Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Selasa, 2 Maret 2021 21:24
PT. EDI Menyalurkan CSR Berupa Mesin Potong Rumput Ke Pemuda dan Karang Taruna Kota Lama

Selasa, 2 Maret 2021 20:42
HMI Badko Riau Kepri Pencabutan Perpres Investasi Miras

Selasa, 2 Maret 2021 20:24
Ditemani Bupati Siak, Andi Rachman Sosialisasi RUU ASN

Selasa, 2 Maret 2021 20:06
Wagubri Hadiri Pelantikan ADPM

Selasa, 2 Maret 2021 19:53
Test Penulisan Makalah, Dua Peserta Assessment Gugur

Selasa, 2 Maret 2021 18:24
APINDO Riau Sambut Baik Pencabutan Perpres Investasi Miras

Selasa, 2 Maret 2021 18:21
Tewas Saat Kontak Senjata dengan Terduga Teroris di Poso, Prajurit TNI Dimakamkan di Pekanbaru

Selasa, 2 Maret 2021 18:17
TMMD ke-110 TA 2021 Resmi Dibuka, Sekda Rohul Ajak Masyarakat Ikut Berpartisipasi

Selasa, 2 Maret 2021 18:14
BI Terbitkan Ketentuan Pelonggaran LTV/FTV dan Uang Muka

Selasa, 2 Maret 2021 18:11
Tunggakan Tagihah Listrik Berbuntut Pemadaman Lampu Jalan, Ketua DPRD Pelalawan Siap Pasang Badan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 22 Pebruari 2021 16:57
FKPMR Minta Presiden Mencabut SKB 3 Menteri

FKPMR meminta Presiden RI mencabut SKB 3 Menteri. Dinilai tak sesuai UUD 45 dan Pancasila.

Riauterkini-PEKANBARU- Terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, Menteri Dalam Negeri R.I dan Menteri Agama R.I Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 tahun 2021, dan Nomor 219 tahun 2021, Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dengan tegas mendesak Presiden RI untuk segera mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, Menteri Dalam Negeri R.I dan Menteri Agama R.I Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah tertanggal 3 Februari 2021, karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum FKPMR, Drh Chaidir dalam rilisnya yang diterima Riauterkini Senin (22/2/21). Selain itu, FKPMR juga mendesak untuk tetap memberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, khususnya bagi siswa muslimah dipandang sangat akomodatif dan konstitusional, disamping juga sejalan dengan perujudan tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk insan Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berkarakter akhlak mulia.

"Kami meminta pemerintah untuk arif dan bijak dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) serta tidak membuat keputusan yang kontraproduktif dan/atau menimbulkan kegaduhan dan keresahan rakyat bahkan merusak prinsip dasar, sendi dan norma berbangsa dan bernegara.

Akan lebih baik jika Pemerintah fokus pada upaya penanggulangan pandemi Covid-19 dan upaya keras untuk memulihkan dampak sosial, ekonomi dan politik akibat dari pandemi tersebut, serta menghindarkan diri dari pembuatan kebijakan yang tidak substantif dan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu," ulas mantan Ketua DPRD Riau ini.

Menurut Chaidir, SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Agama (Menag) tentang Penggunaan Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tidak sejalan dengan konsideran menimbang huruf a dalam SKB tersebut bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, serta membangun dan memperkuat moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama yang dianut peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan”. dan huruf b ; bahwa sekolah berfungsi membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta membina dan memperkuat kerukunan antar umat beragama.

"Negara Kesatuan Republik Indonesia justru dibangun dengan konsensus yang diperkuat dan direkat oleh adanya keberagaman etnis, bahasa, budaya dan agama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda Tetap Satu).Artinya negara menjamin adanya perbedaan dan kearifan lokal (Local Wisdom) dalam bingkai negara kesatuan yang bernama Republik Indonesia, bukan berarti penyeragaman tradisi dan budaya dalam satu tradisi dan budaya ke-Indonesia-an. Jadi, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut secara substantif tidak sejalan dengan prinsip dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur; “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Juga bertentangan dengan Pasal 31 ayat 5 UUD 1945 yang menyebutkan; “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia," urainya panjang lebar.

"Apalagi di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menurut Chaidir juga menyatakan bahwa “Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab,” pungkasnya.*(H-we)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- PT. EDI Menyalurkan CSR Berupa Mesin Potong Rumput Ke Pemuda dan Karang Taruna Kota Lama
- HMI Badko Riau Kepri Pencabutan Perpres Investasi Miras
- Ditemani Bupati Siak, Andi Rachman Sosialisasi RUU ASN
- Wagubri Hadiri Pelantikan ADPM
- Test Penulisan Makalah, Dua Peserta Assessment Gugur
- APINDO Riau Sambut Baik Pencabutan Perpres Investasi Miras
- Tunggakan Tagihah Listrik Berbuntut Pemadaman Lampu Jalan, Ketua DPRD Pelalawan Siap Pasang Badan
- Wabup Meranti Buka dan Ikuti Musrenbang Kecamatan Pulau Merbau, Serap Aspirasi Masyarakat
- Pasca Dilantik, Ketua DPP LLMB Berkunjung ke Pelalawan
- Jadi Honorer di Bengkalis Harus Punya "Dekengan" Bahkan "Bayar" ?
- Sidak Perdana, Wabup Meranti Ingatkan OPD Jaga Disiplin dan Jauhi Narkoba
- Perdana Pimpin Apel, Bupati Tekankan ASN Profesional dan Iklas
- Jalankan Tugas Perdana, Ini Pesan Bupati Perempuan Pertama Kabupaten Bengkalis
- Dua Ribu Orang Antusias Ikuti Vaksin Covid-19 di Gelanggang Remaja
- Kepala Satpol PP Riau jadi Plt Kepala BPBD Riau
- Orgil Banyak Berkeliaran, Dinsos Kota Pekanbaru Diminta Bertindak
- Pimpin KKBR, Pahmijan Ingin Masyarakat Banjar Cerdas dan Memiliki Daya Saing
- Roadshow FKPMR Diawali dengan Bertemu Kadis PUPRPKPP Riau
- Hadari Pisah-sambut Kajari, Bupati Meranti Harap Semakin Bersinergi
- Kelompok Ahmadiyah Dukun Pemerintah Cegah Penyebaran Covid-19


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com