Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 3 Maret 2021 21:17
Pemprov Riau Beri Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Rabu, 3 Maret 2021 21:05
Kepala Kanwil Kemenkumham Diminta Sat Ops Patnal Tanamkan Integritas

Rabu, 3 Maret 2021 20:50
Kemen PUPR Bersama BNI dan DPR RI Serahkan Bantuan BSPS 2021

Rabu, 3 Maret 2021 19:47
Rampas Uang Rp80 Juta di Muara Jaya, 4 Perampok Bersenpi Ditangkap Polres Rohul

Rabu, 3 Maret 2021 19:11
Kasat Lantas Polresta Pekanbaru dan Kapolsek Rumbai Berganti

Rabu, 3 Maret 2021 18:54
Gubri Serahkan Dua BLK Milik Pemprov ke Kemenaker

Rabu, 3 Maret 2021 18:14
Kapolres Inhil Bersama Tim Berjibaku Padamkan Karlahut di Kempas

Rabu, 3 Maret 2021 17:45
Cegah Penyebaran Covid-19, Wartawan Inhu Mulai Divaksin

Rabu, 3 Maret 2021 17:01
Punya Direksi Anyar, BPJAMSOSTEK Siap Hadapi Tantangan Pengelolaan Jaminan Sosial 

Rabu, 3 Maret 2021 16:57
Meluas, Wabup Bengkalis Tinjau Sejumlah Lokasi Kebakaran Lahan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 22 Pebruari 2021 16:29
Presiden Tegaskan, Copot Pangdam, Kapolda Hingga Tingkat Bawah Jika Ada Karhutla

Presiden ancam copot Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim Kapolres jika daerahnya ada Karhutla. Ancaman itu menurut Jokowi, adalah aturan lama yang masih berlaku.

Riauterkini - PEKANBARU - Presiden tegaskan, aturan lama masih berlaku. Jika terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), maka konsekuensinya, Pangdam dan Kapolda, Kapolres, Dandim dicopot dari jabatannya.

Aturan lama ini menurut orang nomor satu di Indonesia, masih berlaku sampai hari ini. Karena itu, jika nama-nama pejabat militer dan kepolisian yang lalai, harus dicopot.

"Ini untuk mengingatkan agar tidak lupa pada aturan main yang sudah kita sepakati di 2016, lalu. Bahwa kita sudah punya kesepakatan, bagi Pangdam Dan Kapolda, Kapolres, Pangdam, Dandim yang baru agar tahu dan aturan mainnya masih tetap sama," kata Presiden, pada acara Rapat Koordinasi (Rakornas) pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2021, di Istana Negara, Senin (22/2/21).

Rakornas ini diikuti secara virtual oleh sejumlah kepala dan wakil kepala daerah di Indonesia, yang tergolong daerah rawan terjadi Karhutla. Sementara Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Afrizal Natar Nasution yang juga mengikuti secara virtual di Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Pekanbaru.

Ancaman pencopotan kepada Pangdam, Kapolda, Kapolres, Danrem dan Dandim sudah keharusan. Karena itu, menurut Presiden, jika tak ingin hal itu terjadi, maka tidak ada kata lain, semua pihak harus tetap waspada jangan lengah atas Karhutla.

"Saya ingatkan sekali lagi, harus tetap waspada jangan lengah," ungkap Jokowi.

Lebih lanjut, kepala negara ini memuji langkah cepat atas penetapan status siaga darurat bencana Karhutla di Riau, terhitung 15 Februari - 31 Oktober 2021 mendatang.

Sehingga, upaya pencegahan dini Karhutla di Riau dapat dilakukan lebih awal. Kemudian, dengan status siaga itu, kepala daerah juga dapat mengambil langkah yang dibenarkan secara administrasi, tanpa ada pelanggaran hukum.

"Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat bencana Karhutla ini bagus, bersiap-siap. Jangan sampai nanti administrasi dan payung hukumnya belum siap, kebakarannya membesar. Mau melakukan sesuatu tidak ada payung hukumnya," papar Presiden.

Sementara, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution usai Rakornas mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah melakukan antisipasi Karhutla. Bahkan Riau diapresiasi oleh Presiden dengan gerak cepat telah melakukan status siaga darurat Karhutla di awal waktu.

Wagubri menuturkan, awalnya penetapan Siaga Karhutla ini karena sudah ada dua kabupaten yang melaksanakan siaga darurat dan dilanjutkan dengan enam kabupaten lainnya.

"Ini diapresiasi oleh Presiden, beliau tidak ingin ada keterlambatan. Pengalaman tahun 2015-2019 cukup memberikan pelajaran," ujarnya di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru.

Ia menyampaikan, semua yang sudah dilakukan Pemprov Riau ini diharapkan disinergikan dalam pelaksanaanya di lapangan.

"Jadi beliau juga mengingatkan apa yang sudah menjadi komitmen beliau tahun 2016 ini masih tetap berlaku, artinya beliau mengulangi apa yang beliau sampaikan," ucapnya.

Menurutnya Presiden tidak ingin adanya keterlambatan dalam penanganan Karhutla ini, karena upaya pencegahan jauh lebih penting kalau sudah terjadi itu memakan biaya sampai triliun rupiah.

"Semua Satgas Karhutla sudah kita siapkan, petugas personil sudah kita siapkan dan antisipasi sudah dari awal kita lakukan," ungkapnya.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Pemprov Riau Beri Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
- Kepala Kanwil Kemenkumham Diminta Sat Ops Patnal Tanamkan Integritas
- Kemen PUPR Bersama BNI dan DPR RI Serahkan Bantuan BSPS 2021
- Kasat Lantas Polresta Pekanbaru dan Kapolsek Rumbai Berganti
- Gubri Serahkan Dua BLK Milik Pemprov ke Kemenaker
- Punya Direksi Anyar, BPJAMSOSTEK Siap Hadapi Tantangan Pengelolaan Jaminan Sosial 
- Mengkrak 12 Tahun, KPK Turun Tangan Tuntaskan Pasar Cik Puan
- Ganti "Langit Biru", Bensin di Bengkalis akan Dibatasi
- KPK Koordinasi Cegah Korupsi Bersama Pemerintahan di Riau
- Gendraya Rohani Mundur dari Kadis Perkimtan Bengkalis
- Yan Prana Menunggu Nasib, Surat Pemberhentian Sementara Sudah Diproses
- PT. EDI Menyalurkan CSR Berupa Mesin Potong Rumput Ke Pemuda dan Karang Taruna Kota Lama
- HMI Badko Riau Kepri Apresiasi Pencabutan Perpres Investasi Miras
- Ditemani Bupati Siak, Andi Rachman Sosialisasi RUU ASN
- Wagubri Hadiri Pelantikan ADPM
- Test Penulisan Makalah, Dua Peserta Assessment Gugur
- APINDO Riau Sambut Baik Pencabutan Perpres Investasi Miras
- Tunggakan Tagihah Listrik Berbuntut Pemadaman Lampu Jalan, Ketua DPRD Pelalawan Siap Pasang Badan
- Wabup Meranti Buka dan Ikuti Musrenbang Kecamatan Pulau Merbau, Serap Aspirasi Masyarakat
- Pasca Dilantik, Ketua DPP LLMB Berkunjung ke Pelalawan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com