Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Selasa, 3 Agustus 2021 21:47
Rawat 37 Pasien Covid-19, BOR RSUD Indrasari Rengat Capai 87,18 Persen

Selasa, 3 Agustus 2021 19:47
Satu Dalam Pencarian, Tim Polair Polres Rohil Selamatkan Dua Nelayan

Selasa, 3 Agustus 2021 19:31
Dua Pencuri Pipa Besi Chevron Dibebaskan Polres Rohil

Selasa, 3 Agustus 2021 19:28
Okupansi di RSUD Puri Husada Capai 67 Persen

Selasa, 3 Agustus 2021 18:24
Gubri Keluarkan SE Aturan Kerja ASN Selama Masa PPKM Level 4

Selasa, 3 Agustus 2021 16:45
Dampak Covid-19 di Pekanbaru, Kendaraan yang Uji KIR Turun 10-15 Persen

Selasa, 3 Agustus 2021 16:42
Layani Aduan Secara Online, KPBD Inhu Gandeng Dua OPD

Selasa, 3 Agustus 2021 14:04
Buang Janin ke Sumur, Mahasiswi di Kuansing dan Pasangannya Ditangkap

Selasa, 3 Agustus 2021 13:56
KPA Riau Akan Pertanyakan Alasan Polres Kampar tak Tahan Pelaku Penganiaya Anak

Selasa, 3 Agustus 2021 13:51
DPRD Riau Terima Kunjungan Studi Banding Pansus RPJMD DPRD Sumbar



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 25 Juni 2021 10:54
Dari Konkerprov PWI Riau Diserukan Kabupaten dan Kota Pedomani Pergub Mitra Media

Kadis Kominfotik Riau jadi pembicara di Konkerprov PWI Riau. Disuarakan himbauan kabupaten dan kota pedomani Pergub Mitra Media.

Riauterkini-DUMAI-Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Riau dalam membuat peraturan bupati untuk penyebarluasan informasi agar berpedoman kepada Peraturan Gubernur Riau Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah (IPPLP) Provinsi Riau atau lebih populer dengan sebutan Pergub Mitra Media. . Beberapa kabupaten/kota yang sudah melakukan singkronisasi, harus dikembalikan lagi untuk direvisi.

Penegasan itu disampakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Drs. H. Chairul Riski, M.Si, Kamis (24/6/21) dalam pemaparannya pada Konverensi Kerja Provinsi PWI Riau di Dumai.

Diungkapkan, sebelum ada Pergub Nomor 19 Tahun 2021 ini, sejumlah kabupaten/kota membuat peraturan bupati sesuai format masing-masing, dan yang paling tertinggal dalam hal ini Kabupaten Kepulauan Meranti (masih Kabag Humas, red) dan Rokan Hilir.

Peraturan bupati yang dibuat masing-masing kabupaten/kota, belum memberikan aturan yang jelas terhadap penyebarluasan informasi, sehingga terjadi di lapangan, antara wartawan yang bekerja membuat berita dengan wartawan abal-abal dihargai sama. “Wartawan asli, terusik,” tegasnya.

Saat ini ada beberapa kabupaten/kota yang telah melakukan singkronisasi terkait penyebarluasan informasi, terpaksa dikembalikan lagi rancangan peraturan bupatinya untuk dilakukan revisi menyesuaikan dengan Pergub 19 Tahun 2021.

“Sebelum pergub, stres, ditempat orang meninggalpun, kami dikejar (wartawan abal-abal, red),” katanya lagi.

Sementara itu, sejumlah pengurus PWI kabupaten/kota yang hadir termasuk pengurus pleno PWI Riau, sempat mengungkapkan keresahannya atas keberadaan wartawan abal-abal, sehingga dengan berpedoman kepada Pergub 19 tahun 2021 ini, diharapkan kondisinya bisa tertib.

Dalam pemaparan itu, syarat media masa yang harus dipedomani kabupaten/kota sesuai Pergub Nomor 19 tahun 2021, mempunyai Akte Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan, Rekomendasi Jasa Komunikasi dan Informasi, Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan yang maih berlaku;

Terdaftar di Dewan Pers dan minimal terverifikasi administrasi;, penanggung jawab media massa dan/atu penanggung jawab redaksi telah memiliki Uji Kompetensi Wartawan Utama;, memiliki strukur dewan redaksi;, memiliki nomor rekening yang aktif;, satu perusahaan hanya berlaku untuk satu media massa;

Perwakilan wartawan yang sudah memiliki surat tugas resmi dari media massa yang bersangkutan untuk ditempatkan pada Perangkat Daerah serta hanya bisa ditugaskan untuk satu media massa;

Memiliki wartawan yang sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan (minimal wartawan muda);

Melampirkan bukti pemberitaan tentang Pemerintah Daerah 2 bulan terakhir; dan tidak didanai dan/atau menerima dana dari pihak asing.*(nop)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Gubri Keluarkan SE Aturan Kerja ASN Selama Masa PPKM Level 4
- Dampak Covid-19 di Pekanbaru, Kendaraan yang Uji KIR Turun 10-15 Persen
- Layani Aduan Secara Online, KPBD Inhu Gandeng Dua OPD
- Diperpanjang, Wagubri Minta Masyarakat Patuhi Aturan PPKM
- Riau Berwakaf 2021 Sukses Galang Rp 212,8 Miliar
- Hari ini 23 Calon Pejabat Tinggi Pemkab Bengkalis Ikuti Wawancara
- Istri Bupati Kuansing, Salurkan Bantuan pada Korban Kebakaran 
- Cegah Banjir, Bupati Bengkalis Ingatkan Drainase Harus Bersih dari Sampah
- Camat Langgam Ajak Semua Kades Sukseskan Pilkades Serentak
- Jumlah Pasien Sembuh dari Corona Terus Meningkat
- Apresiasi Kinerja Karyawan, PT CPI Gelar Acara Virtual
- Ini Hasil Pengumuman CASN Pemprov Riau
- Memasuki Purna Tugas, Polres Kuansing Beri Salam Perpisahan pada AKBP Mahmudin
- Melalui Program CSR, PT SSL Buka Jalan Lingkungan 2 Kilometer di Desa Batas, Rohul
- Empat WN Rohingya Diamankan di Pulau Rupat, Bengkalis
- Mendesak, Pembangunan Rumah Oksigen Dibangun Tahun Ini
- Bupati Meranti Wajibkan Calon Pejabat Eselon III dan IV Jalani Psikotest
- Perpanjangan PPKM, Riau Tunggu Aturan Resmi Pemerintah Pusat
- Kasus Positif Covid-19 di Riau Masih Diatas Seribu Orang
- Tambah 1.626, Total Kasus Positif di Riau Capai 97.187 orang


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com