

Riauterkini - PEKANBARU - Niat ingin memiliki taman pengajian dan klinik bagi masyarakat, harus ditunda oleh Mazna yang merupakan warga Umban Sari, Rumbai, Pekanbaru. Pasalnya lahannya 9x30 meter persegi belum juga mendapat persetujuan dari pihak kelurahan untuk pengurusan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Padahal perempuan berusia 77 tahun tersebut telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Wakaf pada 1976 silam.

Anak Kandung Mazna, Sri lindawati kepada riauterkini com mengatakan alasan perangkat desa seperti RT, RW dan Lurah tidak memberikan tanda tangan pengurusan surat tersebut, lantaran di atas lahan seluas 9x30 meter persegi itu berdiri bangunan balai pertemuan masyarakat dan posyandu.

" Saat ini bangun itu sudah jarang difungsikan untuk pertemuan masyarakat. Hanya memang masih aktif untuk digunakan posyandu oleh ibu- ibu. Karena ibu (Mazna) dulu adalah ketua posyandu tersebut," katanya, Senin (10/08/20).

Dikatakan Sri, keberadaan balai pertemuan itu menjadi salah satu kendala pihaknya untuk mengurus surat tersebut, karena belakang Ia mendapatkan informasi bahwa sebagian masyarakat meminta ganti rugi bangunan tersebut.

" Bangunan itu kita dirikan menggunakan uang pribadi yakni Yayasan Wanita Muslimah (milik Mazna) yang saat pembangunannya dilakukan bersama ABRI masuk desa kala itu. Bahkan hingga saat ini listrik kami juga yang bayar," paparnya.

Sementara, gedung itu saat ini juga sudah jarang difungsikan. Biasanya kalau ada pertemuan masyarakat, warga mengadakan di aula yang berada di Kantor Lurah yang tak jauh dari lokasi lahan tersebut.

Tambahnya lagi, lantaran masih digunakannya gedung itu untuk posyandu, maka Mazna dan keluarga ingin menghibahkan lahan seluas 7x9 meter persegi untuk pembuatan gedung posyandu. Namun, setelah tanah hibah tersebut dilakukan, pengurusan pembuatan SKGR itu pun masih belum terselesaikan.

"Pihak RT, RW dan Lurah terkesan menunda- nunda untuk pemberian tanda tangan. Bahkan malah saling lempar hingga saat ini," bebernya.

"Kita sudah berupaya menjumpai satu persatu untuk mendapatkan tanda tangan itu. Namun hasilnya masih nihil. Kita belum tau pasti apa alasan mereka tidak mau memberikan tanda tangan. Padahal tanah kita ini tidak bersengketa," tambahnya.

Terpisah, Lurah Umban Sari Asparida saat di konfirmasi riuaterkini.com membenarkan adanya kendala itu dalam pembuatan surat tanah milik Mazna.

" Ini masalahnya sudah bertahun- tahun. Bahkan dari lurah- lurah sebelumnya. Kita saat ini sedang pelajari," katanya.

Ia juga sudah beberapa kali mengadakan diskusi bersama Ketua RT, Ketua RW, dan tokoh masyarakat beserta pihak keluarga Mazna. Namun memang belum membuahkan hasil.

"Kalau dari administrasi surat buk Mazna itu surat kuat. Namun, kendalanya masyarakat mengaku bahwa itu tanah balai desa milik masyarakat," bebernya.

Sampai hari ini sebagain mengaku bahwa itu tanah milik desa. " Kita masih selidiki kekuatan hukum tanah milik desa seperti yang warga katakan," bebernya.

Sementara, terkait pembangunan balai pertemuan itu, Asparida tidak sependapat dengan keterangan pihak keluarga Mazna. Bahwa uang untuk pembangunan itu adalah uang dari pemerintah dan dibangun oleh masyarakat secara bergotong-royong

" Benar, sudah ada pihak keluarga untuk menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan gedung posyandu. Intinya, niat sudah baik. Namun saya kurang tau pasti apa alasan RT dan RW tidak mau bertanda tangan," katanya.

"Kita tidak berani tanda tangan jika RT, RW tidak tanda tangan," tambah Asparida.

Langkah selanjutnya, Asparida akan kembali mengadakan pertemuan terhadap beberapa pihak tersebut. "Saya mau panggil lagi nanti, apa masalahnya kenapa tidak di tandatangani, kemudian jika tidak mau menandatangi, mereka (RT, RW) membuat surat pernyataan," tegasnya.

" Kita juga akan tindak lanjuti informasi masyarakat yang mengatakan bahwa tanah milik Alwi bukan berada di wilayah yang kini hendak dibuat suratnya. Namun di daerah lain. Memang kita belum telusuri, namun memang kita sudah koordinasi dengan BPN untuk batas- batas tanah itu," tutupnya.

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Dampak Protes RT, RW dan LPM, Pelayanan Publik di Duri Timur Lesu
- BNI Kukuhkan Team Covid Rangers Riau,Sumbar dan Kepri
- PJs Bupati Kuansing Dampingi Kakanwil Kemenag Letakkan Batu Pertama Asrama Terpadu
- Video, Pandemi Corona Hadapi dengan 3M dan Pola Hidup Sehat
- Kegiantan Bina Imtaq Polres Inhil Ikuti Protokol Kesehatan
- Pemprov Riau Perpanjang Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga 15 Desember
- Bertambah 352, Sebaran Kasus Covid-19 Hari Ini Tersebar Seluruh Daerah di Riau
- Polres Inhil Beri Siraman Rohani dan Pembinaan Mental Tahanan
- Refleksi Hari Kesaktian Pancasila,
Indonesia Alami Deviasi, Distorsi dan Disorientasi

- Bupati Inhil Gelar Diskusi Permasalahan Kegiatan Ibadah Jemaat HKBP di Tembilahan
- Peduli Cicurug, Mapala Poltek Bengkalis Galang Dana
- Sempat Kabur, Pemilik Dompeng PETI Maut di Kuansing Berhasil Diringkus Polisi
- Rekor, Tambahan Kasus Covid-19 di Riau Terbanyak di Sumatera, Ketiga Nasional
- Ribuan UMKM di Bengkalis Ajukan Bantuan Terdampak Covid-19
- PT PCR Kembali Bagi Ratusan Masker ke Rumah Ibadah di Duri
- Diterima Gubri, PT RAPP Bantu 100 Ribu Masker Berbahan Rayon
- Kecewa Pemkab dan DPRD, RT, RW dan LPM di Duri Timur Serahkan SK ke Lurah 
- Pilkada Bengkalis, Bawaslu Bengkalis Bongkar Paksa Alat Peraga Sosialisasi Paslon
- Kasus Positif Covid - 19 di Kuansing Bertambah 2 Orang
- Pijar Melayu Sayangkan Wabup Halim yang Abaikan Keselamatan Publik


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com