Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Ahad, 7 Maret 2021 18:31
700 Persil Lahan Pemprov Belum Bersertefikat, KPK Minta Sebelum 2024 Tuntas

Ahad, 7 Maret 2021 15:12
Fuad Santoso Pimpin KNPI Riau Secara Aklamasi

Sabtu, 6 Maret 2021 19:16
Warga Hulu Kuantan Laporkan Alat Berat Kembali Beroperasi PETI di Sungai Alah

Sabtu, 6 Maret 2021 14:37
Syamsuar Paparkan Kondisi Riau Akibat Covid-19 di Hadapan Petinggi Golkar

Sabtu, 6 Maret 2021 14:24
Rumah Diteror Potongan Kepala Anjing, Pejabat Kejati Riau Lapor Polisi.

Sabtu, 6 Maret 2021 11:16
5 Rumah di Jakan Panger Pekanbaru Terbekar

Jum’at, 5 Maret 2021 22:35
Personel Satlantas Polres Rohul Bantu Panti Asuhan dan Kaum Dhuafa di Kaiti

Jum’at, 5 Maret 2021 21:32
Cegah Karhutla Dengan Berdayakan Kelompok Tani Peduli Api

Jum’at, 5 Maret 2021 17:28
Kecamatan Binawidya, Pekanbaru Segeral Gelar MTQ Tingkat Kelurahan

Jum’at, 5 Maret 2021 17:24
Bupati Meranti Buka dan Ikuti Musrenbang Tebing Tinggi Barat



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 22 Pebruari 2021 16:57
FKPMR Minta Presiden Mencabut SKB 3 Menteri

FKPMR meminta Presiden RI mencabut SKB 3 Menteri. Dinilai tak sesuai UUD 45 dan Pancasila.

Riauterkini-PEKANBARU- Terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, Menteri Dalam Negeri R.I dan Menteri Agama R.I Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 tahun 2021, dan Nomor 219 tahun 2021, Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dengan tegas mendesak Presiden RI untuk segera mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, Menteri Dalam Negeri R.I dan Menteri Agama R.I Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah tertanggal 3 Februari 2021, karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum FKPMR, Drh Chaidir dalam rilisnya yang diterima Riauterkini Senin (22/2/21). Selain itu, FKPMR juga mendesak untuk tetap memberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, khususnya bagi siswa muslimah dipandang sangat akomodatif dan konstitusional, disamping juga sejalan dengan perujudan tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk insan Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berkarakter akhlak mulia.

"Kami meminta pemerintah untuk arif dan bijak dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) serta tidak membuat keputusan yang kontraproduktif dan/atau menimbulkan kegaduhan dan keresahan rakyat bahkan merusak prinsip dasar, sendi dan norma berbangsa dan bernegara.

Akan lebih baik jika Pemerintah fokus pada upaya penanggulangan pandemi Covid-19 dan upaya keras untuk memulihkan dampak sosial, ekonomi dan politik akibat dari pandemi tersebut, serta menghindarkan diri dari pembuatan kebijakan yang tidak substantif dan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu," ulas mantan Ketua DPRD Riau ini.

Menurut Chaidir, SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Agama (Menag) tentang Penggunaan Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tidak sejalan dengan konsideran menimbang huruf a dalam SKB tersebut bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, serta membangun dan memperkuat moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama yang dianut peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan”. dan huruf b ; bahwa sekolah berfungsi membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta membina dan memperkuat kerukunan antar umat beragama.

"Negara Kesatuan Republik Indonesia justru dibangun dengan konsensus yang diperkuat dan direkat oleh adanya keberagaman etnis, bahasa, budaya dan agama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda Tetap Satu).Artinya negara menjamin adanya perbedaan dan kearifan lokal (Local Wisdom) dalam bingkai negara kesatuan yang bernama Republik Indonesia, bukan berarti penyeragaman tradisi dan budaya dalam satu tradisi dan budaya ke-Indonesia-an. Jadi, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut secara substantif tidak sejalan dengan prinsip dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur; “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Juga bertentangan dengan Pasal 31 ayat 5 UUD 1945 yang menyebutkan; “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia," urainya panjang lebar.

"Apalagi di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menurut Chaidir juga menyatakan bahwa “Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab,” pungkasnya.*(H-we)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- 700 Persil Lahan Pemprov Belum Bersertefikat, KPK Minta Sebelum 2024 Tuntas
- Fuad Santoso Pimpin KNPI Riau Secara Aklamasi
- Syamsuar Paparkan Kondisi Riau Akibat Covid-19 di Hadapan Petinggi Golkar
- Personel Satlantas Polres Rohul Bantu Panti Asuhan dan Kaum Dhuafa di Kaiti
- Cegah Karhutla Dengan Berdayakan Kelompok Tani Peduli Api
- Kecamatan Binawidya, Pekanbaru Segeral Gelar MTQ Tingkat Kelurahan
- Jumat Berokah, Polres Inhil Bagi Nasi Bungkus Sekaligus Sebar Himbauan Taati Perlalin
- Terima Kundi dari Pembina Orsos MPI, Mimpi Bu Asiah Punya Rumah Nyaman Terwujud
- Dibahas Bersama KPK, Mobdin Dikuasi Mantan Pejabat Pemprov Bakal Ditarik Paksa
- Aksesbilitas Transportasi di Riau Masih Rendah
- Wabup Bengkalis Panen Padi di Penangkaran Benih Sungai Siput
- Wujudkan Kampung Tangguh, Desa Suka Maju Dibantu Bibit Ikan Nila dan Bibit Semangka
- Berdiri Ditengah Pemukiman, Tower Operator Selular di Duri Bikin Khawatir Warga
- Dibuka Bupati Bengkalis, Insfrastruktur dan Taman Kota Jadi Prioritas Musrenbang di Mandau
- TPBML-BMR Selenggarakan Penilaian Buku Mulok
- Kualitas Jadi Prioritas Produk Organic Center
- Tuntut Segera Usut Tuntas Dugaan Korupsi, AMMK Geruduk Kejati Riau
- Faperta UPP Kolaborasi Program Pertanian dengan Dinas TPH Kabupaten Rohul
- Bupati Adil Ikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan Tebing Tinggi Timur
- Baru Launching, Stellar Laundry Gratis 4 Hari Kedepan. Buruan...


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com