Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 22 September 2021 07:01
Tim BBKSDA Riau Lepas Liarkan Python Reticulatus ke Habitatnya

Rabu, 22 September 2021 06:59
KPU Riau Audiensi ke Kadisdik Riau

Rabu, 22 September 2021 06:56
Puluhan Paket Sembako PT. PCR Kembali Disalurkan ke Masyarakat Mamdau

Selasa, 21 September 2021 20:47
Terkendala SIPD, KUA-PPAS APBD-P 2021 Baru Diterima DPRD Inhu

Selasa, 21 September 2021 18:39
Selain Rusak Parah, Kabel Listrik di Gedung Juang 45 Disikat Maling

Selasa, 21 September 2021 17:34
30 Peserta Calon KPID Riau Lulus Seleksi CAT

Selasa, 21 September 2021 16:34
Kabupaten Inhil Perkuat PPID Desa dengan Perda

Selasa, 21 September 2021 15:05
Beri Semangat Tahanan Lansia, Rutan Pekanbaru Libatkan Minda Briliant

Selasa, 21 September 2021 14:59
Razia Rutin, Lapas Bengkalis Zero HP

Selasa, 21 September 2021 14:23
Disdag Bengkalis Bina dan Latih UMKM Menghadapi Pandemi Covid-19



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 3 Agustus 2021 18:24
Gubri Keluarkan SE Aturan Kerja ASN Selama Masa PPKM Level 4

Gubri keluarkan aturan sistem kerja selama pemberlakuan PPKM level 4. Surat edaran terkait kondisi pandemi Covid-19 yang masih dirasakan tinggi.

Riauterkini - PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar terbitkan Surat Edaran (SE) penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) mau pun tenaga honorer. SE ini berlaku selama Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 pada masa pandemi Covid-19.

Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Ikhwan Ridwan, Selasa (13/8/21). Ada pun SE yang menjadi pedoman bagi ASN di lingkungan Pemprov Riau tersebut, dengan nomor 153 /SE/BKD/2021.

"Pedoman kerja selama pemberlakuan bagi ASN Pemprov Riau setelah mempedomani instruksi Mendagri Nomor 28 Tahun 2021. Ini terkait tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4," kata Ikhwan.

Hal ini papar mantan Karo Hukum Setdaprov Riau tersebut, menimbang kondisi pandemi yang tinggi. Baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dan SE Menpan-RB dengan nomor 16 Tahun 2021 tentang penyesuaian sistem kerja ASN.

"Ya ini, dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19," ungkap Ikhwan lagi.

Ada pun rincian SE sistem aturan kerja ASN Pemprov Riau sebagai berikut. Pertama, ASN dan tenaga honorer berada di wilayah PPKM level 4 pada sektor non esensial menjalankan tugas kedinasan di rumah atau workfrom home, secara penuh atau 100 persen. Dengan ketentuan, tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.

Kedua, apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka satu, terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat atau pegawai di kantor. Maka Kepala Perangkat Daerah dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor.

Ketiga, kepala perangkat daerah dapat melakukan penyesuaian sistem kerja di lingkungannya masing-masing, sebagai berikut. Yakni, perangkat daerah yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial.

Seperti, perbendaharaan/keuangan, teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan publik. Dengan ketentuan melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 25 persen.

Kemudian perangkat daerah yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan bencana, energi logistik dan transportasi. Dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 1000/0 (seratus persen), apabila perlu sesuai kebutuhan tugas yang mendesak.

Sedangkan kepala perangkat daerah secara berjenjang mengawasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor dan melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya dengan tetap mengutamakan serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Selain hal yang disebutkan diatas, Surat Edaran Gubernur Nomor 146/SE/BKD/2021 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan SE tersebut.

Terakhir, SE ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa PPKM Level 4 di Kota Pekanbaru atau ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Puluhan Paket Sembako PT. PCR Kembali Disalurkan ke Masyarakat Mamdau
- Selain Rusak Parah, Kabel Listrik di Gedung Juang 45 Disikat Maling
- 30 Peserta Calon KPID Riau Lulus Seleksi CAT
- Kabupaten Inhil Perkuat PPID Desa dengan Perda
- Beri Semangat Tahanan Lansia, Rutan Pekanbaru Libatkan Minda Briliant
- Razia Rutin, Lapas Bengkalis Zero HP
- Bukaka Bermasyarakat, Salurkan Puluhan Paket Sembako
- Enam Mahasiswa Unilak Bela Riau di PON Papua, Rektor Doakan Raih Medali
- Program CSR, PT MRP Bangun 500 Lampu PJU-TS di Kabupaten Inhil
- Gandeng Masyarakat, PHR Gelorakan Peduli Lingkungan di Duri
- Rumah Yatim Berikan Bantuan untuk Pembangunan Fasilitas WC Mushola Al Ikhlas
- Evaluasi Pejabat Pemprov Segera Dimulai, tak Berkompeten Siap-siap Non Job
- Gubri Beri Tahniah Untuk Peraih Juara Dua Nasional Lomba Inovasi TTG
- Mubes Ormawa STIE Riau ke-22 Sukses
- Gubri Harap SPAM Lintas Pekanbaru-Kampar Sudah Dinikmati Warga Tahun Depan
- KPU Riau Berkunjung ke FH Unri
- Said Muhammad Iqbal Hidayatullah dan Dina Aprita Bujang Dara Inhu 2021
- Jelang Musda XII HIPMI Riau, Erwin Edison Sambangi Wako Dumai
- Disambut Bupati Rohil, Calon Ketua HIPMI Riau Erwin Edison Siap Bersinergi Bangun Negeri Seribu Kubah
- Istri Bupati Pelalawan Besuk Warga Penderita Cerebral Palsy


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com