Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 5 Mei 2021 22:23
Tekan Angka Laka dengan Tertib Berlalu Lintas

Rabu, 5 Mei 2021 20:04
Dukung Satgas RAFI 2021, PGN Pastikan Keamanan Infrastruktur dan Layanan Gas Bumi

Rabu, 5 Mei 2021 20:03
ASN Pemprov Diberi Waktu Memarkirkan Kendaraan Dinasnya Hingga Pukul 21.00

Rabu, 5 Mei 2021 20:01
Resmi, Budi Santoso Jabat Ketua Fraksi Golkar DPRD Inhu

Rabu, 5 Mei 2021 19:32
Bupati Bengkalis dan Kapolres Tanam Cabai Merah

Rabu, 5 Mei 2021 18:00
Antisipasi Kekosongan, DPRD Inhu Minta Pj Bupati Segera Tunjuk Pj Kades

Rabu, 5 Mei 2021 17:53
DPRD Pekanbaru Minta Walikota Evaluasi Kadiskes

Rabu, 5 Mei 2021 17:42
Kapolres Inhil Pantau Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Bagi Lansia

Rabu, 5 Mei 2021 17:02
Puluhan Warga Terjaring Penegakan Hukum Prokes

Rabu, 5 Mei 2021 16:31
Alhamdulillah, Baznas Bengkalis Salurkan Zakat Konsumtif Rp360 Juta untuk 1.200 Mustahik



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 17 April 2021 17:04
Strategi Ini Bapenda Bengkalis akan Capai Target PAD 2021

Bapenda terus berupaya menggali potensi untuk meningkatkan PAD dari berbagai sektor. Berbagai strategi telah disiapkan tahun 2021 ini.

Riauterkini-BENGKALIS- Dalam rangka untuk mengoptimalkan target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2021, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis terus berupaya menciptakan terobosan-terobosan baru dan langkah-langkah strategis.

Kepala Bapenda Bengkalis Supardi, S.Sos, M.H melalui Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan, Syahruddin, S.E menjelaskan, ada beberapa terobosan atau strategi yang telah disiapkan Bapenda tahun 2021 ini.

Dalam upaya mencapai target pajak daerah sebesar Rp77.500.000.000 dan retribusi daerah Rp18.909.375.000, ada 4 langkah strategis yang akan dilakukan.

Dijelaskan Syahruddin, strategi pertama adalah dengan meningkatkan basis data perpajakan. Strategi ini meliputi pendataan ulang atau pemuthakiran wajib pajak (WP) dan objek pajak (OP), meningkatkan koordinasi internal bersama perangkat daerah terkait proses perizinan yang diterbitkan oleh perangkat daerah dalam hal optimalisasi pajak daerah.

Menindaklajuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI) Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah bersama perangkat daerah dalam hal konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu baik di tingkat Perangkat Daerah (PD), kecamatan dan kelurahan atau desa. Untuk kecamatan, kelurahan atau desa pemberian layanan publik melampirkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) tahun terakhir.

Selanjutnya, memanfaatkan data melalui aplikasi host to host PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan Kantor Pertanahan Bengkalis.

Sambung, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akrab disapa Am ini, untuk strategi kedua adalah dengan cara penyesuaian dasar pengenaan pajak.

Penyesuaian dasar pengenaan pajak ini maksudnya melakukan penilaian ulang atas dasar pengenaan pajak dan perubahan tarif pajak. Diantaranya perubahan tarif pajak reklame dan sarang burung walet dan perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2.

Penyesuaian ini dilakukan menyusul tarif yang digunakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi zamannya.

"Seperti NJOP PBB yang saat ini sudah tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Harga objek dibandingkan dengan belasan tahun yang lalu sudah sangat jauh, sehingga perlu penilaian ulang dan perubahan dan harus segera dijalankan tentu dengan dasar aturan yang ada," ungkap Am.

Selanjutnya, pria berkacamata ini kembali menyebutkan, selain dua strategi di atas, ada strategi penilaian, penagihan dan pemeriksaan.

Strategi ini dimaksudkan, bahwa dalam melakukan proses dan tahapan penagihan aktif melalui proses uji potensi di lapangan, melakukan klarifikasi atas pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), melakukan pemeriksaan sederhana, melakukan pemeriksaan lengkap bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Nineral Provinsi Riau terkait dengan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) non PLN dan Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan pelayanan setiap desa atau kelurahan terkait dengan pembayaran pajak PBB-P2.

Modernisasi

Untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran, Bapenda telah melakukan menyiapkan strategi berbasis teknologi dan modernisasi.  Transaksi pembayaran pajak maupun retribusi secara dalam jaringan atau online baik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), mobile banking, internet banking, e-commerce serta modern channel.

Kemudian Aplikasi Citigov merupakan inovasi layanan publik digital (digital service) untuk menciptakan peningkatan layanan bagi masyarakat melalui penerapan teknologi modern berbasis website service dan aplikasi di android mobile application khususnya di bidang perpajakan daerah.

“Adapun layanan yang dapat diakomodir melalui Citigov ini antara lain, Permohonan Layanan PBB (pendaftaran, mutasi objek/subjek pajak, salinan SPPT, surat keterangan NJOP, keberatan SPPT dan surat keterangan lunas);  Pelaporan SPTPD dan Pembayaran tagihan pajak,” tutup Syahruddin.

Evaluasi Terus Dilakukan

Berdasarkan dari hasil evaluasi pada tahun 2020, target penerimaan pajak dan realisasinya cukup baik meskipun menghadapi masa pendemi Covid-19, namun untuk mencapai target di tahun anggaran 2021, jajaran Bapenda Bengkalis perlu kerja keras, dan meningkatkan koordinasi yang lebih intensif.

Segera melakukan tindakan kegiatan dengan mempercepat regulasi untuk merealisasikannya di lapangan.

Memasuki tahun 2021 ini, seluruh kepala UPT juga sudah diintruksikan  untuk segera melakukan pendataan.

Tahun 2021 ini langkah-langkah dalam upaya peningkatan penerimaan daerah dari beberapa sektor akan terus dibenahi. Seperti teknis-teknis di lapangan, kemudian juga sarana pendukung termasuk aplikasi yang terus ditingkatkan dan meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dalam upaya meningkatkan PAD.***(dik/advertorial)



Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Dukung Satgas RAFI 2021, PGN Pastikan Keamanan Infrastruktur dan Layanan Gas Bumi
- ASN Pemprov Diberi Waktu Memarkirkan Kendaraan Dinasnya Hingga Pukul 21.00
- Bupati Bengkalis dan Kapolres Tanam Cabai Merah
- DPRD Pekanbaru Minta Walikota Evaluasi Kadiskes
- Puluhan Warga Terjaring Penegakan Hukum Prokes
- Alhamdulillah, Baznas Bengkalis Salurkan Zakat Konsumtif Rp360 Juta untuk 1.200 Mustahik
- Tahun Kedua tak Bisa Mudik, Gubri Sebut Upaya Memutus Penyebaran Covid-19
- Soal Pengosongan Fasilitas Rumah Eks Karyawan, PT Padasa Klarifikasi Kabar Sepihak
- Begini Upaya Polsek Ukui Menghambat Penyebaran Covid-19 di Wilayah Hukumnya
- Program Ketahanan Pangan Polsek Langgam Terus Dipantau
- Polsek Bandar Sei Kijang Perketat Pengawasan
- Libatkan Tim Yustisi, Polsek Pangkalan Kuras Perketat Pengawasan Prokes
- Plh Bupati dan Kapolres Rohul Pimpin Operasi Yustisi di Kecamatan Ujung Batu
- Sampai Maret 2021, Ada 12 Turis Asing 'Nyasar' ke Riau.
- Masa Jabatan Kades Berakhir Mei, Puluhan Desa di Inhu Terancam 'Tanpa Kepala'
- Operasi Ketupat 2021, Polres Bengkalis Kerahkan Ratusan Personel
- Polsubsektor Pelalawan Tingkatkan Razia Prokes Bersama Tim Yustisi
- PWI Pelalawan Rel-Akhlak & Notaris Ragil Berbagi Takjil Puasa
- Diduga Konsleting, Rumah di Bengkalis Nyaris Rata Dilalap Api
- Polsek Kuala Kampar Awasi Prokes di Pelabuhan Penyalai Teluk Dalam


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com