Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 25 September 2021 09:37
Dinas PUPR Riau Diminta Segera Perbaiki Jembatan Sungai Mesjid Dumai

Sabtu, 25 September 2021 09:31
Polda Riau Lepas Pasukan BKO Papua

Sabtu, 25 September 2021 08:57
Walikota: Pekanbaru Mendekati Indikator PPKM Level 1

Sabtu, 25 September 2021 08:51
Kadiskes Pekanbaru: Tinggal 7 Kelurahan Zona Merah di Pekanbaru

Sabtu, 25 September 2021 08:48
Sembuh 9, Pasien Positif Covid-19 Kuansing Bertambah 3 Orang

Sabtu, 25 September 2021 07:37
Jumat Barokah, Jamaah Dhuafa Masjid Ikhlas LBT Dapat Paket Sembako

Sabtu, 25 September 2021 07:31
Cegah Penukaran COVID-19, DWP Kota Pekanbaru Gelar Vaksinasi Massal di Gedung Maharatu

Sabtu, 25 September 2021 07:24
Hari Tani, BPP Bantan Salurkan Ratusan Benih dan Sayuran ke Masyarakat

Jum’at, 24 September 2021 20:46
Aliansi Peduli Lingkungan Nagan Raya Aceh akan Adopsi Penanganan Gambut Riau

Jum’at, 24 September 2021 20:07
HUT Provinsi Kepri ke 19, BNI Serahkan Bantuan Mobil Transfusi Darah



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 3 Agustus 2021 18:24
Gubri Keluarkan SE Aturan Kerja ASN Selama Masa PPKM Level 4

Gubri keluarkan aturan sistem kerja selama pemberlakuan PPKM level 4. Surat edaran terkait kondisi pandemi Covid-19 yang masih dirasakan tinggi.

Riauterkini - PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar terbitkan Surat Edaran (SE) penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) mau pun tenaga honorer. SE ini berlaku selama Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 pada masa pandemi Covid-19.

Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Ikhwan Ridwan, Selasa (13/8/21). Ada pun SE yang menjadi pedoman bagi ASN di lingkungan Pemprov Riau tersebut, dengan nomor 153 /SE/BKD/2021.

"Pedoman kerja selama pemberlakuan bagi ASN Pemprov Riau setelah mempedomani instruksi Mendagri Nomor 28 Tahun 2021. Ini terkait tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4," kata Ikhwan.

Hal ini papar mantan Karo Hukum Setdaprov Riau tersebut, menimbang kondisi pandemi yang tinggi. Baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dan SE Menpan-RB dengan nomor 16 Tahun 2021 tentang penyesuaian sistem kerja ASN.

"Ya ini, dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19," ungkap Ikhwan lagi.

Ada pun rincian SE sistem aturan kerja ASN Pemprov Riau sebagai berikut. Pertama, ASN dan tenaga honorer berada di wilayah PPKM level 4 pada sektor non esensial menjalankan tugas kedinasan di rumah atau workfrom home, secara penuh atau 100 persen. Dengan ketentuan, tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.

Kedua, apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka satu, terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat atau pegawai di kantor. Maka Kepala Perangkat Daerah dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor.

Ketiga, kepala perangkat daerah dapat melakukan penyesuaian sistem kerja di lingkungannya masing-masing, sebagai berikut. Yakni, perangkat daerah yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial.

Seperti, perbendaharaan/keuangan, teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan publik. Dengan ketentuan melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 25 persen.

Kemudian perangkat daerah yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan bencana, energi logistik dan transportasi. Dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 1000/0 (seratus persen), apabila perlu sesuai kebutuhan tugas yang mendesak.

Sedangkan kepala perangkat daerah secara berjenjang mengawasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor dan melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya dengan tetap mengutamakan serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Selain hal yang disebutkan diatas, Surat Edaran Gubernur Nomor 146/SE/BKD/2021 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan SE tersebut.

Terakhir, SE ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa PPKM Level 4 di Kota Pekanbaru atau ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Dinas PUPR Riau Diminta Segera Perbaiki Jembatan Sungai Mesjid Dumai
- Jumat Barokah, Jamaah Dhuafa Masjid Ikhlas LBT Dapat Paket Sembako
- Hari Tani, BPP Bantan Salurkan Ratusan Benih dan Sayuran ke Masyarakat
- Aliansi Peduli Lingkungan Nagan Raya Aceh akan Adopsi Penanganan Gambut Riau
- Jalin Kemitraan, BRI Cabang Duri Semeja Bareng Wartawan
- Loncati Pagar, Petugas Rutan Pekanbaru Gagalkan Upaya Pelarian Tahanan
- Berencana Dirikan BUMD Bidang Agro, Kabiro Ekonomi Sumbar Kunjungi PT SPR
- Tahun Kedua, Warga BTN Duri Timur Bagikan Ratusan Nasi Bungkus
- Tim Gabungan Amankan Penjual Kulit Harimau Sumatera di Riau
- Dewan Pers Apresiasi Pergub Kerjasama Media Riau
- Realiasi Rendah, Gubri Janji Tegur Direktur Kredit BRK
- Ciptakan Inovasi Pelayanan Baru, Camat Singingi Luncurkan Program AJAK
- Pandemi Berlanjut, 1.158 Wanita Pekanbaru Pilih Jadi Janda
- 3 Personil Polres Kuansing Terima Penghargaan
- Bupati Andi Putra Tinjau Rumah Batik Andalan Kuansing
- Petugas Lapas Bengkalis Belajar Padamkan Api
- Bupati Wardan Terima Penghargaan “Adhi Bhakti Tani Nelayan Madya"
- Lawan SK Gubri, MA Tolak Gugatan Anggota DPRD Kampar
- Panglima TNI Apresiasi Penurunan Level Covid-19 di Riau
- Gubri Dampingi Panglima TNI Tinjau Vaksinasi Massal


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com