Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 5 Mei 2021 22:23
Tekan Angka Laka dengan Tertib Berlalu Lintas

Rabu, 5 Mei 2021 20:04
Dukung Satgas RAFI 2021, PGN Pastikan Keamanan Infrastruktur dan Layanan Gas Bumi

Rabu, 5 Mei 2021 20:03
ASN Pemprov Diberi Waktu Memarkirkan Kendaraan Dinasnya Hingga Pukul 21.00

Rabu, 5 Mei 2021 20:01
Resmi, Budi Santoso Jabat Ketua Fraksi Golkar DPRD Inhu

Rabu, 5 Mei 2021 19:32
Bupati Bengkalis dan Kapolres Tanam Cabai Merah

Rabu, 5 Mei 2021 18:00
Antisipasi Kekosongan, DPRD Inhu Minta Pj Bupati Segera Tunjuk Pj Kades

Rabu, 5 Mei 2021 17:53
DPRD Pekanbaru Minta Walikota Evaluasi Kadiskes

Rabu, 5 Mei 2021 17:42
Kapolres Inhil Pantau Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Bagi Lansia

Rabu, 5 Mei 2021 17:02
Puluhan Warga Terjaring Penegakan Hukum Prokes

Rabu, 5 Mei 2021 16:31
Alhamdulillah, Baznas Bengkalis Salurkan Zakat Konsumtif Rp360 Juta untuk 1.200 Mustahik



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 11 April 2021 16:44
Kadis LHK Riau Panen Madu Kelulut Bersama Masyarakat Kampar

Madu kelulut hasil penangkaran kelompok usaha perhutanan sosial mulai dipanen. Bersama tokoh dan masyarakat Kadia LHK lakukan panen.

Riauterkini - PEKANBARU - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau Mamun Murod, panen bersama Madu Kelulut yang ditangkarkan oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Kenegerian Kampa, Kabupaten Kampar, Sabtu (10/4/21). Acara dihadiri oleh WRI dan Bahtera Alam, Para tokoh Datuak Pucuk Persukuan Ninik Mamak Kenegerian Kampa.

"Total wilayah adatnya seluas 156,8 hektar, terbagi dalam dua hamparan 100,8 hektar di Ghimbo Bonca Lida dan 56 hektar di Ghimbo Pomuan," kata Murod.

Lebih lanjut dikatakannya, usaha Madu Kelulut ini berada di Lokasi Hutan adat Kenegerian Kampa yang memiliki total luas 156.8 Ha, terdiri dari 100 hektar Ghimbo Bonca Linda dan 56 hektar Ghimbo Pomuan. Hutan ada ini masih dikelola berdasarkan kearifan lokal masyarakat setempat.

"Hutan adat Kenegerian Kampa sudah diakui oleh Pemerintah Indonesia melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2020 lalu. Hutan adat merupakan salah satu bukti pengakuan masyarakat hukum adat dari negara," ujarnya.

Melalui pengakuan tersebut, lanjut Murod, masyarakat adat Kenegerian Kampa juga dapat mengelola sumber daya alam berbasis hasil hutan bukan kayu seperti Madu Kelulud yang lebih berkelanjutan.

"Hal ini juga dapat membantu perekonomian masyarakat adat pada masa pandemi ini. Misalnya, melalui madu kelulut, masyarakat adat mendapatkan sekitar Rp. 4.000.000/bulan. Saat ini, sudah terbentuk kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) masyarakat adat, sehingga proses pengorganisasian dan pengembangan sumber penghidupan masyarakat adat Kenegerian Kampa diharapkan dapat berkembang pesat sesegera mungkin," ujarnya.

Murod juga menyampaikan bahwa Dinas LHK Riau siap untuk membantu mendampingi dan mendukung kelompok melalui program restorasi dan pengembangan sumber mata pencaharian berkelanjutan berbasis sumberdaya hutan yang merupakan bagian dari program Riau Hijau.

"Peluang - peluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat tidak hanya terbatas pada hasil hutan bukan kayu, tetapi juga dapat juga memanfaatkan jasa lingkungan.

Dinas LHK secara kolaboratif dengan pihak, seperti akademisi, pemerhati dan praktisi lingkungan se Provinsi Riau akan berupaya mengembangkan hal serupa di lokasi yang lain,"paparnya.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Dukung Satgas RAFI 2021, PGN Pastikan Keamanan Infrastruktur dan Layanan Gas Bumi
- ASN Pemprov Diberi Waktu Memarkirkan Kendaraan Dinasnya Hingga Pukul 21.00
- Bupati Bengkalis dan Kapolres Tanam Cabai Merah
- DPRD Pekanbaru Minta Walikota Evaluasi Kadiskes
- Puluhan Warga Terjaring Penegakan Hukum Prokes
- Alhamdulillah, Baznas Bengkalis Salurkan Zakat Konsumtif Rp360 Juta untuk 1.200 Mustahik
- Tahun Kedua tak Bisa Mudik, Gubri Sebut Upaya Memutus Penyebaran Covid-19
- Soal Pengosongan Fasilitas Rumah Eks Karyawan, PT Padasa Klarifikasi Kabar Sepihak
- Begini Upaya Polsek Ukui Menghambat Penyebaran Covid-19 di Wilayah Hukumnya
- Program Ketahanan Pangan Polsek Langgam Terus Dipantau
- Polsek Bandar Sei Kijang Perketat Pengawasan
- Libatkan Tim Yustisi, Polsek Pangkalan Kuras Perketat Pengawasan Prokes
- Plh Bupati dan Kapolres Rohul Pimpin Operasi Yustisi di Kecamatan Ujung Batu
- Sampai Maret 2021, Ada 12 Turis Asing 'Nyasar' ke Riau.
- Masa Jabatan Kades Berakhir Mei, Puluhan Desa di Inhu Terancam 'Tanpa Kepala'
- Operasi Ketupat 2021, Polres Bengkalis Kerahkan Ratusan Personel
- Polsubsektor Pelalawan Tingkatkan Razia Prokes Bersama Tim Yustisi
- PWI Pelalawan Rel-Akhlak & Notaris Ragil Berbagi Takjil Puasa
- Diduga Konsleting, Rumah di Bengkalis Nyaris Rata Dilalap Api
- Polsek Kuala Kampar Awasi Prokes di Pelabuhan Penyalai Teluk Dalam


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com