Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 5 Mei 2021 22:23
Tekan Angka Laka dengan Tertib Berlalu Lintas

Rabu, 5 Mei 2021 20:04
Dukung Satgas RAFI 2021, PGN Pastikan Keamanan Infrastruktur dan Layanan Gas Bumi

Rabu, 5 Mei 2021 20:03
ASN Pemprov Diberi Waktu Memarkirkan Kendaraan Dinasnya Hingga Pukul 21.00

Rabu, 5 Mei 2021 20:01
Resmi, Budi Santoso Jabat Ketua Fraksi Golkar DPRD Inhu

Rabu, 5 Mei 2021 19:32
Bupati Bengkalis dan Kapolres Tanam Cabai Merah

Rabu, 5 Mei 2021 18:00
Antisipasi Kekosongan, DPRD Inhu Minta Pj Bupati Segera Tunjuk Pj Kades

Rabu, 5 Mei 2021 17:53
DPRD Pekanbaru Minta Walikota Evaluasi Kadiskes

Rabu, 5 Mei 2021 17:42
Kapolres Inhil Pantau Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Bagi Lansia

Rabu, 5 Mei 2021 17:02
Puluhan Warga Terjaring Penegakan Hukum Prokes

Rabu, 5 Mei 2021 16:31
Alhamdulillah, Baznas Bengkalis Salurkan Zakat Konsumtif Rp360 Juta untuk 1.200 Mustahik



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 2 Mei 2021 22:10
Bupati Inhil Tinjau Posko Penyekatan Larangan Mudik Lebaran 2021

Bupati Wardan pastikan imbauan larangan mudik berjalan lancar. Bupati lakukan peninjauan ke pos sekat perbatasan Riau-Jambi.

Riauterkini-TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan meninjau pos sekat jalan larangan mudik di Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning yang merupakan perbatasan Provinsi Riau dengan Jambi, Minggu (2 /5/2021)

Turut mendampinginya, Kapolres AKBP Dian Setyawan, Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Imir Faisal dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Keberadaan pos yang disertai dengan aparat gabungan TNI, Polri, Satpol PP dan Dishub ini upaya menekan penambahan kasus positif Covid.

"Pos ini merupakan pintu masuk Provinsi Riau, yang berbatasan langsung dengan Desa Mahau Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Provinsi Jambi," ungkap Bupati.

Pembatasan dan larangan mudik ini merupakan program pemerintah untuk menekan perkembangan Covid-19 di tanah air, secara khusus di Kabupaten Inhil. Oleh karenanya, dia mengharapkan dukungan masyarakat dalam menyukseskan program tersebut.

"Kita tahu tanpa adanya dukungan masyarakat, program ini tidak akan berjalan lancar. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, aman dan tertib sesaat dan sesudah Idul Fitri," harap Bupati.

Ada pun kendaraan yang dilarang melintas, diantaranya kendaraan bermotor, angkutan umum seperti mobil bus dan mobil penumpang lainnya. Jenis angkutan sungai, danau, dan penyeberangan juga dilakukan pelarangan untuk beroprasi, serta dilakukan pemantauan dengan mendirikan posko sekat di pelabuhan.

Namun ada pengecualian, yakni untuk masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu. Diantaranya, masyarakat yang bekerja atau perjalanan dinas (ASN, pegawai BUMN/BUMD. Polri TNI, pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah) dari pimpinannya.

Kemudian, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil dengan satu orang pendamping, kepentingan melahirkan (maksimal dua orang pendamping) dan pelayanan kesehatan darurat.

Selanjutnya, pengecualian kendaraan, yaitu kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia, kendaraan dinas operasional berpelat dinas, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian.

Kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, mobil barang dengan tidak membawa penumpang, kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan,

Kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran Indonesia, WNI, pelajar yang berada di luar negeri serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengecualian kendaraan di angkutan penyeberangan, kendaraan pengangkut logistik, kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan, kendaraan pengangkut petugas operasional pemerintah dan petugas penanganan pencegahan penyebaran Covid-19, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah.

Adapaun sanksi, bagi kendaraan travel gelap maupun angkutan umum akan dikenakan sanksi tegas sesuai ketentuan peraturan perundangan, bisa berupa penilangan atau sanksi administratif lainnya.

Baagi masyarakat akan diminta putar balik, bagi operator angkutan umum dan badan usaha angkutan sungai, danau, dan penyeberangan akan dikeluarkan dari jadwal pelayanan dan dilarang beroperasi selama periode Idul Fitri.***(pto/pemkab_inhil)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Dukung Satgas RAFI 2021, PGN Pastikan Keamanan Infrastruktur dan Layanan Gas Bumi
- ASN Pemprov Diberi Waktu Memarkirkan Kendaraan Dinasnya Hingga Pukul 21.00
- Bupati Bengkalis dan Kapolres Tanam Cabai Merah
- DPRD Pekanbaru Minta Walikota Evaluasi Kadiskes
- Puluhan Warga Terjaring Penegakan Hukum Prokes
- Alhamdulillah, Baznas Bengkalis Salurkan Zakat Konsumtif Rp360 Juta untuk 1.200 Mustahik
- Tahun Kedua tak Bisa Mudik, Gubri Sebut Upaya Memutus Penyebaran Covid-19
- Soal Pengosongan Fasilitas Rumah Eks Karyawan, PT Padasa Klarifikasi Kabar Sepihak
- Begini Upaya Polsek Ukui Menghambat Penyebaran Covid-19 di Wilayah Hukumnya
- Program Ketahanan Pangan Polsek Langgam Terus Dipantau
- Polsek Bandar Sei Kijang Perketat Pengawasan
- Libatkan Tim Yustisi, Polsek Pangkalan Kuras Perketat Pengawasan Prokes
- Plh Bupati dan Kapolres Rohul Pimpin Operasi Yustisi di Kecamatan Ujung Batu
- Sampai Maret 2021, Ada 12 Turis Asing 'Nyasar' ke Riau.
- Masa Jabatan Kades Berakhir Mei, Puluhan Desa di Inhu Terancam 'Tanpa Kepala'
- Operasi Ketupat 2021, Polres Bengkalis Kerahkan Ratusan Personel
- Polsubsektor Pelalawan Tingkatkan Razia Prokes Bersama Tim Yustisi
- PWI Pelalawan Rel-Akhlak & Notaris Ragil Berbagi Takjil Puasa
- Diduga Konsleting, Rumah di Bengkalis Nyaris Rata Dilalap Api
- Polsek Kuala Kampar Awasi Prokes di Pelabuhan Penyalai Teluk Dalam


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com