Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 17 April 2021 21:41
Tambahan Kasus Baru Covid-19 Meledak Lagi Capai 323 Orang

Sabtu, 17 April 2021 20:06
Hari Bakti Pemasyarakatan Ke 57, Lapas Tembilahan Berikan Sembako Pada Tukang Becak dan Kaum Dhuafa

Sabtu, 17 April 2021 17:04
Strategi Ini Bapenda Bengkalis akan Capai Target PAD 2021

Sabtu, 17 April 2021 16:04
Puluhan Makam di TPU Payung Sekaki Pekanbaru Amblas

Sabtu, 17 April 2021 15:22
4 Pejabat Polres Bengkalis Dimutasi

Sabtu, 17 April 2021 14:58
Polsek Ukui Tingkatkan Patroli Daerah Rawan Karhutla

Sabtu, 17 April 2021 14:49
Polsek Bunut Giatkan Patroli C3 dan Sosialisasi Pencegahan Covid-19

Sabtu, 17 April 2021 14:29
Polsek Pangkalan Lesung Patroli Penegakan Prokes

Sabtu, 17 April 2021 14:16
Cegah Kejahatan, Polsek Pangkalan Kuras Pantau Tempat Keramaian

Sabtu, 17 April 2021 13:48
Pastikan Prokes, Polsek Bandar Sei Kijang Periksa Kendaraan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 26 Pebruari 2021 08:56
Kanwil Kemenkumham Riau Terima Penghargaan Penyelenggara Bantuan Hukum Terbaik 2020

Layanan bantuan hukun Kanwil Kemenkumham Riau mendapat apresiasi. Mendapat menghaargaan terbaik di Riau.

Riauterkini - PEKANBARU - Dalam kegiatan Raker dirangkai dengan Penganugerahan "Access To Justice Award 2021 yang dilaksanakan di hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 25 Februari 2021 lalu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau raih penghargaan Penyelenggara Bantuan Hukum Terbaik 2020.

Kakanwil Kemenkumham Riau, Ibnu Chuldun dalam siaran persnya menjelaskan, terdapat tiga penghargaan yang diterima Kanwil Kemenkumham Riau. Diantaranya yakni Terbaik I Pengisian Aplikasi SMART, Terbaik II Penyelengggara Bantuan Hukum Kategori Anggaran Kecil dan, Terbaik I Pemberi Bantuaan Hukum Akreditasi B kepada LBH Ananda di Rokan Hilir Riau.

Penganugerahan dan pemberian penghargaan itu diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Edward Omar Syarif Hiariej.

"Wakil Menteri Hukum dan HAM berharap penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Sehingga perluasan akses keadilan di Indonesia benar-benar bisa menjangkau semua kalangan," bebernya.

Rincinya, di Riau ada 10 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Kemenkumham. Diantaranya LBH Ananda di Rokan Hilir, LBH Mahatva di Rokan Hilir, LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia di Kampar, Yayasan Sahabat Keadilan di Rokan Hulu, LBH Tuah Negeri Nusantara, Pusat Advokasi Hukum dan HAM/PAHAM, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, LBH Fak Hukum Universitas Lancang Kuning, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Siak dan, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pelalawan di Pelalawan.

"Untuk pelaksanaan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin/kelompok orang miskin oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau tahun 2020 berjumlah 618 orang dengan rincian sebanyak 417 Kasus Litigasi dan kegiatan Non Litigasi sebanyak 201," terangnya.

Sementara terkait anggaran bantuan hukum, Ibnu menjelaskan di tahun 2020 lalu telah dianggarkan Rp1.377.820.000. dimana untuk Litigasi sebesar Rp. 1.109.000.000 dan non litigasi sebesar Rp. 268.820.000.

Untuk diketahui, hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam kovenan unternasional tentang hak-hak sipil dan politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)), dimana dalam Pasal 16 dan pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus di hindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 16 ayat (3) ICCPR memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yakni kepentingan-kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar advokat.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (Equality Before The Law).

Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima bantuan hukum. Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas Keadilan, persamaan kedudukan didalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntanbilitas.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Kemudian mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan, terakhir mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara ada 3 pihak dalam pelaksanaan Bantuan Hukum. Pertama penerima Bantuan Hukum yakni orang/kelompok orang miskin, lalu pemberi bantuan hukum yakni LBH atau organisasi jemasyarakatan yang lulus verifikasi dan akreditasi oleh Kemenkumham dan terakhir adalah penyelenggara Bantuan Hukum yakni Kemenkumham RI.***(arl)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Hari Bakti Pemasyarakatan Ke 57, Lapas Tembilahan Berikan Sembako Pada Tukang Becak dan Kaum Dhuafa
- Strategi Ini Bapenda Bengkalis akan Capai Target PAD 2021
- 4 Pejabat Polres Bengkalis Dimutasi
- Polsek Ukui Tingkatkan Patroli Daerah Rawan Karhutla
- Polsek Bunut Giatkan Patroli C3 dan Sosialisasi Pencegahan Covid-19
- Polsek Pangkalan Lesung Patroli Penegakan Prokes
- Cegah Kejahatan, Polsek Pangkalan Kuras Pantau Tempat Keramaian
- Pastikan Prokes, Polsek Bandar Sei Kijang Periksa Kendaraan
- Belum Dilantik, Bupati Kuansing Terpilih Mulai Wujudkan Rumah Tahfiz di Setiap Kecamatan
- Polres Inhil Salurkan Bantuan untuk Korban Puting Beliung di Desa Sanglar
- Polsek Teluk Meranti Lakukan Penegakan Prokes
- Razia Masker, Polsek Kuala Kampar Sasar Penjual Beli di Tempat Keramaian
- Kapolsek Pangkalan Lesung Lakukan Giat Pengecekan Pos Pantau
- Polisi Langgam Optimalkan Razia Masker di Pos PPKM
- Polsek Pangkalan Kerinci Gencarkan Patroli C3
- Dimulai Pekan Depan, kompetensi manajerial Calon Sekdaprov Digelar di BKN
- Mantan Kepala BPBD Riau Kini Jabat Tenaga Ahli Gubri
- Ratusan Pelaku Usaha "Serbu" Diskop UMKM Bengkalis
- Gakkum KLHK Fasilitasi Sengketa Lingkungan Hidup PT CPI dengan Masyarakat
- Asisten II Pimpin Pansel BRK


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com