Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 26 Pebruari 2021 11:07
Berita dan Video,
Arogansi PT. Arara Abadi Kembali Buat Pengurus LAMR Pelalawan Meradang


Jum’at, 26 Pebruari 2021 10:31
Tekankan Karhutla, Gubri Lantik Tiga Kepala dan Wakil Kepala Bengkalis, Dumai dan Meranti

Jum’at, 26 Pebruari 2021 10:09
BUMDes Jangkang Sejahtera Penyumbang PADes Tertinggi di Kabupaten Bengkalis

Jum’at, 26 Pebruari 2021 09:53
Latih Personel Atasi Karhutla, Polda Riau Gandeng PT RAPP

Jum’at, 26 Pebruari 2021 08:56
Kanwil Kemenkumham Riau Terima Penghargaan Penyelenggara Bantuan Hukum Terbaik 2020

Jum’at, 26 Pebruari 2021 08:37
Ilog di Hutan Lindung Bukit Batabuah Bikin Obyek Wisata di Kuansing Hilang Pesona

Kamis, 25 Pebruari 2021 22:53
Dituntut 6 Tahun Penjara, Seorang Terdakwa Narkoba di Inhu Dibebaskan PN Rengat

Kamis, 25 Pebruari 2021 22:03
Polsek Rambah Samo Tangkap 3 Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Kunto Darussalam

Kamis, 25 Pebruari 2021 21:48
Syarwan Hamid Lantik Pengurus DPP Laskar Melayu Bersatu

Kamis, 25 Pebruari 2021 21:47
Korupsi Jembatan Waterfront City Bangkinang,
Manager PT Wika dan Pejabat Pemkab Kampar Diadili




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 22 Pebruari 2021 16:57
FKPMR Minta Presiden Mencabut SKB 3 Menteri

FKPMR meminta Presiden RI mencabut SKB 3 Menteri. Dinilai tak sesuai UUD 45 dan Pancasila.

Riauterkini-PEKANBARU- Terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, Menteri Dalam Negeri R.I dan Menteri Agama R.I Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 tahun 2021, dan Nomor 219 tahun 2021, Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dengan tegas mendesak Presiden RI untuk segera mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, Menteri Dalam Negeri R.I dan Menteri Agama R.I Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah tertanggal 3 Februari 2021, karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum FKPMR, Drh Chaidir dalam rilisnya yang diterima Riauterkini Senin (22/2/21). Selain itu, FKPMR juga mendesak untuk tetap memberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, khususnya bagi siswa muslimah dipandang sangat akomodatif dan konstitusional, disamping juga sejalan dengan perujudan tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk insan Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berkarakter akhlak mulia.

"Kami meminta pemerintah untuk arif dan bijak dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) serta tidak membuat keputusan yang kontraproduktif dan/atau menimbulkan kegaduhan dan keresahan rakyat bahkan merusak prinsip dasar, sendi dan norma berbangsa dan bernegara.

Akan lebih baik jika Pemerintah fokus pada upaya penanggulangan pandemi Covid-19 dan upaya keras untuk memulihkan dampak sosial, ekonomi dan politik akibat dari pandemi tersebut, serta menghindarkan diri dari pembuatan kebijakan yang tidak substantif dan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu," ulas mantan Ketua DPRD Riau ini.

Menurut Chaidir, SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Agama (Menag) tentang Penggunaan Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tidak sejalan dengan konsideran menimbang huruf a dalam SKB tersebut bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, serta membangun dan memperkuat moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama yang dianut peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan”. dan huruf b ; bahwa sekolah berfungsi membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta membina dan memperkuat kerukunan antar umat beragama.

"Negara Kesatuan Republik Indonesia justru dibangun dengan konsensus yang diperkuat dan direkat oleh adanya keberagaman etnis, bahasa, budaya dan agama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda Tetap Satu).Artinya negara menjamin adanya perbedaan dan kearifan lokal (Local Wisdom) dalam bingkai negara kesatuan yang bernama Republik Indonesia, bukan berarti penyeragaman tradisi dan budaya dalam satu tradisi dan budaya ke-Indonesia-an. Jadi, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut secara substantif tidak sejalan dengan prinsip dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur; “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Juga bertentangan dengan Pasal 31 ayat 5 UUD 1945 yang menyebutkan; “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia," urainya panjang lebar.

"Apalagi di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menurut Chaidir juga menyatakan bahwa “Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab,” pungkasnya.*(H-we)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Berita dan Video,
Arogansi PT. Arara Abadi Kembali Buat Pengurus LAMR Pelalawan Meradang

- Tekankan Karhutla, Gubri Lantik Tiga Kepala dan Wakil Kepala Bengkalis, Dumai dan Meranti
- BUMDes Jangkang Sejahtera Penyumbang PADes Tertinggi di Kabupaten Bengkalis
- Kanwil Kemenkumham Riau Terima Penghargaan Penyelenggara Bantuan Hukum Terbaik 2020
- Syarwan Hamid Lantik Pengurus DPP Laskar Melayu Bersatu
- Webinar Vidcom, Gubri Buka Muswil Pemuda LIRA Riau di RCC Pemprov
- Lahannya Diserobot, PT TPI Minta Uji Forensik Keabsahan Surat Blok P3KD
- Mantan Gubri Ajak Pemda Manfaatkan BPPSI Genjot IKM
- Kapolres Bersama Kadis TPH Rohul Panen Raya Padi di Kampung Tangguh Desa Sungai Kumango
- Tak Ingin Ada Intervensi Hukum, Aliansi mahasiswa Riau Datangi PN Pekanbaru
- Gunakan Pola Hybrid, Besok Gubri Lantik 3 Kepala Daerah dan Wakilnya di Pekanbaru
- Gubri Serahkan 108 SK PPPK, Semuanya Guru
- Tari Losung Desa Ranah Sungkai, Kampar Pukau Pengunjung Mal SKA Pekanbaru
- Pemprov tak Bergeming, Komisaris dan Direksi SPR dan PIR Ditetapkan
- Urai Persoalan Sampah, Tahun Ini DLHK Pekanbaru Bentuk Dua UPT
- Diisukan Disharmoni, Gubri dan Wagub Tampil Kompak Dua Acara Berbeda
- 31 Pejabat Lulus Seleksi Administrasi JTP Pemprov Riau, 2 Gugur dari Pekanbaru dan Dumai
- PN Bengkalis Optimalkan Pelayanan Modern IT Sampai "Rumah"
- Meski Pandemi, SHU BUMDesa Jaya Utama Desa Pasir Utama Mencapai Rp250 Juta
- Kontrak Kerjasama Media Publikasi Dimulai Setelah Proses Verifikasi Perusahaan Media Selesai


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com