Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 16 April 2021 23:24
Peran Masyarakat Sangat Penting Melawan Terorisme

Jum’at, 16 April 2021 19:34
Terkait Pengumpulan KK dan KTP,
Berikut Klarifikasi Manager dan Humas PT. Torganda ke Bawaslu Rohul


Jum’at, 16 April 2021 16:36
Polres Inhil Salurkan Bantuan untuk Korban Puting Beliung di Desa Sanglar

Jum’at, 16 April 2021 16:29
Perambahan Hutan Secara Liar di Siakkecil, Bengkalis Masih Terjadi

Jum’at, 16 April 2021 16:12
Polsek Teluk Meranti Lakukan Penegakan Prokes

Jum’at, 16 April 2021 16:01
Razia Masker, Polsek Kuala Kampar Sasar Penjual Beli di Tempat Keramaian

Jum’at, 16 April 2021 15:40
Kapolsek Pangkalan Lesung Lakukan Giat Pengecekan Pos Pantau

Jum’at, 16 April 2021 15:28
Polisi Langgam Optimalkan Razia Masker di Pos PPKM

Jum’at, 16 April 2021 15:13
Polsek Pangkalan Kerinci Gencarkan Patroli C3

Jum’at, 16 April 2021 14:58
3.633 Guru Honor Madrasah Bengkalis di Bengkalis Terima Bantuan Kesejahteraan Dua Bulan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 1 Maret 2021 19:45
Jadi Honorer di Bengkalis Harus Punya "Dekengan" Bahkan "Bayar" ?

Untuk memiliki kesempatan bekerja sebagai tenaga honorer di salah satu PD saja cukup tidak masuk akal dan aneh. Beredar kabar di masyarakat, calon honorer wajib ada "dekengan" bahkan harus "membayar" puluhan juta rupiah.

Riauterkini-BENGKALIS- Merasa prihatin dengan munculnya kabar untuk bekerja sebagai tenaga honorer atau kontrak di sejumlah perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis harus ada dekengan atau "orang dalam" bahkan harus membayar kepada oknum tertentu dengan jumlah besar. Sejumlah mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi (PT) di Bengkalis mendatangi Ketua Fraksi Suara Rakyat DPRD Kabupaten Bengkalis, Askori, S.St, S.Pi, Senin (1/2/21).

Para mahasiswa ini menyontohkan, seperti kabar yang terjadi di Satuan Polisi Pamong (Satpol PP) Kabupaten Bengkalis. Bahwa calon tenaga honorer diwajibkan membayar dengan jumlah yang fantastis mencapai Rp25 juta.

"Kami sebagai generasi penerus memperoleh kabar itu merasa sangat prihatin. Cara itu tentu menutup kesempatan kami untuk bisa bekerja di dinas tertentu. Kalau kami tidak ada "orang dalam" atau "dekengan" dan tidak memberikan uang besar, tentu hilanglah kesempatan, sangat tidak adil," ungkap Rini, salah seorang alumni mahasiswa diaminkan rekan-rekannya Vika dan mahasiswa aktif Nirfana, Wulan, Arnita, dan Era saat menyampaikan aspirasi di ruang Fraksi Suara Rakyat DPRD Bengkalis.

"Kami berharap kedepan, kesempatan bekerja ini tidak ada "dekengan" lagi, lebih terbuka atau transparan serta bisa memberikan kesempatan yang sama dengan siapapun khususnya anak daerah," tambah Era.

Menanggapi aspirasi dan pandangan yang disampaikan oleh sejumlah alumni dan mahasiswa tersebut, Askori mengaku geram. Menurut Ketua DPC Partai Nasdem Bengkalis ini, mahasiswa dan alumni mahasiswa meminta PD yang memiliki lowongan harus dilakukan secara terbuka dan lebih transparan serta harus jelas. Jika itu dilakukan, tentu tidak akan muncul kabar miring yang beredar di masyarakat.

Kemudian, enam orang perempuan muda juga menyampaikan, tidak menginginkan dan mendengar di masyarakat bahwa muncul istilah "dekengan-dekengan".

"Seperti mencuatnya perihal penerimaan petugas di Satpol PP Bengkalis, bisa masuk lulusan SMA. Saya telepon kepada Kepala Dinas Yuhelmi, kenapa kok bisa masuk Satpol PP hanya hanya lulusan SMA. Jawabannya, itu titipan salah satu oknum pimpinan dewan. Maksudnya seperti itu apa? Semua dewan itu sama, kolektif kolegial," ungkapnya.

Askori juga mengaku merasa malu, muncul bahasa di masyarakat bahwa bisa masuk bekerja di dinas tertentu tapi harus bayar.

"Adanya informasi itu kita sebagai anggota dewan malu. Ada bahasa masyarakat yang menyampaikan, bisa masuk kerja di salah satu dinas tapi harus bayar," katanya lagi.

"Oleh karena saya berharap, hal-hal kebobrokan Bengkalis ini jangan sampai menyalahkan bupati kita yang baru sekarang. Karena hal itu sudah rusak dari awalnya. Dan saya juga berkeinginan untuk memperbaikinya, akan tetapi butuh proses tidak spontan. Kita berharap seluruh komponen bersama-sama membenahi masalah seperti ini," pintanya.

Dibayar dan Dibantah Titipan Oknum Pimpinan Dewan Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Drs. H. Yuhelmi ketika dikonfirmasi membantah adanya tenaga honorer di instansinya yang merupakan titipan oknum pimpinan dewan Bengkalis.

"Kalau seperti itu tidak ada, tidak ada titipan dewan," tegasnya.

Menurut dia, pihaknya menjabat sebagai Plt. Kasatpol PP sejak September 2020 lalu. Yuhelmi mengakui, sejak menjabat memperoleh informasi dari masyarakat bahwa jika ingin masuk sebagai anggota Satpol PP harus membayar sejumlah uang kepada oknum.

"Ini dijanjikan oleh beberapa oknum Satpol PP dan sampai hari ini kami belum dapat siapa oknumnya. Namun demikian kami mengharapkan jika seandainya ada masyarakat yang memberi uang kepada oknum Satpol PP segera melapor kepada kami," imbaunya.

Pihaknya meminta jika ada masyarakat yang melaporkan ini, lengkapi dengan bukti oknum ini benar menerima uang untuk penerimaan tenaga honorer di Satpol PP. Dengan bukti yang ada pihak bisa menindak tegasĀ  oknum tersebut.

Yuhelmi memastikan penerimaan anggota Satpol PP tanpa dipungut biaya sepeserpun. Jadi jika ada yang mengiming-ngimingi pekerjaan honorer namun meminta uang segera dilaporkan.***(dik)



Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Polres Inhil Salurkan Bantuan untuk Korban Puting Beliung di Desa Sanglar
- Polsek Teluk Meranti Lakukan Penegakan Prokes
- Razia Masker, Polsek Kuala Kampar Sasar Penjual Beli di Tempat Keramaian
- Kapolsek Pangkalan Lesung Lakukan Giat Pengecekan Pos Pantau
- Polisi Langgam Optimalkan Razia Masker di Pos PPKM
- Polsek Pangkalan Kerinci Gencarkan Patroli C3
- Dimulai Pekan Depan, kompetensi manajerial Calon Sekdaprov Digelar di BKN
- Mantan Kepala BPBD Riau Kini Jabat Tenaga Ahli Gubri
- Ratusan Pelaku Usaha "Serbu" Diskop UMKM Bengkalis
- Gakkum KLHK Fasilitasi Sengketa Lingkungan Hidup PT CPI dengan Masyarakat
- Asisten II Pimpin Pansel BRK
- Pengemudi Becak Diingaatkan, Jika Ada Pungli Segera Laporkan
- Kapolsek Ukui Pimpin Operasi Gabungan Bina Kusuma
- Kapolsek Bunut Hadiri Rakor Bersama Pihak Kecamatan
- Personil Polsek Bandar Sei Kijang Patroli Pantau Keamanan
- Polsubsektor Pelalawan Patroli di Titik Rawan Kejahatan
- Buka Rakor Lokpri, Wabup Meranti Usul Tambahan Insentif Bagi Aparatur di Perbatasan
- Ramadan, Lapas Bengkalis Taja Pesantren Kilat
- Personel Polsek Pangkalan Kerinci Sasar Tempat Rawan Kriminalitas
- Polsek Kerumutan Ingatkan Warga Tetap Patuhi Prokes Selama Ramadhan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com