Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 3 Maret 2021 21:17
Pemprov Riau Beri Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Rabu, 3 Maret 2021 21:05
Kepala Kanwil Kemenkumham Diminta Sat Ops Patnal Tanamkan Integritas

Rabu, 3 Maret 2021 20:50
Kemen PUPR Bersama BNI dan DPR RI Serahkan Bantuan BSPS 2021

Rabu, 3 Maret 2021 19:47
Rampas Uang Rp80 Juta di Muara Jaya, 4 Perampok Bersenpi Ditangkap Polres Rohul

Rabu, 3 Maret 2021 19:11
Kasat Lantas Polresta Pekanbaru dan Kapolsek Rumbai Berganti

Rabu, 3 Maret 2021 18:54
Gubri Serahkan Dua BLK Milik Pemprov ke Kemenaker

Rabu, 3 Maret 2021 18:14
Kapolres Inhil Bersama Tim Berjibaku Padamkan Karlahut di Kempas

Rabu, 3 Maret 2021 17:45
Cegah Penyebaran Covid-19, Wartawan Inhu Mulai Divaksin

Rabu, 3 Maret 2021 17:01
Punya Direksi Anyar, BPJAMSOSTEK Siap Hadapi Tantangan Pengelolaan Jaminan Sosial 

Rabu, 3 Maret 2021 16:57
Meluas, Wabup Bengkalis Tinjau Sejumlah Lokasi Kebakaran Lahan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 23 Pebruari 2021 20:24
Kick off TP2DD, APBD 2021 Pemprov Riau Pakai Non Tunai

Tahun ini Pemprov Riau akan menggunakan transaksi non tunai di lingkungan Pemprov Riau. TP2DD diharapkan efektif mendesak penggunaan non tunai.

Riauterkini-PEKANBARU-Pemprov Riau, pada tahun 2021 ini akan menggunakan transaksi non tunai pada  anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2021. Demikian diungkapkan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Riau Eva Revita pada acara Kick of Meeting TP2DD, Selasa (23/2/21) di gedung BI Kpw Riau.

Hal itu diungkapkan Eva Revita menanggapi pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Riau. Ia berharap TP2DD efektif untuk mendesak pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan pemerintahan.

"Pemprov sangat mensupport ini. Kita harap TP2DD akan benar-benar efektif dalam mendesak ke transaksi non tunai di lingkungan pemprov, pemkab, dan pemkot," katanya.

Kepala Kpw Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau Decymus mengatakan, secara singkatnya pemerintah ingin mendorong inklusi ekonomi melalui inklusi keuangan. Untuk itu semua pelaku ekonomi diarahkan kenal dan mulai menggunakan transaksi digital mulai usaha besar sampai masyarakat kecil, mulai dari belanja, jualan, sampai bayar pajak. Untuk merespons perkembangan yang cepat di masyarakat, sektor pemerintah juga harus move on ke digital. 

"Itu sebabnya perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di tingkat Provinsi dan Dati II untuk mempercepat prosesnya. Inisiatifnya TP2DD telah dimulai dari tingkat Pusat, ditandai dengan Nota Kesepahaman 5 Kementerian dan Lembaga tanggal 13 Februari 2020 antara Menko Perekonomian, Mendagri, Menkeu, Menkominfo, dan Gubernur BI," katanya di sela Kick of Meeting TP2DD.

  Decymus mengungkapkan, untuk menindaklanjuti keputusan di tingkat nasional tersebut, paralel dengan Kepres TP2DD dan Permendagri  Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) yang akan terbit dalam waktu dekat, BI Riau proaktif untuk menyiapkan landasan hukum pembentukan TP2DD di tingkat daerah bersama Pemda, baik di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota.

"Esensi dari koordinasi lintas lembaga ini untuk mempercepat implementasi layanan transaksi keuangan pemerintah secara digital ETP ke seluruh daerah baik di sisi pendapatan maupun belanja dan perluasan penggunaan alat pembayaran digital oleh masyarakat, baik dalam melakukan/menerima pembayaran kepada/dari pemerintah maupun transaksi ekonomi di antara masyarakat sendiri dengan pelaku usaha sampai level usaha kecil/mikro," ucap Decymus.

TP2DD akan dibentuk di tingkat provinsi (TP2DD Provinsi) dan di tingkat kabupaten/kota (TP2DD kab/kota) berdasarkan SK Kepala Daerah. Untuk level Provinsi akan dipimpin oleh gubernur sebagai ketua yang dibantu sekdaprov sebagai ketua harian, dan Kepala BI sebagai wakil ketua. Untuk level kab/kota dipimpin bupati/walikota sebagai ketua (dibantu sekda kab/kota sebagai ketua harian) dan Deputi BI sebagai wakil ketua.

Selain untuk mengantisipasi perkembangan di masyarakat, ETP merupakan solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah. "Karena kalau semua dilakukan secara elektronik tentu pendapatan akan lebih besar dan pengeluaran akan lebih efisien. Dengan demikian, kemampuan fiskal untuk membiayai pembangunan daerah meningkat," tukasnya.

Dikatakan Decymus semua daerah mengklaim telah melakukan ETP terutama di sisi belanja dan sebagian pendapatan. Menurutnya, hal tersebut belum sepenuhnya ETP, terlebih bendahara pemerintah masih harus datang ke bank untuk menyampaikan daftar penerima pembayaran dan sebagainya. Itu sebabnya Bank Riau Kepri (BRK) diminta menyiapkan Cash Management System (CMS).

"Dengan CMS, bendahara pemerintah cukup melakukan semua transaksi pemerintah di kantor masing-masing. Persis seperti kita mau bayar berbagai keperluan transaksi RT, bayar SPP anak, belanja istri, transfer ke saudara dan lain-lain, cukup melalui computer atau HP cukup dari rumah. Bendahara pemerintah seharusnya juga begitu dari kantor masing-masing," pungkasnya.

Hadir dalam Kick of Meeting TP2DD, Kakanwil DJPB  Ismed Saputra, Kepala Divisi Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah (SP PUR)  Asral Mashuri, Dirut BRK Andi Buchari, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Riau Eva Revita.*(H-we)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Pemprov Riau Beri Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
- Kepala Kanwil Kemenkumham Diminta Sat Ops Patnal Tanamkan Integritas
- Kemen PUPR Bersama BNI dan DPR RI Serahkan Bantuan BSPS 2021
- Kasat Lantas Polresta Pekanbaru dan Kapolsek Rumbai Berganti
- Gubri Serahkan Dua BLK Milik Pemprov ke Kemenaker
- Punya Direksi Anyar, BPJAMSOSTEK Siap Hadapi Tantangan Pengelolaan Jaminan Sosial 
- Mengkrak 12 Tahun, KPK Turun Tangan Tuntaskan Pasar Cik Puan
- Ganti "Langit Biru", Bensin di Bengkalis akan Dibatasi
- KPK Koordinasi Cegah Korupsi Bersama Pemerintahan di Riau
- Gendraya Rohani Mundur dari Kadis Perkimtan Bengkalis
- Yan Prana Menunggu Nasib, Surat Pemberhentian Sementara Sudah Diproses
- PT. EDI Menyalurkan CSR Berupa Mesin Potong Rumput Ke Pemuda dan Karang Taruna Kota Lama
- HMI Badko Riau Kepri Apresiasi Pencabutan Perpres Investasi Miras
- Ditemani Bupati Siak, Andi Rachman Sosialisasi RUU ASN
- Wagubri Hadiri Pelantikan ADPM
- Test Penulisan Makalah, Dua Peserta Assessment Gugur
- APINDO Riau Sambut Baik Pencabutan Perpres Investasi Miras
- Tunggakan Tagihah Listrik Berbuntut Pemadaman Lampu Jalan, Ketua DPRD Pelalawan Siap Pasang Badan
- Wabup Meranti Buka dan Ikuti Musrenbang Kecamatan Pulau Merbau, Serap Aspirasi Masyarakat
- Pasca Dilantik, Ketua DPP LLMB Berkunjung ke Pelalawan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com