Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Ahad, 26 September 2021 21:40
Dewan Ajak Masyarakat Pekanbaru Budayakan Tanjak

Ahad, 26 September 2021 21:36
Tolak Bantuan RLH, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau Minta Pemprov Beri Sanksi Tiga Kabupaten

Ahad, 26 September 2021 20:25
SEF Kembali Selenggarakan Webinar Riset Komunikasi

Ahad, 26 September 2021 19:56
Memalukan, Anggota DPRD Riau Tak Bisa Bedakan Triliun dengan Miliar

Ahad, 26 September 2021 19:09
Kumpulkan 450 Juta dari Balontum, Musda HIPMI Riau Masih Diragukan Legitimasinya

Ahad, 26 September 2021 18:30
Tiga Ketua Fraksi DPRD Riau Telat,
Pandangan Umum Fraksi Terhadap Perubahan APBD 2021 Sempat Terganggu


Ahad, 26 September 2021 16:49
Vaksinasi Kompak Relawan Peduli Covid-19 Bengkalis Sasar 1.266 Warga

Ahad, 26 September 2021 15:48
Tekad Syamsurizal Tegakan PPP di Riau Setelah Terjerembab 2019 Lalu

Ahad, 26 September 2021 13:29
Rapimwil Tetap Dibuka, Pelantikan Pengurus DPW PPP Riau Diundur Akhir Oktober Secara Serentak

Ahad, 26 September 2021 12:56
Damanhuri, Putra Riau yang Terpilih Jadi Pengadilan Ring Tinju di PON XX Papua



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 13 September 2021 20:27
Nertemu Gubri, Panja II DPR RI Uangkap Berbagai Modus Kebun dil Luar HGU

Jutaan hektar pengelolaan lahan jadi sorotan. Diantaranya, soal pengelolaan lahan diluar HGU. Kasus ini banyak terjadi di Riau.

Riauterkini - PEKANBARU - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, sebut ada 16 juta hektar lahan secara nasional yang menjadi sorotan. Salah satunya justru terbanyak ada di Riau.

Menurut Ahmad Doli, yang juga selaku Ketua Panitia Kerja (Kerja) Evaluasi dan pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Berbagai persoalan berkaitan dengan lahan yang digarap perusahaan tersebut, kemudian terjadinya konplik dengan masyarakat tersebut, karena adanya ketidak sesuaian Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan dengan praktek lapangan.

"Ada juga modus misalnya, digarap dua ribu hektar, tapi nyatanya ada lebih dari itu," kata Doli, usai melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar dan Forkopimda, di Balai Serindit Gedung Daerah, Senin (13/9/21).

Bahkan papar politisi dari Fraksi Golkar ini mengatakan pengelolaan diluar HGU tersebut ada jumlahnya ratusan hektar. Yang model begini, sangat rentan menimbulkan konplik, karena besar kemungkinan bersinggungan dengan hak-hak rakyat.

Doli tak merincikan mana saja perusahaan yang diindikasikan mengelola lahan di luar HGU berdasarkan hasil pertemuan Komisi II bersama Gubri, Forkopimda dan instansi terkait lainnya itu. Namun, Doli sempat mencontohkan PT Duta Palma, pemilik perkebunan sawit yang ada di Riau.

Konplik melibatkan pihak perusahaan dan masyarakat yang terjadi banyak dilihat dari sisi hilirnya. Dimana ketika ada masalah berhadapan dengan masyarakat, kemudian masyarakat bereaksi, lalu ditangkap.

"Pada hal masalah utamanya bukan itu, tapi itu kan ada di hilir. Masalahnya di hulu, pengelolaan lahan yang berhadapan dengan masyarakat. Inilah masalahnya," papar Doli.

"Parahmya lagi, sisa lahan yang digarapnya itu belum tentu menjadi pendapatan negara. Baik pusat mau pun daerah," ujar Doli lagi.

Berbagai persoalan yang disampaikan Doli, adalah terkait tanah tutupan atau keterlanjuran, yang sudah diberikan hak tanah. Tapi sesungguhnya beririsan dengan kawasan hutan. Hal seperti ini menurut Doli sudah mulai ditertibkan.

Lebih lanjut, Doli menyatakan tim Panja DPR RI telah merekomendasikan, mendorong bahwa kantor pertanahan agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah, provinsi agar membentuk tim. Dengan mengikur ulang, agar mempetakan semua persoalan dan hak-hak yang ada di Riau.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal penyelesaian," ujar Doli.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Kumpulkan 450 Juta dari Balontum, Musda HIPMI Riau Masih Diragukan Legitimasinya
- Tekad Syamsurizal Tegakan PPP di Riau Setelah Terjerembab 2019 Lalu
- Rapimwil Tetap Dibuka, Pelantikan Pengurus DPW PPP Riau Diundur Akhir Oktober Secara Serentak
- Bupati Pelalawan Ungkapkan Kesedihan di Milad ke 1 Rumah Relawan Dhuafa
- Tol Pekanbaru-Dumai Dibangun tak Semata Bisnis
- Satu Tahun Beroperasi, Ada 86 Kasus Kecelakaan, 11 Meninggal di Tol Pekanbaru-Dumai
- Dinas PUPR Riau Diminta Segera Perbaiki Jembatan Sungai Mesjid Dumai
- Jumat Barokah, Jamaah Dhuafa Masjid Ikhlas LBT Dapat Paket Sembako
- Hari Tani, BPP Bantan Salurkan Ratusan Benih dan Sayuran ke Masyarakat
- Aliansi Peduli Lingkungan Nagan Raya Aceh akan Adopsi Penanganan Gambut Riau
- Jalin Kemitraan, BRI Cabang Duri Semeja Bareng Wartawan
- Loncati Pagar, Petugas Rutan Pekanbaru Gagalkan Upaya Pelarian Tahanan
- Berencana Dirikan BUMD Bidang Agro, Kabiro Ekonomi Sumbar Kunjungi PT SPR
- Tahun Kedua, Warga BTN Duri Timur Bagikan Ratusan Nasi Bungkus
- Tim Gabungan Amankan Penjual Kulit Harimau Sumatera di Riau
- Dewan Pers Apresiasi Pergub Kerjasama Media Riau
- Realiasi Rendah, Gubri Janji Tegur Direktur Kredit BRK
- Ciptakan Inovasi Pelayanan Baru, Camat Singingi Luncurkan Program AJAK
- Pandemi Berlanjut, 1.158 Wanita Pekanbaru Pilih Jadi Janda
- 3 Personil Polres Kuansing Terima Penghargaan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com