Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 31 Oktober 2020 14:51
Polres Bengkalis Ringkus Dua Kurir Sabu di Pinggir

Sabtu, 31 Oktober 2020 12:50
Lewat Bank Sampah dan Ketahanan Pangan,
SKK Migas – PT CPI Berdayakan Ekonomi Empat Desa di Bengkalis


Sabtu, 31 Oktober 2020 06:54
Kampanye untuk AMAN, Syamsurizal Janji Boyong APBN untuk Bengkalis

Jum’at, 30 Oktober 2020 20:21
Polsek Tembilahan Ringkus Pelaku Narkoba

Jum’at, 30 Oktober 2020 19:21
Dugaan Politik Uang Pupuk, Bawaslu Bengkalis Lanjutkan ke Penyelidikan

Jum’at, 30 Oktober 2020 19:12
Dugaan Politik Uang Pupuk, Bawaslu Bengkalis Lanjutkan ke Penyelidikan

Jum’at, 30 Oktober 2020 19:00
Sempena Sumpah Pemuda dan HUT Partai, NasDem Milenial Riau Bagikan MasKer dan Nasi

Jum’at, 30 Oktober 2020 18:57
1 Pasien Positif, 7 Pasien Dinyatakan Sembuh

Jum’at, 30 Oktober 2020 18:05
16 Orang Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru Positif Covid-19

Jum’at, 30 Oktober 2020 18:00
263 CPNS Pemprov Riau Dinyatakan Lulus SKD-SKB



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 30 September 2020 20:21
Refleksi Hari Kesaktian Pancasila,
Indonesia Alami Deviasi, Distorsi dan Disorientasi


Pasca reformasi, kondisi Indonesia sudah sangat melenceng. Kini, Indonesia mengalami deviasi, distorsi dan disorientasi.

Riauterkini-PEKANBARU-Menyikapi perayaan hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2020, Pendiri Komunitas Riau 2020, Muhammad Herwan, Rabu (30/9/20) menyatakan bahwa kondisi Indonesia saat ini, setelah lebih dua dekade sejak digulirkannya tuntutan reformasi dinilai sudah jauh melenceng. Perkembangan terakhir menunjukkan adanya deviasi, distorsi, dan disorientasi kehidupan nasional dari nilai-nilai dasar dan cita-cita nasional, lari dari hakikat dan tujuan berbangsa dan bernegara. Demokratisasi sebagai koridor untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, menjadi liar dan tak terarah.

Mekanisme peralihan pengelolaan pemerintahan melalui proses PEMILU dan PILKADA menjadi ajang perebutan kekuasaan dan membangun rezim oligarki dan kleptokrasi. Pemerintahan yang tidak jauh dari praktik-praktik korupsi, kezaliman dan kriminalisasi, pembatasan kebebasan, yang sejatinya telah dijamin oleh konstitusi.

"Ada pameo yang beredar umum, jika pada orde baru tindak korupsi dilakukan dibawah meja, justru di era pasca reformasi praktik pungli dan korupsi dilakukan di atas meja, secara terang benderang, vulgar dan terjadi pada semua lini. Koruptor yang jelas-jelas menyengsarakan banyak rakyat, diperlakukan secara istimewa, diberikan fasilitas keringanan hukuman dan fasilitas penjara yang nyaman, berbanding terbalik dengan rakyat kecil yang “terpaksa” melakukan tindak kejahatan karena tuntutan sepiring nasi untuk sekedar menyambung hidup diri dan keluarga," terangnya.

Yang lebih ironis lagi, tambahnya, justru sebagian besar rakyat masih memberikan respek bahkan memuliakan para koruptor tersebut bagaikan seorang pahlawan, tak ada lagi hukuman moral dan hukuman sosial atas kejahatan yang telah mereka lakukan pada rakyat dan negara.

Menurutnya, lembaga legislasi, yang patutnya mengontrol eksekutif dan membuat perundang-undangan yang memberikan kepastian dan jaminan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan dan perdamaian bagi rakyat, pada pandangan rakyat bagaikan “ingin memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai”.

"Hiruk pikuk RUU HIP yang berganti baju menjadi RUU BPIP, RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU Pendidikan, RUU KUHP, UU KPK, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan sederet lagi RUU yang meresahkan karena terindikasi mengenyampingkan hak azasi rakyat, tetap saja diproses, sebagaimana kata pepatah “anjing menggonggong, kafilah berlalu”. Nurani para senator dan legislator yang duduk di kursi empuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPD/DPR/DPRD) seperti hilang dan tak lagi mewakili rakyat sebagai konstituennya," paparnya.

Secara khusus, kata Herwan, Pemerintah dan DPR cenderung menyimpang dari Pancasila, yang ditunjukkan dengan adanya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai kudeta konstitusional, kemudian diajukan RUU BPIP yang merendahkan Pancasila 18 Agustus 1945, memberi peluang bangkitnya PKI/komunisme, memonopoli tafsir tunggal Pancasila, untuk menghabisi lawan politik (diperkuat dengan pernyataan agama sebagai musuh Pancasila), yang kesemuanya sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi dan eksistensi NKRI yang berdasarkan Pancasila.

"Kebebasan berpendapat, menyuarakan ide dan gagasan, berserikat dan berkumpul, dibelenggu dengan berbagai macam tindakan. Aparat penegak hukum seperti menggunakan kaca mata kuda, tidak melihat kiri dan kanan, tak lagi berpijak pada kebenaran dan keadilan. Persekusi ulama dan pelecehan agama Islam, terakhir dengan kasus penusukan Syech Ali Jaber dan Perusakan Masjid/Mushalla yang viral di media massa maupun medsos, ditindak dengan cara kerja logika terbalik dan mencengangkan," urainya.

Bukannya pelaku kejahatan yang ditindak dan diproses hukum, sambung Herwan, tetapi sebaliknya korban yang malah dipersoalkan. Belum lagi mensepelekan kasus dengan menyatakan pelaku adalah orang gila (terganggu kejiwaan), tanpa mengedepankan dan melakukan prosedur hukum standar. Pemberian label “orang gangguan jiwa” pada pelaku tindak kejahatan bernuansa agama, sepertinya cara mudah dan cepat untuk mengaburkan dan untuk tidak memproses hukum pelaku, dan akhirnya kasus tersebut menguap tanpa ada kejelasan status hukumnya.

"Sehingga rakyat menganggap modus “orang gangguan jiwa” sebagai jalan pintas untuk menghalalkan tindak kejahatan. Bahkan muncul pelesetan istilah OTG (orang tanpa gejala) yang dipakai untuk suspek terkonfirmasi positif Covid-19, berubah menjadi “Orang Terlatih Gila”, ini patut diwaspadai," katanya.

Di sisi lain, tambahnya, peringatan sejarah kelam pengkhianatan G30S PKI sebagai upaya memperingatkan dan kilas balik bagi generasi saat ini maupun generasi mendatang terhadap kekejaman ajaran komunisme di Indonesia, diperdebatkan dan menjadi polemik yang panjang. Padahal proklamator RI Bung Karno selalu mengingatkan “Jas Merah” (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah), orang bijak mengatakan “belajarlah dari sejarah”. Bahkan surat dan ayat Al-Quran sebagian besar berisi dan menceritakan tentang sejarah, maknanya bahwa sejarah itu sangat penting.

Sebagaimana dinyatakan pada pendahuluan Maklumat KAMI yang di deklarasikan pada 18 Agustus 2020 di lapangan Monumen Pancasila Sakti, pembangunan ekonomi nasional telah gagal membebaskan bangsa dari ketergantungan pada utang luar negeri, investasi asing, dan produk impor, serta telah gagal pula menciptakan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini antara lain ditandai oleh makin besarnya utang luar negeri, membanjirnya produk impor, dan terjadinya kontraksinya ekonomi (minus 5,32 persen), yang tentu membawa dampak buruk bagi melemahnya daya beli rakyat, menurunnya ketersediaan bahan pangan, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, diiringi oleh timpangnya struktur kepemilikan rakyat secara proporsional terhadap sumberdaya ekonomi, produksi dan distribusi.

Mencermati secara seksama kenyataan kehidupan bangsa dewasa ini dan memperhatikan penyelenggaraan dan tata kelola negara, khususnya pada Era Pandemi Covid-19, sepatutnya kembali kepangkal jalan dari hakikat mendirikan negara, hakikat dari merdeka dan membebaskan diri dari belenggu penjajahan, Kembali pada tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara yang telah disepakati bersama sebagaimana disebutkan pada konstitusi negara (UUD 1945).

"Tujuan negara yang tercantum dalam UUD 1945 diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan Indonesia. Pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Sehingga rakyat Indonesia dapat merasakan kesejahteraan di Negara Indonesia dan benar-benar tercipta pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mari kita kembali menerapkan norma dan nilai yang terdapat pada PANCASILA sebagai ideologi negara. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila," pungkasnya.*(H-we)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- 263 CPNS Pemprov Riau Dinyatakan Lulus SKD-SKB
- Sektor Perkebunan, Perikanan Hingga Pariwisata Berpeluang Dikembangkan Investor
- Berita dan Video,
TNI Bantu Korban Puting-beliung di Ujungtanjung, Rohil

- Dandim, Kapolres Inhil dan Pembina YVB Bantu Bahan Material pada Korban Kebakaran Parit 10
- Kapolda Riau bersama Forkopimda Provinsi, Tinjau Posko Terpadu Chek Point Perbatasan Riau-Sumbar
- Hj. Zulaikhah Wardan Buka Kegiatan Revitalisasi Perangkat Muslimat NU
- Tinjau Jalan Amblas, Gubri Minta Perbaikan Cepat Dilakukan
- Pengawasan Perairan NKRI, BC Bengkalis dan Satpolair Patroli Gabungan
- Jalan Lintas Riau-Sumbar Amblas, Kendaraan Bermuatan Berat Dialihkan ke Kiliranjou
- Dandim, Kapolres, PC-PM dan KTBS Inhil Gelar Khitan Massal di Masjid Baiturrahman
- 2 November Tarif Tol Permai Mulai Diberlakukan, Ini Rinciannya
- Sopir Truck Penyenggol Motor Lalu Menabrak Fasilitas Tol Permai Sudah Diamankan Kepolisian
- RIVE IMK Juarai Turnamen PUBG Pengcab Esports Indonesia Kuansing
- Luasan Lahan Terbakar Menurun, Status Siaga Karhutla Resmi Dicabut Terhitung Akhir Oktober
- Bawaslu Bengkalis Tegur Tim Kampanye Pilkada Langgar Prokes Covid-19
- Zaki Dilantik Sebagai Ketua BWI Rohul 2020-2023, Berikut Program Awalnya
- Di Kuantan Hulu, PJs Bupati Kuansing Bagikan KTP Sekaligus Tinjau Puskesmas dan Objek Wisata
- Ini Penjelasan Terkait Beredar Video Begal di Tol Permai
- Program KIP, Andi Rachman: 104 Mahasiswa Universitas Tuanku Tambusai Dapat Beasiswa
- Termasuk Prokes, Satlantas Polres Bengkalis Mulai Razia Zebra


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com