Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Selasa, 19 Oktober 2021 13:35
Termasuk Bupati Kuansing, KPK OTT 8 Orang Terkait Izin Perkebunan

Selasa, 19 Oktober 2021 13:32
Kasus di Bawah 10, PKPM levek 2 di Pekanbaru Berakhir

Selasa, 19 Oktober 2021 11:44
10 Bulan, PN Bengkalis Tangani 719 Perkara Pidana

Selasa, 19 Oktober 2021 10:22
Pemprov Riau Lakukan Penilaian Kecamatan Berkinerja Baik

Selasa, 19 Oktober 2021 10:17
Target 2024, Listrik Pulau Bengkalis Terkoneksi dengan Jaringan Bawah Laut dari Sumatera

Selasa, 19 Oktober 2021 09:58
Hasil Dinekrosi, Harimau Terjerat di Bengkalis Mati Kelaparan

Selasa, 19 Oktober 2021 09:52
Berita dan Video,
Tim KPK Geledah Kantor dan Rumah Bupati Kuansing


Selasa, 19 Oktober 2021 09:29
KPK Membenarkan Bupati Kuansing Kena OTT

Selasa, 19 Oktober 2021 07:18
Kabarnya, Bupati Kuansing Terjaring OTT KPK

Senin, 18 Oktober 2021 23:29
Raungan Sirine Iringi Pembukaan MTQ XLVI Kecamatan Mandau



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 3 Agustus 2021 18:24
Gubri Keluarkan SE Aturan Kerja ASN Selama Masa PPKM Level 4

Gubri keluarkan aturan sistem kerja selama pemberlakuan PPKM level 4. Surat edaran terkait kondisi pandemi Covid-19 yang masih dirasakan tinggi.

Riauterkini - PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar terbitkan Surat Edaran (SE) penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) mau pun tenaga honorer. SE ini berlaku selama Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 pada masa pandemi Covid-19.

Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Ikhwan Ridwan, Selasa (13/8/21). Ada pun SE yang menjadi pedoman bagi ASN di lingkungan Pemprov Riau tersebut, dengan nomor 153 /SE/BKD/2021.

"Pedoman kerja selama pemberlakuan bagi ASN Pemprov Riau setelah mempedomani instruksi Mendagri Nomor 28 Tahun 2021. Ini terkait tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4," kata Ikhwan.

Hal ini papar mantan Karo Hukum Setdaprov Riau tersebut, menimbang kondisi pandemi yang tinggi. Baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dan SE Menpan-RB dengan nomor 16 Tahun 2021 tentang penyesuaian sistem kerja ASN.

"Ya ini, dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19," ungkap Ikhwan lagi.

Ada pun rincian SE sistem aturan kerja ASN Pemprov Riau sebagai berikut. Pertama, ASN dan tenaga honorer berada di wilayah PPKM level 4 pada sektor non esensial menjalankan tugas kedinasan di rumah atau workfrom home, secara penuh atau 100 persen. Dengan ketentuan, tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.

Kedua, apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka satu, terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat atau pegawai di kantor. Maka Kepala Perangkat Daerah dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor.

Ketiga, kepala perangkat daerah dapat melakukan penyesuaian sistem kerja di lingkungannya masing-masing, sebagai berikut. Yakni, perangkat daerah yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial.

Seperti, perbendaharaan/keuangan, teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan publik. Dengan ketentuan melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 25 persen.

Kemudian perangkat daerah yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan bencana, energi logistik dan transportasi. Dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 1000/0 (seratus persen), apabila perlu sesuai kebutuhan tugas yang mendesak.

Sedangkan kepala perangkat daerah secara berjenjang mengawasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor dan melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya dengan tetap mengutamakan serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Selain hal yang disebutkan diatas, Surat Edaran Gubernur Nomor 146/SE/BKD/2021 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan SE tersebut.

Terakhir, SE ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa PPKM Level 4 di Kota Pekanbaru atau ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Pemprov Riau Lakukan Penilaian Kecamatan Berkinerja Baik
- Target 2024, Listrik Pulau Bengkalis Terkoneksi dengan Jaringan Bawah Laut dari Sumatera
- Raungan Sirine Iringi Pembukaan MTQ XLVI Kecamatan Mandau
- Selain Bupati Walikota, Gubri Buat Surat Untuk BPN dan Polres
- Lepas Kendali, Sebuah Mobil Terjun ke Sungai Sibam Kampar
- Konversi BRK ke Syariah Lambat, Pemprov Riau Akui Ada Syarat Belum Terpenuhi
- Diduga Karena Arus Pendek, Sebuah Rumah di Pekanbaru Ludes Terbakar
- Cari Warga Tenggelam, Basarnas Bantu KPBD Inhu Susuri Sungai Indragiri
- Ikuti Lomba EKK Tingkat Provinsi Riau, Sekda Berharap Kecamatan Singingi Bisa Juara 
- Kapal Tanker Muatan Minyak di Sei. Pakning, Bengkalis Nyaris Ludes Terbakar
- Gubri Syamsuar Serahkan Bahan Bangunan dan Sembako Jadup Warga KAT
- Bupati Meranti Teken MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan
- Gubri Kirimi Surat Bupati Walikota Soal Pendataan Kebun Kelapa Sawit di Kawasan Hutan
- Hampir Setahun, OJK Sebut BRK Belum Juga Lengkapi Syarat Konversi Syariah
- Amankan Sabu 81 Kg, Polda Riau Kembali Bongkar Sindikat Narkoba Internasional
- Polda Riau Bongkar Mafia Minyak Subsidi
- Askori Pukul Meja, Pokir PAH Masyarakat Papal Bengkalis Muncul Dua Anggota DPRD
- Rencana Tabayun ke Irwan Nasir Tunggu Usai Pelantikan DPW PAN Riau
- Digelar Peresmian Sekretariat dan Penyerahan SK 234 SC Kordinator Wilayah Riau
- BMKG Beri Perangatan Dini Hujan Lebat Disertai Petir Untuk 7 Daerah di Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com