Berita Terhangat.. |
Rabu, 3 Maret 2021 21:17
Pemprov Riau Beri Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
Rabu, 3 Maret 2021 21:05
Kepala Kanwil Kemenkumham Diminta Sat Ops Patnal Tanamkan Integritas
Rabu, 3 Maret 2021 20:50
Kemen PUPR Bersama BNI dan DPR RI Serahkan Bantuan BSPS 2021
Rabu, 3 Maret 2021 19:47
Rampas Uang Rp80 Juta di Muara Jaya, 4 Perampok Bersenpi Ditangkap Polres Rohul
Rabu, 3 Maret 2021 19:11
Kasat Lantas Polresta Pekanbaru dan Kapolsek Rumbai Berganti
Rabu, 3 Maret 2021 18:54
Gubri Serahkan Dua BLK Milik Pemprov ke Kemenaker
Rabu, 3 Maret 2021 18:14
Kapolres Inhil Bersama Tim Berjibaku Padamkan Karlahut di Kempas
Rabu, 3 Maret 2021 17:45
Cegah Penyebaran Covid-19, Wartawan Inhu Mulai Divaksin
Rabu, 3 Maret 2021 17:01
Punya Direksi Anyar, BPJAMSOSTEK Siap Hadapi Tantangan Pengelolaan Jaminan Sosial
Rabu, 3 Maret 2021 16:57
Meluas, Wabup Bengkalis Tinjau Sejumlah Lokasi Kebakaran Lahan
|
|
|
|
Senin, 25 Januari 2021 19:52
DPRD Riau Sebut Inilah Pemilihan Komisaris BUMD Terburuk
 DPRD Riau kritik pemilihan komisaris BUMD. Terpilihnya dua kepala OPD menjadi pemilihan terburuk.
Riauterkini - PEKANBARU - Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi sebut, inilah proses pemilihan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terburuk.
Yakni, terkait terpilihnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jonli sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) Riau. Kemudian, Kepala Biro Administrasi Ekonomi Setdaprov Riau John Armedi Pinem sebagai Komut PT Sarana Pembangunan Riau (SPR).
"Bagi kami inilah pemilihan terburuk sepanjang proses pemilihan BUMD. Mau dibawa kemana BUMD ini. Jadi jabatan ini diberikan untuk orang bekerja (profesional) atau hanya nama saja," kata Husaimi, Senin (25/1/21).
Kritikan tajam pertama ditujukan wakil rakyat ini kepada Kepala Biro Ekonomi. Menurutnya, jabatan ini bertugas sebagai pembina atau pengawas perusahaan berplat merah di Riau. Namun kenyataannya, justru menjadi bagian pihak yang diawasi.
Peran ganda menjadi pembina dan diawasi jadi pemikiran rancu. Banyaknya jabatan penting dijajaran direksi sebelumnya dipreteli atas dalih agar lebih baik lagi dipertanyakan. Pasalnya, setelah mencopot jabatan penting di BUMD SPR, justru nama yang muncul justru pihak yang mempreteli itu sendiri.
"Ini patal, Biro Ekonomi itu berfungsi untuk membina atau mengawasi BUMD. Tapi nyatanya, kepala Biro Ekonomi justru jadi komisaris. Ini rancu sekali, dia pembina atau pengawas, tapi dia juga ada disana. Kalau tidak, pilih. Mau jadi Komisaris BUMD atau Kepala Biro Ekonomi. Biar enak pula kami ngurusi dia sebagai apa," kritik Husaimi.
"Saya tidak ada masalah pribadi dengan dia (Pinem). Tapi saya bicara ini untuk kepentingan Riau lebih besar. Sedih kita, melihat proses ini. Apakah ini kemauan dia, pak Gubernur yang minta atau memang dalam seleksinya dia yang paling hebat. Ini perlu ditanya," tegas Husaimi lagi.
Kritikan tajam juga ditujukan kepada Kepala Disnaker Riau, Jonli yang terpilih sebagai Komut PT PIR. Menurut Husaimi lagi, mestinya jabatan itu diberikan kepada orang yang benar-benar profesional dibidangnya.
Tidak seperti Kadisnaker yang telah terbebani dengan tugasnya sebagai pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD), mengawasi perusahaan dan ketenagakerjaan.
"Kami sudah minta kepada pak Gubernur, agar jabatan ini tak lagi diberikan kepada orang yang sudah punya beban. Salah satunya Kadisnaker, yang tupoksinya mengurusi ketenagakerjaan, pelanggaran perusahaan, tapi diberikan jabatan komisaris lagi," ujar Husaimi.***(mok)
|
|
|
|
