Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Selasa, 2 Maret 2021 21:24
PT. EDI Menyalurkan CSR Berupa Mesin Potong Rumput Ke Pemuda dan Karang Taruna Kota Lama

Selasa, 2 Maret 2021 20:42
HMI Badko Riau Kepri Pencabutan Perpres Investasi Miras

Selasa, 2 Maret 2021 20:24
Ditemani Bupati Siak, Andi Rachman Sosialisasi RUU ASN

Selasa, 2 Maret 2021 20:06
Wagubri Hadiri Pelantikan ADPM

Selasa, 2 Maret 2021 19:53
Test Penulisan Makalah, Dua Peserta Assessment Gugur

Selasa, 2 Maret 2021 18:24
APINDO Riau Sambut Baik Pencabutan Perpres Investasi Miras

Selasa, 2 Maret 2021 18:21
Tewas Saat Kontak Senjata dengan Terduga Teroris di Poso, Prajurit TNI Dimakamkan di Pekanbaru

Selasa, 2 Maret 2021 18:17
TMMD ke-110 TA 2021 Resmi Dibuka, Sekda Rohul Ajak Masyarakat Ikut Berpartisipasi

Selasa, 2 Maret 2021 18:14
BI Terbitkan Ketentuan Pelonggaran LTV/FTV dan Uang Muka

Selasa, 2 Maret 2021 18:11
Tunggakan Tagihah Listrik Berbuntut Pemadaman Lampu Jalan, Ketua DPRD Pelalawan Siap Pasang Badan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 25 Januari 2021 17:19
DPRD Rohul Rekomendasikan Ukur Ulang 825 Hektare Lahan Konflik di PT Hutahaean

Hearing antara Komisi II DPRD Rohul memanas. Bahkan, salah seorang anggota dewan menggebrak meja, karena kesal sudah 18 tahun konflik tak kunjung selesai.

Riauterkini-PASIRPENGARAIAN- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) rekomendasikan ukur ulang lahan konflik seluas 825 hektare yang ada PT. Hutahaean kebun Tambusai.

Hal itu terungkap pada hearing Komisi II DPRD Rokan Hulu dengan manajemen PT. Hutahaean kebun Tambusai dengan perwakilan warga tiga desa, yakni Desa Tingkok, Desa Lubuk Soting, dan Desa Tambusai Timur, Senin 25 Januari 2021.

Hearing atau dengar pendapat antara manajemen PT. Hutahaean dengan perwakilan warga tiga desa yang ada di Kecamatan Tambusai sudah dilakukan kesekian kalinya, namun belum ada kejelasan sampai saat ini.

Hearing dihadiri Ketua Komisi II DPRD Rokan Hulu Arif Reza Syah, didampingi Sekretaris Komisi II Rokan Hulu Budi Suroso, dan Anggota Komisi II Murkhas.

Pada hearing tersebut, Sekretaris Komisi II DPRD Rokan Hulu, Budi Suroso, dari Fraksi PDI Perjuangan sempat menggebrak meja, sehingga membuat seluruh yang hadir terdiam.

Budi Suroso mengaku kesal, karena pada hearing antara PT. Hutahaean dan tiga desa di Kecamatan Tambusai yang sudah kesekian kalinya ini belum juga menemukan hasil.

"Ini sudah hearing kesekian kalinya. Jangan sampai kita terus menerus rapat, namun tidak ada hasilnya," kesal Budi Suroso.

Budi Suroso menilai kehadiran PT. Hutahaean belum memberikan kesejahteraan bagi warga Rokan Hulu, sementara perusahaan terus "mengeruk" kekayaan alam di daerah berjuluk Negeri Seribu Suluk.

Sementara, Anggota Komisi II DPRD Rokan Hulu, Murkhas, mengaku ada beberapa hasil dari hearing antara manajemen PT. Hutahaean dengan warga tiga desa di Kecamatan Tambusai.

"Kita merekomendasikan untuk melakukan pengukuran ulang terhadap lahan seluas 825 hektar yang dikuasai dan sudah dibangun gedung oleh pihak PT. Hutahaean," kata Murkhas.

Politikus Partai Amanat Nasional ini menuturkan Komisi II DPRD Rokan Hulu memberikan waktu dua minggu kepada manajemen PT. Hutahaean untuk menyelesaikan permasalahan konflik lahan dengan di tiga desa yang ada di Kecamatan Tambusai tersebut.

"Apabila tidak diselesaikan, maka tentu kita rekomendasikan semua kegiatan PT. Hutahaean diberhentikan sementara waktu," tegas Murkhas.

Sementara, Budiman, Anggota DPRD Rokan Hulu dari Daerah Pemilihan II (Tambusai dan Tambusai Utara), mengaku keputusan Komisi II DPRD Rokan Hulu sangat tegas dan berpihak ke warga tiga desa.

"Kita terus melakukan hearing dan masyarakat demo bertahun-tahun, namun tidak ada hasilnya. Saya sebagai wakil rakyat sana kan (Dapil II) sudah sewajarnya meluapkan emosi," ujar Budiman.

Budiman berharap perusahaan di Kabupaten Rokan Hulu untuk tidak semena-mena. Ia juga minta pemerintah tegas.

"Jangan hanya untuk Hutahaean saja, tapi seluruh perusahaan lainnya," tegas Budiman.

Ia minta manajemen PT. Hutahaean ikut berkontribusi bagi warga sekitar perusahaan dan pembangunan daerah. Ia juga minta NPWP perusahaan beralamat di luar daerah dibuat di Kabupaten Rokan Hulu.

"Biar pajaknya kita dapatkan, jangan mereka hanya lewat-lewat dan mengeruk kekayaan kita (Rokan Hulu) saja, karena NPWP itulah yang jadi dasar kita meningkatkan pendapatan daerah," tambah Budiman, dan mengaku PT. Hutahaean menunggak pajak non PLN sebesar Rp.260 juta.

"Malah kita digugat di Mahkamah Agung, alhamdulillah saja pemerintahan kita menang, kan sudah luar biasa melawan pemerintah daerah mereka (PT. Hutahahean) ini," kesal Budiman.***(zal)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- PT. EDI Menyalurkan CSR Berupa Mesin Potong Rumput Ke Pemuda dan Karang Taruna Kota Lama
- HMI Badko Riau Kepri Pencabutan Perpres Investasi Miras
- Ditemani Bupati Siak, Andi Rachman Sosialisasi RUU ASN
- Wagubri Hadiri Pelantikan ADPM
- Test Penulisan Makalah, Dua Peserta Assessment Gugur
- APINDO Riau Sambut Baik Pencabutan Perpres Investasi Miras
- Tunggakan Tagihah Listrik Berbuntut Pemadaman Lampu Jalan, Ketua DPRD Pelalawan Siap Pasang Badan
- Wabup Meranti Buka dan Ikuti Musrenbang Kecamatan Pulau Merbau, Serap Aspirasi Masyarakat
- Pasca Dilantik, Ketua DPP LLMB Berkunjung ke Pelalawan
- Jadi Honorer di Bengkalis Harus Punya "Dekengan" Bahkan "Bayar" ?
- Sidak Perdana, Wabup Meranti Ingatkan OPD Jaga Disiplin dan Jauhi Narkoba
- Perdana Pimpin Apel, Bupati Tekankan ASN Profesional dan Iklas
- Jalankan Tugas Perdana, Ini Pesan Bupati Perempuan Pertama Kabupaten Bengkalis
- Dua Ribu Orang Antusias Ikuti Vaksin Covid-19 di Gelanggang Remaja
- Kepala Satpol PP Riau jadi Plt Kepala BPBD Riau
- Orgil Banyak Berkeliaran, Dinsos Kota Pekanbaru Diminta Bertindak
- Pimpin KKBR, Pahmijan Ingin Masyarakat Banjar Cerdas dan Memiliki Daya Saing
- Roadshow FKPMR Diawali dengan Bertemu Kadis PUPRPKPP Riau
- Hadari Pisah-sambut Kajari, Bupati Meranti Harap Semakin Bersinergi
- Kelompok Ahmadiyah Dukun Pemerintah Cegah Penyebaran Covid-19


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com