Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Ahad, 25 Oktober 2020 18:56
Selama Pandemi Transaksi QRIS Mandiri Syariah Naik 16 Persen

Ahad, 25 Oktober 2020 18:51
Hari Ini, 15 Pasien Positif Corona di Kuanisng dan 6 Sembuh

Ahad, 25 Oktober 2020 18:44
Undian Pemenang Shop and Win Periode XI,
Warga Jalan Riau Pekanbaru Kegirangan Dapat Hadiah Mobil dari Mal SKA


Ahad, 25 Oktober 2020 17:42
Pasien Covid-19 Sembuh Hari Ini Lebih Banyak Dibanding Positif

Ahad, 25 Oktober 2020 15:58
Tingkatkan Imun di Masa Pandemi, Warga Tengkerang Timur Rutin Senam Bersama

Ahad, 25 Oktober 2020 15:54
Jika AMAN Menang Pilkada Bengkalis, Warga Semunai Nantikan Program S1 Gratis

Ahad, 25 Oktober 2020 14:18
Petani Aren di Kaiti Rohul Kesulitan Pemasaran dan Perlu Pembinaan

Ahad, 25 Oktober 2020 13:13
Ketua DPRD Inhil Bersama Personil TNI-Polri dan Masyarakat, Kembali Goro Gali Parit

Ahad, 25 Oktober 2020 13:10
Ornamen Melayu Hilang, Kini Jalan Layang Sekedar Dicat Tiga Warna

Ahad, 25 Oktober 2020 13:07
Buka Jalan Secara Goro, Camat Mandau Komit Perhatikan Warganya



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 30 September 2020 12:58
Kecewa Pemkab dan DPRD, RT, RW dan LPM di Duri Timur Serahkan SK ke Lurah 

Seluruh RT, RW dan LPM Duri Timur serahkan SK pada Lurah. Mereka merasa didholimi Pemkab dan DPRD Bengkalis.

Riauterkini - DURI - Malang tak dapat ditolak, mujur takbdapat diraih. Itulah pribahasa yang tepat dialamatkan bagi pengurus lingkungan dibawah kendali Kelurahan secara nasional. Puluhan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Bengkalis, Selasa (29/9/20) malam menggelar musyawarah besar terkait pemotongan isentif sepihak tanpa alasan mendasar oleh Pemerintah dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis dengan besaran bervariasi. Hal tersebut dianggap sebagai Pendzoliman sekaligus pelecehan bagi RT, RW dan LPM.

Dari musyawarah besar itu, menghasilkan keputusan mengejutkan dengan menyerahkan tanggung jawab mengurus masyarakat kepada Lurah dan sekaligus secara solimbolis menitipkan Surat Keputusan (SK).

"Jika alasan Pemerintah dan DPRD memotong isentif pejabat lingkungan ini karena hal keuangan, apa dapat menyelamatkan Kas Daerah dan semestinya secara nurani, DPRD yang membantu RT, RW dan LPM bukan malah sebaliknya.Tunda harusnya sejumlah proyek yang sifatnya tidak penting untuk tahun depan. Seluruh anggota DPRD harus bertanggung jawab akan hal ini,"ujar Ketua LPM Duri Timur, Novi Syafrizal didampingi puluhan RT dan RW.

Dikisahkan Novi, dahulunya pada zaman Pemerintahan Amril Mukminin, dengan penghargaan khusus, menyatakan kenaikan isentif RT selaku lembaga perpanjangan Pemerintah dari besaran awal Rp 500 ribu menjadi Rp 650 ribu, RW dari 500 ribu menjadi Rp 750 ribu dan LPM dari Rp 300 ribu menjadi Rp 500 ribu. Kini, saat pergeseran tampuk pimpinan, penghargaan tersebut raib bagaikan ditelan bumi bagaikan dirampas kembali.

"Bayangkan saja, tak kenal waktu, tak kenal seberat apapun masalah. RT, RW dan LPM selalu wajib memikul beban berat dilingkungannya. Salah satu setiap ada Program Pemerintah baik pusat maupun daerah, yang dibebankan peran untuk menyampaikan ke masyarakat siapa, namun jika sudah seperti ini kondisinya, silahkan saja Pemerintah dan DPRD yang mengurusi, kita lihat saja, apa yang bisa dibuat,"ungkapnya sembari mengenang kisah sedih RT, RW dan LPM.

Senada, sejumlah Ketua RT juga turut buka suara dengan nada tinggi dan kecewa akan kinerja wakil rakyat dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Menurut sejumlah RT, DPRD selaku wakil rakyat sudah menunjukkan ketidak mampuannya mewakili rakyat dilembaganya."Pemerintah menghargai kita saat ada maunya saja, begitu juga dengan DPRD. Mereka butuh RT dan RW jika ada hajatan Pileg serta reses. Selain itu mereka campakkan fungsi kita. Sekarang kita tunjukkan juga jika kita bisa berbuat apa yang mereka lakukan,"beber Amri Dt Maruhun.

Ditambahkannya, Jika kenyataannya sudah seperti itu, pihaknya sepakat untuk tidak lagi memegang tanggung jawab mengurusi masyarakat. "Jikalau perlu, biarkan DPRD dan Pemerintah yang ambil peran, non aktifkan saja RT, RW dan LPM."tegas Amri diamini rekan seperjuangannya, Yendri Vol.

Seperti diketahui, kekecewaan RT, RW dan LPM di Kelurahan paling Timur di Kecamatan Mandau itu semakim bertambah tat kala tersiar kabar jika isentif yang dipotong tersebut ternyata yang dipenuhi hanya 10 bulan dan 2 bulan sisanya dianggap hangus alias tidak dibayarkan sama sekali.*(hen)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Laka Saat Latihan di Selat Bengkalis, Atlet Dayung dan Ski Air Dilaporkan Selamat
- Pengurus Angkatan, Wilayah dan Organisasi Pendukung Ikasmansa Pekanbaru Dilantik
- Istri Gubri Kembali Gebrak Masker di Dumai
- IPMAKA Sesalkan Pasien Diabetes Asal Bagan Batu Tak Dapat Perhatian
- Program APKL Inhil Didukung Bupati Wardan
- Realisasi Investasi TW III 2020, Riau Raih Peringkat I di Sumatera
- Disepakati, Tugu dan Museum Bahasa Melayu Dibangun
- Persiapan Sudah 100 Persen, Musprov IV APINDO Riau Siap Digelar
- Pemkab Bengkalis Resmi Umumkan Bantuan Pendidikan DIII-S3
- Bapenda Bengkalis Optimis Capai Target RPJMD
- Koramil 02 Rambah Ikut Tanam Padi Bersama Petani Rohul
- 20 Poktan se Riau Dapat Bantuan PT CPI
- BAZNas Riau Salurkan Zakat Produktif Rp 300 Juta untuk Kabupaten Rohul
- Aksi Sempat Ricuh, Tiga Buruh PT Padasa Terluka
- Sosialisasi Dihadiri Kapolda Riau, UU Ciptaker Akan Untungkan Buruh
- Bupati Inhil Meresmikan Pondok TPQ Ar-rahman Khairiah Mandah
- Zulaikhah Wardan Pimpin Rapat Lanjutan FKS Inhil
- Dampak Covid-19, Program Pembangunan Jalan Desa di Rohul Kena Pangkas
- Dandim 0314 Inhil Bagi Sembako untuk Korban Kebakaran di Tembilahan Hulu
- Damsir Ali, Tokoh Pendiri Kabupaten Rokan Hulu Meninggal Dunia


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com