Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Senin, 27 September 2021 21:27
Kemeriahan MTQ ke - II, Ini Harapan Lurah Duri Timur

Senin, 27 September 2021 20:52
Bank Riau Kepri Masuk 10 Terbaik se Indonesia dalam Mendukung Program Perumahan Pemerintahan Jokowi

Senin, 27 September 2021 19:39
Pemprov Gratiskan Rapid Antigen Untuk Pelamar CPNS

Senin, 27 September 2021 17:09
Bupati Kuansing Resmikan Pasar Pokan Selasa Desa Teluk Pauh

Senin, 27 September 2021 17:07
Bawa Kabur Sepeda Motor Warga Riau, Pria Asal Sibuhuan Ditangkap Polisi Rohul

Senin, 27 September 2021 15:58
Tekan Kecelakaan di Tol Permai, PT HK Pasang 20 Rumble Strip dan 15 Lampu Flip Flop

Senin, 27 September 2021 15:33
Empat Poin Penting Putusan Rapimwil PPP Riau

Senin, 27 September 2021 13:12
Wako Paisal Lantik Indra Gunawan Sebagai Sekda Kota Dumai

Senin, 27 September 2021 11:37
Bupati Kuansing Kembali Ingatkan Prokes Diperketat Saat Sekolah PTM

Senin, 27 September 2021 11:00
Disdik Pekanbaru Targetkan 80 Persen Pelajar Di Pekanbaru Tuntas Divaksin



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 3 Agustus 2021 18:24
Gubri Keluarkan SE Aturan Kerja ASN Selama Masa PPKM Level 4

Gubri keluarkan aturan sistem kerja selama pemberlakuan PPKM level 4. Surat edaran terkait kondisi pandemi Covid-19 yang masih dirasakan tinggi.

Riauterkini - PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar terbitkan Surat Edaran (SE) penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) mau pun tenaga honorer. SE ini berlaku selama Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 pada masa pandemi Covid-19.

Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Ikhwan Ridwan, Selasa (13/8/21). Ada pun SE yang menjadi pedoman bagi ASN di lingkungan Pemprov Riau tersebut, dengan nomor 153 /SE/BKD/2021.

"Pedoman kerja selama pemberlakuan bagi ASN Pemprov Riau setelah mempedomani instruksi Mendagri Nomor 28 Tahun 2021. Ini terkait tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4," kata Ikhwan.

Hal ini papar mantan Karo Hukum Setdaprov Riau tersebut, menimbang kondisi pandemi yang tinggi. Baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dan SE Menpan-RB dengan nomor 16 Tahun 2021 tentang penyesuaian sistem kerja ASN.

"Ya ini, dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19," ungkap Ikhwan lagi.

Ada pun rincian SE sistem aturan kerja ASN Pemprov Riau sebagai berikut. Pertama, ASN dan tenaga honorer berada di wilayah PPKM level 4 pada sektor non esensial menjalankan tugas kedinasan di rumah atau workfrom home, secara penuh atau 100 persen. Dengan ketentuan, tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.

Kedua, apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka satu, terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat atau pegawai di kantor. Maka Kepala Perangkat Daerah dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor.

Ketiga, kepala perangkat daerah dapat melakukan penyesuaian sistem kerja di lingkungannya masing-masing, sebagai berikut. Yakni, perangkat daerah yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial.

Seperti, perbendaharaan/keuangan, teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan publik. Dengan ketentuan melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 25 persen.

Kemudian perangkat daerah yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan bencana, energi logistik dan transportasi. Dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 1000/0 (seratus persen), apabila perlu sesuai kebutuhan tugas yang mendesak.

Sedangkan kepala perangkat daerah secara berjenjang mengawasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor dan melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya dengan tetap mengutamakan serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Selain hal yang disebutkan diatas, Surat Edaran Gubernur Nomor 146/SE/BKD/2021 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan SE tersebut.

Terakhir, SE ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa PPKM Level 4 di Kota Pekanbaru atau ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Kemeriahan MTQ ke - II, Ini Harapan Lurah Duri Timur
- Bank Riau Kepri Masuk 10 Terbaik se Indonesia dalam Mendukung Program Perumahan Pemerintahan Jokowi
- Pemprov Gratiskan Rapid Antigen Untuk Pelamar CPNS
- Tekan Kecelakaan di Tol Permai, PT HK Pasang 20 Rumble Strip dan 15 Lampu Flip Flop
- Empat Poin Penting Putusan Rapimwil PPP Riau
- Wako Paisal Lantik Indra Gunawan Sebagai Sekda Kota Dumai
- Layanan Pengujian KIR di Kuansing Kini Berbasis Elektronik
- Kumpulkan 450 Juta dari Balontum, Musda HIPMI Riau Masih Diragukan Legitimasinya
- Tekad Syamsurizal Tegakan PPP di Riau Setelah Terjerembab 2019 Lalu
- Rapimwil Tetap Dibuka, Pelantikan Pengurus DPW PPP Riau Diundur Akhir Oktober Secara Serentak
- Bupati Pelalawan Ungkapkan Kesedihan di Milad ke 1 Rumah Relawan Dhuafa
- Tol Pekanbaru-Dumai Dibangun tak Semata Bisnis
- Satu Tahun Beroperasi, Ada 86 Kasus Kecelakaan, 11 Meninggal di Tol Pekanbaru-Dumai
- Dinas PUPR Riau Diminta Segera Perbaiki Jembatan Sungai Mesjid Dumai
- Jumat Barokah, Jamaah Dhuafa Masjid Ikhlas LBT Dapat Paket Sembako
- Hari Tani, BPP Bantan Salurkan Ratusan Benih dan Sayuran ke Masyarakat
- Aliansi Peduli Lingkungan Nagan Raya Aceh akan Adopsi Penanganan Gambut Riau
- Jalin Kemitraan, BRI Cabang Duri Semeja Bareng Wartawan
- Loncati Pagar, Petugas Rutan Pekanbaru Gagalkan Upaya Pelarian Tahanan
- Berencana Dirikan BUMD Bidang Agro, Kabiro Ekonomi Sumbar Kunjungi PT SPR


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com