Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 16 April 2021 23:24
Peran Masyarakat Sangat Penting Melawan Terorisme

Jum’at, 16 April 2021 19:34
Terkait Pengumpulan KK dan KTP,
Berikut Klarifikasi Manager dan Humas PT. Torganda ke Bawaslu Rohul


Jum’at, 16 April 2021 16:36
Polres Inhil Salurkan Bantuan untuk Korban Puting Beliung di Desa Sanglar

Jum’at, 16 April 2021 16:29
Perambahan Hutan Secara Liar di Siakkecil, Bengkalis Masih Terjadi

Jum’at, 16 April 2021 16:12
Polsek Teluk Meranti Lakukan Penegakan Prokes

Jum’at, 16 April 2021 16:01
Razia Masker, Polsek Kuala Kampar Sasar Penjual Beli di Tempat Keramaian

Jum’at, 16 April 2021 15:40
Kapolsek Pangkalan Lesung Lakukan Giat Pengecekan Pos Pantau

Jum’at, 16 April 2021 15:28
Polisi Langgam Optimalkan Razia Masker di Pos PPKM

Jum’at, 16 April 2021 15:13
Polsek Pangkalan Kerinci Gencarkan Patroli C3

Jum’at, 16 April 2021 14:58
3.633 Guru Honor Madrasah Bengkalis di Bengkalis Terima Bantuan Kesejahteraan Dua Bulan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 26 Pebruari 2021 08:56
Kanwil Kemenkumham Riau Terima Penghargaan Penyelenggara Bantuan Hukum Terbaik 2020

Layanan bantuan hukun Kanwil Kemenkumham Riau mendapat apresiasi. Mendapat menghaargaan terbaik di Riau.

Riauterkini - PEKANBARU - Dalam kegiatan Raker dirangkai dengan Penganugerahan "Access To Justice Award 2021 yang dilaksanakan di hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 25 Februari 2021 lalu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau raih penghargaan Penyelenggara Bantuan Hukum Terbaik 2020.

Kakanwil Kemenkumham Riau, Ibnu Chuldun dalam siaran persnya menjelaskan, terdapat tiga penghargaan yang diterima Kanwil Kemenkumham Riau. Diantaranya yakni Terbaik I Pengisian Aplikasi SMART, Terbaik II Penyelengggara Bantuan Hukum Kategori Anggaran Kecil dan, Terbaik I Pemberi Bantuaan Hukum Akreditasi B kepada LBH Ananda di Rokan Hilir Riau.

Penganugerahan dan pemberian penghargaan itu diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Edward Omar Syarif Hiariej.

"Wakil Menteri Hukum dan HAM berharap penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Sehingga perluasan akses keadilan di Indonesia benar-benar bisa menjangkau semua kalangan," bebernya.

Rincinya, di Riau ada 10 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Kemenkumham. Diantaranya LBH Ananda di Rokan Hilir, LBH Mahatva di Rokan Hilir, LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia di Kampar, Yayasan Sahabat Keadilan di Rokan Hulu, LBH Tuah Negeri Nusantara, Pusat Advokasi Hukum dan HAM/PAHAM, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, LBH Fak Hukum Universitas Lancang Kuning, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Siak dan, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pelalawan di Pelalawan.

"Untuk pelaksanaan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin/kelompok orang miskin oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau tahun 2020 berjumlah 618 orang dengan rincian sebanyak 417 Kasus Litigasi dan kegiatan Non Litigasi sebanyak 201," terangnya.

Sementara terkait anggaran bantuan hukum, Ibnu menjelaskan di tahun 2020 lalu telah dianggarkan Rp1.377.820.000. dimana untuk Litigasi sebesar Rp. 1.109.000.000 dan non litigasi sebesar Rp. 268.820.000.

Untuk diketahui, hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam kovenan unternasional tentang hak-hak sipil dan politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)), dimana dalam Pasal 16 dan pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus di hindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 16 ayat (3) ICCPR memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yakni kepentingan-kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar advokat.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (Equality Before The Law).

Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima bantuan hukum. Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas Keadilan, persamaan kedudukan didalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntanbilitas.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Kemudian mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan, terakhir mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara ada 3 pihak dalam pelaksanaan Bantuan Hukum. Pertama penerima Bantuan Hukum yakni orang/kelompok orang miskin, lalu pemberi bantuan hukum yakni LBH atau organisasi jemasyarakatan yang lulus verifikasi dan akreditasi oleh Kemenkumham dan terakhir adalah penyelenggara Bantuan Hukum yakni Kemenkumham RI.***(arl)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Polres Inhil Salurkan Bantuan untuk Korban Puting Beliung di Desa Sanglar
- Polsek Teluk Meranti Lakukan Penegakan Prokes
- Razia Masker, Polsek Kuala Kampar Sasar Penjual Beli di Tempat Keramaian
- Kapolsek Pangkalan Lesung Lakukan Giat Pengecekan Pos Pantau
- Polisi Langgam Optimalkan Razia Masker di Pos PPKM
- Polsek Pangkalan Kerinci Gencarkan Patroli C3
- Dimulai Pekan Depan, kompetensi manajerial Calon Sekdaprov Digelar di BKN
- Mantan Kepala BPBD Riau Kini Jabat Tenaga Ahli Gubri
- Ratusan Pelaku Usaha "Serbu" Diskop UMKM Bengkalis
- Gakkum KLHK Fasilitasi Sengketa Lingkungan Hidup PT CPI dengan Masyarakat
- Asisten II Pimpin Pansel BRK
- Pengemudi Becak Diingaatkan, Jika Ada Pungli Segera Laporkan
- Kapolsek Ukui Pimpin Operasi Gabungan Bina Kusuma
- Kapolsek Bunut Hadiri Rakor Bersama Pihak Kecamatan
- Personil Polsek Bandar Sei Kijang Patroli Pantau Keamanan
- Polsubsektor Pelalawan Patroli di Titik Rawan Kejahatan
- Buka Rakor Lokpri, Wabup Meranti Usul Tambahan Insentif Bagi Aparatur di Perbatasan
- Ramadan, Lapas Bengkalis Taja Pesantren Kilat
- Personel Polsek Pangkalan Kerinci Sasar Tempat Rawan Kriminalitas
- Polsek Kerumutan Ingatkan Warga Tetap Patuhi Prokes Selama Ramadhan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com